Berita Utama

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menghadiri pemusnahan barang bukti 2,6 ton narkoba jenis sabu bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Kepala Badan Narkotika Nasional Heru Winarko, di silang Monas

JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kembali meminta semua pihak untuk tidak memberikan ruang bagi peredaran narkoba di Indonesia. Pasalnya, meski aparat berwenang sudah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap para bandar, pengedar serta pengguna narkoba. 

Namun hingga kini penyelundupan dan peredaran narkoba masih tinggi di Indonesia.

“Saya sudah berkali-kali menyerukan jihad melawan narkoba. Ini butuh dukungan semua pihak. Bukan hanya dari aparat hukum saja, melainkan yang paling utama dari masyarakat sekitar. 

Jangan ragu melaporkan kepada aparat hukum jika menemukan pihak-pihak yang dicurigai terlibat dalam lingkaran narkoba,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menghadiri pemusnahan barang bukti 2,6 ton narkoba jenis sabu bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Kepala Badan Narkotika Nasional Heru Winarko, di silang Monas, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Lebih lanjut Bamsoet menjelaskan bahwa jihad memerangi narkoba sudah dilakukan dari hulu sampai hilir. Aparat di wilayah perbatasan maupun intelijen semakin kuat. Walaupun memang masih belum sempurna, namun akan terus ditingkatkan.

Slah satu upaya yang dilakukan DPR RI adalah segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Revisi UU Narkotika sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum lebih lanjut. Beberapa diantaranya menyangkut pelaksanaan eksekusi hukuman mati agar ada efek jera.

“DPR RI sudah mendorong pemerintah agar revisi UU Narkotika bisa segera kita bahas. Kita perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dimana peredaran, perdagangan, maupun penyelundupan narkoba sudah semakin canggih. 

Bandar dan sindikatnya juga antar negara. Saya ingin revisi UU Narkotika bisa menjawab berbagai tantangan tersebut,” pungkas Bamsoet.

Pada kesempatan itu, Bamsoet juga mengapresiasi kerja keras BNN, TNI AL, Bareskrim Polri, Ditjen Imigrasi, maupun aparat lainnya yang saling bahu membahu untuk menggagalkan penyelundupan narkoba ke Tanah Air. Dari proses pengintaian dan pengejaran tak kenal lelah, hingga akhirnya 2,6 ton narkoba bisa diamankan.

“Keberhasilan aparat menggagalkan penyelundupan narkoba itu menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintahan Jokowi - JK dalam menjaga masa depan bangsa. 

Bukan hanya melakukan tindakan hukum terhadap pedagang dan korban, namun juga sudah dilakukan pencegahan sejak di pintu masuk wilayah Indonesia,” papar politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Kepala BNN Heru Winarko menyadari bahwa tugas BNN ke depan cukup berat. Pasalnya masih banyak peredaran narkoba yang belum berhasil terungkap, terutama yang berasal dari luar negeri. 

Meski demikian, pihaknya tidak akan pernah lelah untuk terus mengibarkan bendera perang terhadap peredaran narkoba di Indonesia.

Selain memperkuat barisan-barisan pengamanan di daerah-daerah perbatasan Indonesia yang menjadi pintu penghubung Indonesia dengan negara lain. Baik perbatasan di laut maupun di darat

“Kami juga memperkuat barisan pencegahan ke desa-desa dan kampong-kampung, bahkan sampai ke Posyandu. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperkenalkan jenis-jenis narkoba sekaligus bahaya yang mengancam di belakangnya,” pungkasnya. (sam)

 

Pakde Karwo Sambut Baik Peluncuran Opinium

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menyambut baik peluncuran aplikasi anti hoax yang dinamakan Opinium. Terlebih aplikasi ini diluncurkan saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki hajat besar yakni pemilihan umum, legislatif dan pemilihan kepala daerah.

“Hari ini kita bahagia sekali, KPU punya hajat dan secara bersamaan ada ide besar yakni aplikasi anti hoax sehingga hajat ini menjadi ringan,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim saat menghadiri acara Pagelaran Seni Budaya dalam rangka menyongsong satu tahun Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (2/5).

Menurutnya, peluncuran aplikasi Opinium ini merupakan inisiatif anak-anak muda Jatim dengan rasa nasionalisme baru yang memikirkan keselamatan generasi dari berbagai predator informasi yakni hoax. Hampir bersamaan dengan adanya pesta demokrasi, aplikasi ini membantu pemilih untuk rasional dan mendapat informasi yang benar.

“Ini aplikasi luar biasa, bayangkan bagaimana berita difilter kemudian ada di database dan dipisahkan. Yang belum ada data resminya nanti di-searching,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Pakde Karwo juga menyambut baik diserahkannya aplikasi ini kepada pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jatim. Ke depan, ia akan menyerahkan aplikasi ini kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI agar dapat digunakan secara nasional. 

“Kami sudah melakukan pertemuan dengan akademisi, tugas kami pemerintah mengajak dan mendorong. Ini sumbangan pemikiran yang luar biasa,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan, berbagai tahapan dan rangkaian pemilihan umum termasuk pemilihan presiden sudah berjalan. Diantaranya pemilihan presiden tanggal 17 April 2019 mendatang, dan pemilu yang diikuti 20 parpol terdiri dari  16 partai nasional dan 4 partai lokal.

"Rangkaian ini harus disampaikan kepada masyarakat dan pada hari ini kami lalukan melalui acara sosialisasi budaya," katanya.

Eko juga berterimakasih kepada Pemprov Jatim yang selalu mendukung berbagai program  yang dilakukan KPU Jatim. Ia berharap dukungan ini akan terus berjalan.

Dalam kesempatan yang sama, inisiator Opinium, M. Hasanudin mengatakan, opinium merupakan aplikasi khusus yang memungkinkan pengguna mengklarifikasi dan membantu dalam proses kurasi informasi yang didapat di dunia nyata. Melalui aplikasi ini, suatu informasi dapat diuji kebenarannya apakah merupakan berita benar atau hoax dan diuji kebenarannya melalui penilaian masyarakat secara langsung.

“Melalui aplikasi ini masyarakat bisa mengemukakan pendapatnya terkait suatu informasi yang beredar, salah satunya dengan membeberkan fakta-fakta di lapangan atau data empiris lainnya,” katanya.

Melalui aplikasi ini, lanjutnya, masyarakat dapat terlibat aktif dalam memerangi kabar hoaxyang semakin meresahkan. “Itulah dasar pemikiran dari aplikasi ini,” jelasnya.

Turut hadir Ketua TP PKK Prov. Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, Sekdaprov Jatim beserta istri, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Acara ini juga diramaikan oleh penampilan grup band Letto. (min)

 

PPD Bentuk Apresiasi bagi Daerah

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,  Bambang Brodjonegoro mengatakan,  pihaknya secara rutin memberikan Anugerah Pangripta Nusantara kepada Pemerintah Daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik. Namun, mulai 2018, penghargaan tersebut berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). 

“Penilaian penghargaan tersebut kini lebih komprehensif dengan tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga pencapaian pembangunan daerah” kat Bambang saat memberikan pengarahan pada Musrenbang Nasional di Jakarta, Senin (30/4/2018)

PPD Tahun 2018, lanjutnya, diberikan kepada tiga provinsi terbaik, tiga kabupaten terbaik dan tiga kota terbaik. Penjurian dilakukan melalui proses berjenjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dari kalangan profesional, akademisi serta praktisi pembangunan. Objek dan ruang lingkup penilaian mencakup dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras daerah dalam merencanakan dan mencapai target pembangunan. Saya berharap, penghargaan ini mampu mendorong setiap daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota, untuk berlomba-lomba menyiapkan dokumen RKPD secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan,” ujarnya. 

Ditambahkan, kriteria dan indikator penilaian meliputi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penganggur, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator ketimpangan rasio gini serta Indeks Ketimpangan Wilayah. 

Penilaian juga mencermati tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD 2018 terkait visi dan misi daerah, strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD 2018 dengan sasaran prioritas nasional RKP 2018, juga terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2017 dengan permasalahan/isu strategis, konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2018 dengan program prioritas, dan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2018 dengan pagu anggaran.

Selain itu, penilaian juga berdasarkan pada tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP 2018, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP 2018, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan PN RKP 2018, serta tersedianya dukungan program prioritas daerah terhadap arah kebijakan prioritas nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. 

Selain itu, juga kecakapan dalam melayani publik, mengawal keamanan dan ketertiban, mengelola keuangan, serta menjaga tranparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga menjadi indikator penilaian.

“Daerah harus mampu memaparkan ketersediaan dukungan program daerah terhadap pengarusutamaan revolusi mental, gender, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan pemerataan antarkelompok pendapatan, adanya kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS)” imbuhnya.

Penilaian berikutnya, lanjut Bambang, tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas, serta komitmen dalam melaksanakan inovasi penyelesaian tantangan pembangunan spesifik daerah dan inovasi dalam rencana pengelolaan pencapaian/pelaksanaan rencana pembangunan tersebut.

Musrenbangnas Dilaksanakan 7 Hari

Masih menurut Menteri Bambang, kegiatan Musrenbangnas diselenggarakan selama 7 (tujuh) hari kerja mulai dari hari Rabu, 2 Mei 2018 sampai dengan hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 di Hotel Bidakara.. 

Tujuan pelaksanaan Musrenbangnas 2018 yaitu menyepakati usulan kegiatan antara Bappenas, K/L dan pemerintah provinsi per Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (Pro-P), Proyek K/L (Pro-K/L) yang mendukung Pro-P serta usulan daerah terkait prioritas daerah yang mendukung ProP sebagai bahan penyusunan RKP 2019.

Kegiatan Musrenbangnas 2018, lanjut Menteri Bambang, merupakan kegiatan pembahasan dalam bentuk forum multilateral, yaitu antara penanggung jawab PN di Bappenas, K/L (c.q. Biro Perencanaan), dan Pemerintah Provinsi (c.q. Bappeda Provinsi) untuk menyepakati Pro-P, Pro-K/L yang mendukung Pro-P serta usulan daerah terkait prioritas daerah yang mendukung Pro-P.

Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, beberapa Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, para gubernur, bupati/walikota se-Indonesia. (sam)

 

Presiden Minta Proses Birokrasi Dipercepat

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat proses birokrasi di wilayahnya. Pasalnya, di jaman sekarang, keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu daerah bukan lagi ditentukan oleh seberapa besar atau kecil wilayahnya, tapi ditentukan oleh kecepatan dan efisiensi.

“Intinya adalah siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Saat ini ekspor dan investasi kita, sudah kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Itu karena mereka lari cepat, jika kita masih lambat dan tidak melakukan inovasi dan terobosan, bisa saja kita tertinggal dari Laos dan Kamboja” tegas Presiden saat memberikan arahan pada Musrenbang Nasional di Jakarta, Senin (30/4/2018).

Karena itu, lanjut Presiden Jokowi, diharapkan pemerintah daerah untuk terus berinovasi agar pelayanan publiknya makin cepat. “Jika ada yang mau berinvestasi, buka pintu lebar-lebar. Apalagi jika orientasinya ekspor. Jangan ijinnya dilama-lamain, jangan lagi kita terjebak dalam rutinitas, seperti disposisi yang bertele-tele. Bisa tertinggal betul kita” lanjutnya.

Ditambahkan, sampai saat ini, masih ada daerah yang proses perijinannya memerlukan waktu mingguan, bulanan, bahkan tahunan. “Harusnya mengurus ijin itu hitungannya jam, bukan minggu, bulan, atau tahunan. Jika bapak/ibu ijinnya lama, sudah lupakan mimpi untuk maju” tambahnya.

Jika ingin maju, imbuh Presiden kelahiran Solo ini, seharusnya orientasi pemerintah bukan prosedural, tapi berorientasi pada hasil. “Kita ini terlalu sibuk dengan urusan-urusan sepele. Kita harus lebih cepat dan mengikuti perkembangan, baik teknologi, inovsi, dan membuka pintu untuk peluang-peluang pasar” imbuhnya. 

Presiden Jokowi juga berpesan tiga hal kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemda untuk memperbaiki pelayanan publik, pertama mendorong efisiensi, dan lebih fokus dalam menentukan skala prioritas. “Satu atau dua prioritas sudah cukup. Semua yang ruwet tadi disederhanakan agar pelayanan makin singkat dan cepat, jika sudah siap, segera online-kan” pesannya.

Kedua, memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, Presiden Jokowi menyoroti masih adanya ketidak-sinkronan antar pusat dan daerah. “Saya masih menjumpai, ada pelabuhan tapi tidak ada jalannya, ada waduk tapi tidak ada irigasinya. Ini karena pusat dan daerah tidak sinkron” katanya.

 

Ketiga, diharapkan kementerian/lembaga dan pemda untuk melakukan inovasi dan kerjasama dalam pembiayaan pembangunan, tujuannya agar tidak tergantung dengan APBN maupun APBD. “Manfaatkan Public Private Partnership (PPP), sekuritisasi, dan jika ada obligasi daerah, gunakan itu. Jangan hanya mengandalkan uang pemerintah” pungkasnya.(min)

 

 Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian melakukan salam kehormatan setelah mendapat gelar kehormatan masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Kamis pagi (26/4/2018).

Pontianak (KoranTransparansi.com) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengingatkan adanya sanksi hukum bagi prajurit yang melanggar netralitas dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Presiden pada 2019, sesuai aturan yang tercantum dalam buku saku Netralitas TNI,

"Ya ada hukumannya, kita sudah ada buku saku tentang Netralitas TNI. Kapolri sudah mengeluarkan, Panglima TNI juga sudah mengeluarkan," katanya, usai memberikan pengarahan kepada jajaran TNI-Polri se-Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis malam.

Panglima TNI menegaskan prajurit TNI yang tidak netral dalam Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019, berarti telah melanggar kode etik Netralitas TNI yang tercantum dalam buku saku.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian menambahkan sanksi hukum tersebut akan berpengaruh terhadap karir prajurit atau perwira TNI-Polri.

Dengan buku saku tersebut, tidak ada lagi alasan bagi prajurit TNI Politik tidak mengerti aturan netralitas. Setiap prajurit bisa membaca dan ada buku saku sebagai acuan.

Panglima TNI dan Kapolri menegaskan TNI-Polri harus memegang teguh netralitas karena politik TNI dan Polri adalah politik negara. Prajurit TNI dan Polri tidak boleh terjebak pada politik praktis. (*/sam)

 Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dalam Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Hari Otonomi Daerah XXII di Hotel The Sultan Jakarta, Rabu (25/4) malam.

JAKARTA (KoranYransparansi.com) - Pemprov Jatim mampu mempertahankan peringkat pertama kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tujuh kali berturut-turut.

Kali ini penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dalam Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Hari Otonomi Daerah XXII di Hotel The Sultan Jakarta, Rabu (25/4) malam.

Penghargaan tersebut diraih berdasarkan penilaian Sistem Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016. Penilaian itu melibatkan 20 instansi termasuk lembaga independen dengan sekitar 700 item penilaian. 

Terkait penghargaan ketujuh kali yang diterimanya, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyatakan, bahwa penghargaan itu untuk menilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Mulai dari jenis urusan wajib pemerintah daerah dan pilihan diteliti secara komprehensif. 

”Apakah kemudian pembangunan itu mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi disparitas. Kemudian rakyatnya dilibatkan, parsipatoris, itu,” ujar orang nomor satu di Jatim.

Dijelaskan, pemda yang tiga kali berturut-turut mendapatkan penghargaan tersebut diganjar dengan anugerah tanda kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha. Pemprov Jatim yang enam kali terbaik EKPPD pun telah mendapatkan dua kali penghargaan tersebut pada yang diberikan pada April 2014 dan Oktober 2017. 

Sementara itu, untuk penghargaan parasyamsya berikutnya, dilakukan untuk penilaian tahun 2016, 2017, dan 2018.

Hati-hati Terhadap Area Rawan Korupsi

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, bagi daerah yang meraih kinerja terbaik harus tetap hati-hati dengan area rawan korupsi. Diantaranya pengadaan, retribusi, pajak,  dan perizinan. "KPK selalu mengawasi, " terangnya seusai acara.

Menurutnya, penghargaan yang diraih Jawa Timur harus menjadi pendorong dan contoh bagi daerah lain. Banyak daerah yang berupaya maju.  Dulu, kata dia,  di Jatim, hanya Surabaya yang maju, sekarang ada Banyuwangi, Tulungagung, dan daerah lainnya. 

Kinerja Jatim Bisa Ditularkan 

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Sumarsono, MDN mengharapkan kinerja Pemprov Jatim bisa ditularkan semangat dan integritasnya pada kabupaten/kota se-Jatim. Apalagi penghargaan ini telah mampu dipertahankan Jatim selama tujuh kali berturut-turut.

Dijelaskan, performance Jatim secara keseluruhan sudah bagus. Tetapi ia mengingatkan agar kinerja yang bagus ini secara substantif harus ditunjukkan dari level kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah. (sam/min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...