Berita Utama

Densus 88 Anti Teror Polri menangkap seorang terduga teroris HA alias Abisya yang diduga berperan sebagai fasilitator masuknya dua WNA Tiongkok etnis Uighur jaringan teroris The East Turkestan Islamic Movement ke Indonesia. Abisya juga diduga anggota jaringan Katibah Gonggong Rebus di bawah kendali Bahrunnaim Anggih Tamtomo.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan bawa tim Densus 88 Antiteror telah menangkap delapan terduga teroris di wilayah Banten pada Jumat (27/7).

"Ada yang ditangkap di Pandeglang, Serang, Lebak, Tangerang dan Cilegon," kata Brigjen Iqbal di Jakarta, Minggu.

Kedelapan terduga teroris yang diciduk penyidik Densus tersebut berinisial AS, NVR, AD, ARM, IDO, STO, SDR dan JRM. Mereka diketahui merupakan anggota kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Ia menyebut para terduga teroris ini memiliki peran yang berbeda-beda dalam kegiatan pelatihan militer di Gunung Pulosari, Kabupaten Pandeglang yang diadakan pada Minggu, 22 Januari 2017 silam.

Terduga teroris AS dan IDO diduga berperan sebagai perekrut dan pendoktrin dalam pelatihan militer di Pulosari. Sementara NVR berperan sebagai pembuat jadwal pelatihan tersebut.

"AD perannya merekrut dan sebagai instruktur pelatihan di Pulosari," katanya.

Sementara ARM diketahui pernah mengikuti rapat di Pondok Pesantren Batu, Malang, Jawa Timur serta turut membahas rencana pengeboman perayaan Natal dan Tahun Baru 2016.

Terduga teroris STO, SDR dan JRM tercatat sebagai peserta pelatihan militer di Pulosari.(ant/ais)

 

Warga berjalan di depan rumah yang roboh akibat gempa di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Selong, Lombok Timur, NTB, Minggu (29/7/2018). Data sementara BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat, gempa bumi berkekuatan 6,4 skala richter (SR) mengakibatkan delapan orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, 10 orang luka ringan, dan puluhan rumah rusak di Kabupaten Lombok Timur.

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Korban gempa Lombok berkekuatan 6,4 SR di Lombok, NTB, Minggu pagi, menjadi 14 orang dan 162 luka-luka serta ribuan rumah rusak.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam pesannya di Jakarta, Minggu, menyebutkan dampak terparah dari gempa terdapat di Kabupaten Lombok Timur.

Di Kabupaten Lombok Timur terdapat 10 orang meninggal dunia yaitu Isma Wida/P/30 thn warga negara Malaysia, Ina Marah/P/60 thn, Ina Rumenah/P/58 thn, Aditatul Aini/P/27 thn, Herniwati/P/30 thn, Ina Hikmah/P/60 thn, Fatin/P/80 thn, Egi/L/17 thn, Wisnu/L/8 thn, dan Hajratul/P/8 thn.

Selain itu sebanyak 67 orang luka berat dan ratusan jiwa luka sedang dan luka ringan.

Sementara itu, kerusakan rumah mencapai lebih dari 1.000 unit rumah baik rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.

Di Kabupaten Lombok Utara terdapat 4 orang meninggal dunia yaitu Juniarto/L/8 thn, Rusdin/L/34 thn, Sandi/L/20 thn, dan Nutranep/P/13 thn.

Sebanyak 38 jiwa luka berat yaitu 12 orang luka-luka dirawat di Puskesmas Senaru, 15 orang di Postu Sambikelen, 1 orang di RSUD Tanjung, dan 10 orang di Puskesmas Anyar.

Data sementara kerusakan rumah terdapat 41 unit rusak berat, 74 unit rusak sedang dan 148 unit rusak ringan. Sebanyak 6.237 KK terdampak gempa.

Beberapa laporan kerusakan rumah juga terdapat di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kota Mataram. Pendataan masih dilakukan oleh BPBD.

Hingga pukul 14.00 WIB, BMKG mencatat telah terjadi 124 kali gempa susulan dengan kekuatan yang lebih kecil dan tidak berpotensi tsunami, ujarnya.

Kebutuhan mendesak saat ini adalah tenaga medis, tandu, peralatan kesehatan, "kids ware" dan makanan siap saji.

BPBD dan beberapa instansi lain telah menyalurkan bantuan air mineral, tenda pengungsi, lauk pauk, makanan tambahan gizi dan lainnya.

Mobilisasi peralatan dan logistik terus dilakukan. BNPB terus mendampingi BPBD dan mengirimkan bantuan yang diperlukan. Logistik dan peralatan yang ada di gudang BPBD disalurkan untuk membantu korban.

Secara umum infrastruktur seperti komunikasi, jalan, listrik dan lainnya masih baik, ujarnya.

Evakuasi pendaki yang berada di Gunung Rinjani masih dilakukan oleh petugas.

Berdasarkan data dari Balai Taman nasional Gunung Rinjani (BTNGR), jumlah pendaki ke Gunung Rinjani tercatat 826 jiwa, baik wisatawan asing dan nusantara.

Laporan dari BTNGR Resor Senaru sebanyak 115 orag wisatawan asing sudah turun di Senaru Kabupaten Lombok Utara.

Proses evakuasi pendaki masih dilakukan oleh petugas BTNGR, Kantor SAR Mataram, Brimob Polri NTB dan relawan.(kh)

 

Joko Widodo dan Airlangga Hartarto

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto merupakan cawapres paling ideal mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019 berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

"Agar kuat di parlemen, cawapres paling ideal untuk mendampingi Jokowi adalah Airlangga Hartarto dengan perolehan survei sebesar 35,7 persen," kata peneliti survei LSI Denny JA, Rully Akbar saat menyampaikan hasil surveinya, di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu.

Di urutan kedua ditempati oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebesar 21,5 persen, pada urutan ketiga Ketua Umum PPP M Romahurmuziy sebesar 16 persen dan Surya Paloh sebesar 8,6 persen.

Rully juga memaparkan bahwa berdasarkan hasil survei tiga ketum parpol, yakni Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan Romahurmuziy naik status paska pilkada dan menjelang pilpres ini.

"Hal ini karena ketiganya masuk sebagai cawapres Jokowi," katanya.

Namun, lanjut dia, Airlangga paling menonjol dibandingkan dua tokoh lainnya karena melonjaknya pengenalan, kesukaan, dan dinilai ideal untuk Jokowi agar tercipta pemerintahan yang kuat atau strong government.

Ketiga ketum partai, Airlangga Hartarto paling tinggi lonjakan popularitasnya, yakni 18 persen, sementara Cak Imin hanya sebesar 4,1 persen dan Romi sebesar 6 persen.

"Pemberitaan tentang peluang Airlangga sebagai cawapres Jokowi telah mendongkrak popularitasnya," ujarnya.

Sementara dilihat dari tingkat kesukaan responden, responden lebih menyukai Airlangga Hartarto dibandingkan Cak Imin dan Romi. Tingkat kesukaan Airlangga sekitar 76,3 persen, Cak Imin sebesar 59,7 persen dan Romi sebesar 55,5 persen.

Namun, tambah Rully, dari kubu partai non Jokowi, yang menanjak status ketua umumnya adalah tetap Prabowo Subianto (Gerindra).

"Prabowo paling tinggi karena hanya Prabowo satu-satunya ketua umum yang capres. Ketum lainnya tidak muncul sebagai capres," katanya sebagaimana di kutip Antara

Survei nasional yang dilakukan oleh LSI Denny JA ini dilakukan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia pada rentang waktu 29 Juni hingga 5 Juli 2018 dengan cara wawancara tatap muka. Responden sebanyak 1.200 orang dipilih berdasarkan multistage random sampling dengan margin error sekitar 2,9 persen.

Survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif seperti FGD, media analisis, dan wawancara mendalam narasumber.(kh)

Presiden Jokowi dan Wapres Juysuf Kallah

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Nama cawapres yang disepakati 6 parpol pendukung Joko Widodo di Pilpres 2019 masih misterius. Namun di saat yang sama, PDIP melemparkan pujian untuk Jusuf Kalla, yang saat ini menjabat wapres. 

"Karena pengalaman dan kematangan beliau, maka terkait siapa yang akan mendampingi Pak Jokowi, kami meyakini bahwa Pak Jokowi dan Ibu Megawati Soekarnoputri (Ketum PDIP) yang intens berkomunikasi dengan Pak JK akan menempatkan Pak JK sebagai tokoh penting untuk memberikan masukan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (24/7/2018).

Hasto menjelaskan JK punya pengalaman yang mumpuni untuk memberikan masukan kepada Jokowi. Hal itu terbukti selama JK mendampingi Jokowi pada periode 2014-2019 ini.

"Tentunya Pak JK yang dikenal piawai di dalam membangun dialog dan andal di dalam mencari solusi perdamaian di Aceh, sudah terbukti mampu hadir sebagai sosok wakil presiden yang mampu bekerja sama dengan Pak Jokowi," sebut Hasto sebagaimana dikutip Detikcom.

Saat ini, periode jabatan cawapres sedang digugat di MK dan JK menjadi pihak terkait. PDIP tetap menanti putusan dari MK terkait gugatan syarat cawapres itu. 

"Terkait peluang beliau sebagai cawapres, tentunya kita tunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi," ucapnya.

Sementara itu, terkait nama cawapres, Hasto mengatakan Jokowi akan mengumumkannya pada waktu yang tepat. Itu sudah merupakan kesepakatan di antara 6 ketum parpol pendukung Jokowi.

"Seluruh ketua umum partai politik pengusung Pak Jokowi sudah sepakat bahwa nama cawapres akan diumumkan oleh Presiden Jokowi pada momentum yang tepat," tegas Hasto.

Sebelumnya, JK mengajukan diri sebagai pihak terkait gugatan syarat cawapres melalui kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin. JK mengajukan diri sebagai pihak terkait karena merasa syarat cawapres di Pasal 169 huruf n UU Pemilu tak sesuai dengan konstitusi. Menurut Irman, yang dibatasi jabatannya ialah presiden.

"Jadi posisi wapres kan sebagai pembantu presiden, sama seperti menteri, harusnya masa jabatannya tidak dibatasi," ucap Irman saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (20/7).

Gugatan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebelumnya diajukan Partai Perindo. Mereka menggugat Pasal 169 huruf n, yang menghalangi JK maju pada Pilpres 2019. (rom)

Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam peringatan Hari Lahir Ke-20 PKB di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Minggu (22/7/2018) malam.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan hari kelahiran PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ke 20 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Minggu (22/7/2018) malam. 

Dalam kesempatan itu Jokowi mengemukakan tentang issu politik yang lagi hangat menyangkut soal siapa calon pendampingnya untuk lima tahun akan datang

Tanpa ragu dan dengan gaya yang santai Jokowi mempersilakan sejumlah ketua umum partai  untuk bersaing mengajukan nama tokoh sebagai calon wakil presiden.

"Masih ada kesempatan kalau ingin bersaing. Masih ada Kesempatan. Barang seminggu dua minggu inilah kita putuskan. Jadi silakan bersaing dalam waktu seminggu dua minggu ini," kata Presiden.

Presiden menjelaskan belum ada keputusan siapa tokoh yang akan mendampinginya sebagai cawapres untuk Pemilihan Presiden 2019  

Kepala Negara menjelaskan dirinya juga sering bertemu sejumlah ketua umum partai seperti PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Golkar, Partai Hanura dan PKB.

"Seperti yang disampaikan pak Muhaimin Iskandar, janur melengkungnya itu belum," ujar Jokowi menjelaskan pernyataan Ketua Umum PKB  

Seperti dikutip kantor berita Antara Presiden Jokowi tengah menimbang sejumlah tokoh yang akan mendampinginya sebagai cawapres. Sebelumnya, Presiden telah mengerucutkan 5 nama dari 10 tokoh pilihan. Kendati demikian, Presiden belum menyebutkan kelima nama tokoh tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden mengkonsultasikan kelima nama itu kepada sejumlah ketua umum partai.

Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 4 hingga 10 Agustus 2018.(sam)

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima peserta Sespimti Polri Dikreg ke-27 TA 2018

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kepada para perwira yang mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimti) Polri agar tetap menjaga marwah, harkat dan martabat organisasi kepolisian. Sebab, Polisi merupakan sebuah profesi yang terikat kode etik dan harus dijunjung tinggi demi menjaga profesionalitas dan kinerja setiap anggota Polri di lapangan.

 "Profesionalisme merupakan kunci yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri. Dengan demikian proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri bukan sekadar untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan semata. Lebih dari itu, hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Bamsoet saat menerima peserta Sespimti Polri Dikreg ke-27 TA 2018, dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Jumat (20/07/18).

 Peserta Sespimti yang hadir Brigjen Edy Supriyadi, Kombes Arief Pranoto, Kombes Budi Sajidin, Kombes Slamet Hariyadi, Kombes Helfi Assegaf, Kombes Tubagus Ade Hidayat dan Kombes Sandi Nugroho.

 Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan penegakan hukum harus bisa mencakup rule of law, responsivenes, concencus orientation, equity, efficiency and effectiveness, serta strategic vision. Rule of law berarti semua tindakan harus didasarkan pada hukum. Responsiveness artinya cepat dan tanggap dalam melayani masyarakat. Concencus orientation bermakna berorientasi kepada upaya pencapaian konsensus di antara anggota masyarakat. Equity adalah mengutamakan keadilan.

Efficiency and effectiveness yaitu penyelenggaraan yang berbasiskan efisiensi dan keefektifan. Serta, strategic vision dengan memiliki visi strategis ke depan.

 "Sehubungan dengan peningkatan profesionalitas dan kedisiplinan, saya memuji langkah cepat dan tepat yang ditunjukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Beberapa waktu lalu sempat viral anggota Polisi yang menendang seorang wanita, serta adanya kantor polisi bersama di daerah Kalimantan. Kapolri langsung mengambil tindakan tegas terhadap anggota polisi tersebut.

Dengan demikian, citra kepolisian sebagai lembaga pengayom masyarakat bisa terjaga dengan baik. Semakin Polri bisa mendisiplinkan anggotanya, semakin kinerja Polri bisa berjalan baik dan pada gilirannya citra Polri di mata publik juga akan meningkat," terang Bamsoet.

 Politisi Partai Golkar ini berharap para perwira yang lulus Sespimti akan menjadi pimpinan yang mumpuni di berbagai bagian unit kepolisian. Para alumni Sespimti ini akan mempunyai tanggungjawab yang besar menciptakan good governance di organisasi kepolisian.

 "Yang juga tak kalah penting untuk diperhatikan adalah peningkatan kerjasama dan koordinasi Polri dengan berbagai instansi penegakan hukum lainnya, serta dengan organisasi kemasyarakatan. Jangan sampai Polri terasingkan dan tak melebur dengan rakyat," tandas Bamsoet.

 Mantan Ketua Komisi III DPR ini menambahkan Polri juga harus menyadari bahwa kedaulatan dalam penegakan hukum bukan hanya di darat, laut, maupun udara saja. Melainkan juga sudah ada ranah baru berupa dunia maya (cyberspace).

"Kehidupan dunia maya lebih sukar untuk dikontrol. Tak jarang bullying, fitnah, adu domba, maupun berbagai tindakan kejahatan seperti penipuan dan kekerasan seksual terhadap anak justru marak dilancarkan melalui media sosial. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus menunjukan kehadirannya, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat di dunia maya tidak terganggu dan tetap berjalan dengan harmonis," pungkas Bamsoet (sam)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...