Berita Utama

 Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dan Penyematan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXII Tahun 2018 di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta, Rabu (25/4).

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Pendekatan partisipatoris  menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Melalui pendekatan partisipatoris, Jatim telah memperoleh banyak penghargaan dari pemerintah. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dan Penyematan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXII Tahun 2018 di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta, Rabu (25/4). Acara dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. 

Dijelaskan, dalam menyusun kebijakan Pemprov Jatim selalu mengajak masyarakat untuk merumuskannya. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. 

Pendekatan partisipatoris, diakuinya terbukti efektif dan membawa perubahan luar biasa bagi kesejahteraan di Jatim meskipun proses yang dilakukan memakan waktu yang lama. "Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa fokus utamanya adalah pelayanan publik yang akan meningkatkan kesejahteraan, masyarakat harus dilibatkan," terangnya. 

Terkait penghargaan ketujuh kali yang akan diterimanya malam ini (25/4) di Hotel Sultan,  Pakde Karwo sapaan akrabnya tersebut yang juga hadir sebagai Ketua Umum APPSI menyatakan, bahwa Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan cara yang sangat komprehensif untuk mengevaluasi hasil kinerja daerah. 

Semua jenis urusan wajib dan pilihan yang dilakukan oleh daerah akan dicek, apakah pembangunan yang dilakukan di wilayahnya mampu mengurangi kemiskinan, pengangguran, juga disparitas dengan melibatkan rakyatnya secara partisipatoris atau tidak. 

"Setiap daerah akan dinilai melalui 700 jenis/item penilaian dengan melibatkan puluhan institusi dan lembaga independen. Ini adalah cara yang komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melihat kemajuan suatu daerah," imbuhnya. 

Otda Semakin Matang 

Dalam arahannya, Wapres menegaskan, penghargaan yang diberikan merupakan hal penting untuk memberikan apresiasi bagi kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. "Terpenting dari kesemuanya ini adalah terciptanya kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat," tegasnya. 

Menurutnya, Otoda memberikan kewenangan kepada daerah untuk mampu mengurus hal-hal kedaerahan agar daerah bisa melaju dengan cepat. Akan tetapi, sebagai negara kesatuan, pemerintah pusat tetap memiliki peran, terutama dalam memberikan arahan dan petunjuk untuk menjadikan negara kesatuan yang sama bagi daerah. 

Wapres melihat, pelaksanaan otonomi daerah yang sudah dilaksanakan ini semakin matang. Namun, ia mengingatkan agar daerah tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat namun harus mampu menggerakkan wilayahnya secara mandiri. "Pemerintah pusat tetap memberikan petunjuk dan arahan serta anggaran yang sesuai. Jangan semua ingin otonomi daerah, tapi anggaran bergantung kepada pemerintah pusat," jelasnya. 

Jatim Pecahkan Rekor 

Pada kesempatan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo memuji Provinsi Jawa Timur yang telah memecahkan rekor sebanyak tujuh kali berturut-turut memperoleh Parasamya Purnakarya Nugraha. 

"Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang memiliki prestasi dan itu bukanlah hal yang mudah. Jatim jadi satu satunya provinsi yang bisa mencapai prestasi tujuh kali berturut turut. Ini adalah capaian yang luar biasa," tegasnya yang disambut tepuk tangan seluruh undangan yang hadir. 

Menurutnya, Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dan Penyematan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap tahun. 

Mendagri menilai, pemberian tanda kehormatan tersebut bukanlah hal yang mudah karena setiap daerah dinilai bedasarkan 700 item/jenis penilaian yang menentukan sukses atau tidaknya daerah tersebut. (firli)

 

 Presiden Joko Widodo meresmikan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang‎, Babakan, Pangandaran, Selasa (24/4/2018).

Pangandaran (KoranTransparansi.com) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan Keramba Jaring Apung merupakan lompatan teknologi dan masa depan perikanan Indonesia.

"Kita harapkan jadi sebuah lompatan kemajuan, terobosan pertama di Indonesia. Cikal bakal berlipatgandanya nilai tambah budi daya perikanan Indonesia," kata Presiden saat meresmikan Keramba Jaring Apung (KJA) lepas pantai atau offshore di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang, Babakan, Pangandaran, Selasa.

Presiden mengungkapkan dengan teknologi KJA ini sebanyak 1,2 juta penebaran benih ikan dapat menghasilkan 816 ton per tahun per unit

"Coba bandigkan dengan keramba jaring apung biasa yang produksinya cuma 5,4 ton per tahun per unit. Ini sebanyak 816 ton. Inilah hal yang harus dipelajari nelayan kita," kata Kepala Negara.

Jokowi juga mengatakan bahwa teknologi KJA ini akan melibatkan antara 215 dan 250 orang.

"Ini baru satu yang dibangun di sini (Pangandaran). Nanti juga akan dikembangkannya dua lagi. Yang dua juga sudah dibangun di Sabang dan Karimun Jawa," katanya.

Keramba jaring apung ini merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan mengadopsi teknologi lepas pantai dari Norwegia yang diperkirakan bakal mampu menggenjot produksi komoditas ikan kakap putih secara signifikan.

Teknologi KJA offshore fokus dikembangkan di tiga kawasan strategis, yakni perairan Kepulauan Karimunjawa (Jawa Tengah), Pangandaran (Jawa Barat), dan Pulau Sabang Aceh.

Keramba jaring apung lepas pantai (offshore) memiliki beberapa keunggulan, yaitu tahan terhadap gelombang dan memiliki ketahanan lebih dari 10 tahun.

Cukup efektif digunakan dalam budi daya ikan karena mudah dalam pemasangan maupun pelepasan jaring, memiliki beragam konfigurasi dalam pengoperasiannya.

Peresmian keramba jaring apung ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Prediden selama 2 hari di Jawa Tengah dan Jawa Barat.(sam)

 Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam acara Puncak Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) tahun 2018 di Alun-Alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (24/4).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo kembali meraih penghargaan di tingkat nasional. Kali ini, orang nomor satu di Jatim tersebut menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang menerima penghargaan sebagai Tokoh Masyarakat Peduli Perlindungan Konsumen.

Penghargaan diserahkan Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita dalam acara Puncak Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) tahun 2018 di Alun-Alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (24/4).

Penghargaan ini diraih Pakde Karwo, sapaan lekatnya, karena selama memimpin Jatim selama dua periode memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kemajuan perlindungan konsumen. Ia sangat concern dalam mengalokasikan APBD Provinsi Jatim terhadap kegiatan perlindungan konsumen. 

Hal ini terlihat dari rata-rata alokasi APBD Jatim mulai tahun 2015-2018 untuk perlindungan konsumen sekitar 8-11 persen atau 9-19 miliar rupiah dari total anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim.

Tak hanya itu, Pakde Karwo juga menaruh perhatian dalam pengendalian inflasi agar harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok  bisa dinikmati konsumen dengan harga yang wajar dan terjangkau. Provinsi Jatim juga memiliki daerah tertib ukur yang di dalamnya terdapat enam pasar tertib ukur dan berstandar nasional/SNI. Serta, 21 kab/kota yang memiliki kantor metrologi tersendiri.

Selain itu, Pemprov Jatim melalui Disperindag memiliki lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen di wilayah Surabaya, Malang, Kediri, Bojonegoro dan Jember. UPT ini bertugas melakukan pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.

Alasan lain Pakde Karwo memperoleh penghargaan Tokoh Masyarakat Peduli Perlindungan Konsumen juga terlihat dari berbagai langkah strategis yang dijalankan saat menjadi gubernur dua periode. 

Pertama, membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dengan anggota antara lain Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan serta Bea Cukai. 

Kedua, melakukan pembinaan dan mendorong Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Ketiga, membuat Dashboard PEPI (Dashboard Peningkatan Ekspor Pengendalian Impor) yang bertujuan mendorong kelancaran proses ekspor dan meningkatkan pengawasan terhadap barang impor dalam rangka perlindungan konsumen. 

Upaya ini meliputi pengawasan terhadap perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional, pengawasan pada gudang importir, serta pengawasan aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Juga, membentuk layanan pengaduan secara online untuk eksportir dan importir terkait hambatan dalam kegiatan ekspor-impor.

Langkah keempat, adanya Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur (SISKAPERBAPO) sebagai perlindungan konsumen yang memberikan informasi ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok kepada masyarakat luas. 

SISKAPERBAPO juga menjadi acuan pengambilan kebijakan apabila terjadi disparitas dan lonjakan harga yang terlalu jauh antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. 

Kelima, terus mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka perlindungan konsumen seperti pelaksanaan pengawasan barang beredar secara berkala dan khusus, sosialisasi peraturan perundangan serta upaya peningkatan perlindungan konsumen di kalanganpelaku usaha.(min)

Ketua Bada Kerjaama Antar Parlemen Nurhayati Ali Aseegaf

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Kesetaraan gender perlu diwujudkan dalam mengisi jabatan-jabatan publik sebagai bagian dari kampanye Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Di jabatan pimpinan parlemen, baik MPR, DPR, dan DPD perlu ada kursi untuk perempuan, sehingga tercipta keseimbangan peran antara pejabat publik laki-laki dan perempuan.

“Ketika perempuan duduk sebagai pembuat kebijakan, maka good for women good for all. Perempuan selalu berpikir tentang dirinya sendiri paling akhir,” ucap Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, saat memberi sambutan pada workshop tentang TPB dan konvensi PBB antikorupsi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Banyak capaian yang sudah dilakukan parlemen dalam mengejar TPB. Namun, yang masih sulit, kata Nurhayati, mengejar gender equality atau kesetaraan gender pada jabatan publik. Tidak hanya pada level pimpinan parlemen, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan atau komisi-komisi juga perlu diisi perempuan.

“Yang sudah dilakukan DPR RI membuat berbagai macam peraturan untuk mengawal legislasi dan anggaran. Kami selalu melihat apakah anggaran di setiap komisi sudah in line dengan target SDG’s. Yang belum tercapai adalah pimpinan DPR, MPR, dan DPD diisi perempuan,” ungkapnya.

BKSAP sendiri, lanjut politisi Partai Demokrat ini, sudah membentuk Panja TPB yang setiap tahun memberi rekomendasai kepada pemerintah. Untuk efektifitas mencapai TPB, pemerintah diimbau menggunakan Bahasa Indonesia dan lokal agar mudah dipahami oleh Pemda dan rakyat Indonesia. TPB ini punya 17 goals, 169 target, dan 241 indikator.

“Kita minta pemerintah menggunakan bahasa nasional dalam TPB. Kami juga mengimbau pemerintah daerah supaya menggunakan bahasa lokal yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat,” harapnya lebih lanjut. (rom)

Bude Karwo Hadiri Peringatan Kartini di Istana Negara Bogor

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Jawa Timur menghadiri puncak peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE) bersama Ibu Negara, Hj. Iriana Negara Joko Widodo dan Hj. Mufidah Jusuf Kalla di Istana Negara Bogor, Sabtu (21/4).

Istri Gubernur Jawa Timur ini mengikuti dengan serius kegiatan yang mengambil tema “Perempuan Indonesia yang Menginspirasi”

Kegiatan dimulai  pukul 08.30 WIB, diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lagu Ibu Kita Kartini, yang dilanjutkan dengan penayangan kegiatan OASE. Kegiatan juga diisi dengan persembahan seni budaya dan peragaan busana, peninjauan bazar dan ramah tamah.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Peringatan Hari Kartini, Nora Tristyana Ryamizard Ryacudu mengatakan, kegiatan didasari pada arahan ibu negara  tanggal 21 Februari 2012 kepada OASE agar dilakukan pencanangan peringatan serta kegiatan sosial dalam rangka hari kartini.

Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka peringatan hari kartini ini. Diantaranya, berbagai kegiatan bakti sosial bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti TP PKK, Dharma Pertiwi, Bhayangkari, dan lainnya di Kepulauan Pramuka. “Kami juga menghimbau kepada seluruh provinsi untuk melakukan kegiatan sosial dalam rangka peringatan kartini” harapnya.

Kegiatan lainnya, lanjut Nora yang juga menjadi Ketua bidang Sosial Budaya OASE ini, yakni penanaman pohon di geopark Kepulauan Samosir, diikuti Kartini Run, dimana para pesertanya didominasi kaum hawa. 

“Selain itu, kita juga melaksanakan wawancara dengan perempuan-perempuan hebat di nusantara, a.l. di daerah Maumere, dan Pulau Samosir yang langsung dilakukan sendiri oleh Ibu Negara dan Ibu Jusuf Kalla," ujarnya sambil menambahkan  wawancara tersebut ditampilkan pada acara puncak peringatan hari Kartini tersebut.

Penghargaan Perempuan Berprestasi

Dalam kesempatan sama juga dilaksanakan pemberian penghargaan bagi perempuan berprestasi, yakni diberikan kepada Ikatan Istri BUMN, TP PKK atas capaian IVA Test dengan kategori cakupan tertinggi, serta kategori kenaikan tertinggi dalam kurun waktu setahun.

Turut hadir pula tiga menteri perempuan Kabinet Kerja yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambisse, para istri kepala daerah, serta perwakilan organisasi perempuan se-Indonesia. (min)

Gubernur Jawa Timur memberi taget H-15 Jembatan Widang haus dioperasikan lagi

 SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Jembatan nasional yang menghubungkan wilayah Babat Lamongan dan  Widang Tuban yang berada di atas aliran Sungai Bengawan Solo, patah dan ambruk akibat truk secara bersamaan yang melintasi jembatan tersebut kelebihan muatan.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo usai meninjau runtuhnya Jembatan Babat Widang di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/4/2018).

"Kami sudah memberikan rekomendasi kepada reservasi jalan dan jembatan bentang panjang agar pemerintah mengefektifkan forum lalu lintas yang mensinergikan antara Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Korlantas agar kendaraan-kendaraan logistik berat itu bisa diatur jangan terus-menerus melebihi beban," tegas politisi PKS itu.

Sigit menambahkan, sebetulnya data-data kendaraan yang lebih beban itu sudah ada pada pemerintah tinggal pemerintah menguatkan lagi enforcement.

"Ke depannya kami berharap kepada pemerintah mau mendengarkan enforcement agar perusahaan-perusahaan angkutan yang melebihi beban yang ternyata mengakibatkan kerugian negara bisa diperkarakan karena untuk perbaikan satu ruas jembatan negara alami kerugian minimal Rp25 miliar jadi harus ada perlindungan terhadap aset negara agar ini bisa berfungsi dengan baik," harapnya. 

Gubernur Jatim

Ditempat terpisah Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan,ambruknya Jembatan Wedang lebih kepada muatan truk yang berlebihan. Truck tersebut muatanya diatas 135 ton. Kalau itu jalan bersamaan ya pasti tidak mampu.

Meski itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur tetap akan membantu. Bentuk bantuannya mungkin besi besi yang diperlkan dan tenaga untuk membangun kembali. Kami sudah sepakat dengan Pangdam V Brawijaya manakala diperlukan personil Kodam V Brawijaya bisa diterjunkan.

Jembatan tersebut harus sudah operasi lagi H-15 sebelum Lebaran. Maka pengejerjaanya harus dikebut. Kalau tidak akan terjadi kemacetan luar biasa di sana. kata Gubernur yang akan mengakhiri jabatgannya pada 2019 ini, usai Shalat Juamat (20/4/2018). (min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...