Berita Utama

 Rais 'Aam PBNU Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (9/8/2018). Ma'ruf Amin dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presidan dan Wakil Presiden 2019.

Jakarta  (KoranTransaransi.com) - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus Rais Aam PBNU KH Ma`ruf Amin menyatakan penunjukan dirinya sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo merupakan penghargaan kepada ulama.

`Pilihan ini bukan semata-mata karena saya pribadi, tapi ini merupakan penghargaan terhadap ulama, terhadap Nahdlatul Ulama. Ini berarti Pak Jokowi menghargai NU, menghargai ulama," katanya dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis malam.

"Tentu ini harus dibalas dengan membantu dan mendukung beliau," tambah Kiai Ma`ruf.

Menurut dia cara membantu Jokowi adalah dengan mewujudkan Nawacita, visi dan misi Jokowi atas negara ini dalam beberapa aspek, terutama keutuhan bangsa.

"Dalam menjaga keutuhan bangsa kita harus mendorong bangsa ini mematuhi kesepakatan yang menjadi pilar utama bangsa ini, yakni Pancasila dan UUD 1945," katanya.

Yang ke dua, katanya, menjaga keutuhan bangsa melalui ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam) dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan antar warga bangsa).

"Kemudian yang ketiga harus aman, damai. Negara yang tidak aman, seperti beberapa negara di luar negeri, misalnya Afghanistan, punya minyak dan sumber daya yang kaya, tapi tidak bisa memanfaatkan karena tidak bisa menjaga keamanannya. Selalu perang, tidak aman, tidak damai," katanya.

Dikutip dari Antara, pada bidang ekonomi, kiai ahli hukum Islam ini ingin membangun ekonomi keumatan, pemberdayaan ekonomi umat.

"Ini bukan berarti melemahkan yang kuat. Yang kuat tidak perlu dilemahkan, tapi menguatkan yang lemah," katanya.

Aspek lainnya, menurut Kiai Ma`ruf adalah dengan mewujudkan kedaulatan hukum.

"Kita sudah punya perangkat hukum beserta undang-undangnya, tinggal kita perkuat," katanya.(sam)

Korban Gempa di NTB mencapai 108 orang. Saat ini Pemproiv NTB tengah membentuk tim investigasi

Lombok Utara (KoranTransparansi.com) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei mengungkapkan jumlah korban meninggal akibat gempa bumi di Lombok, yang terdata hingga Selasa pukul 12.00 Wita mencapai 108 orang.

"Sedangkan korban luka-luka sebanyak 134 orang," katanya usai rapat koordinasi penanganan gempa Lombok di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Selasa.

Ia menyatakan, kemungkinan jumlah korban luka akan mengalami peningkatan sebab jumlah pasien cenderung dinamis.

"Tadi ada 50 pasien yang sudah dioperasi, dari total 87 pasien yang harus dioperasi, sementara sisa 37 pasien lainnya sedang menunggu fasilitas untuk operasi tulang terbuka dan tertutup," katanya 

Willem mengatakan tantangan pelayanan medis ialah banyak pasien yang masih trauma berada di dalam ruangan sehingga memengaruhi penanganan lebih lanjut.

"Di sini pada trauma, pada umumnya saat operasi atau setelah operasi tidak mau di gedung, maunya di rawat di luar," katanya.

Ia mengatakan saat ini tim operasi gabungan terus melakukan pencarian dan penyelamatan korban yang masih berada di bawah reruntuhan bangunan.

"Pencarian dan penyelamatan korban sedang berlangsung di dua tempat paling parah di Lading-Lading di sana ada dua alat berat yang dikerahkan dan di Bangsal juga sedang dilakukan tugas penyelamatan," ungkap Willem.

Ia mengatakan proses pencarian dan pertolongan masih terkendala kurangnya alat-alat berat. Sejauh ini, alat berat yang sudah beroperasi baru dua unit.

"Ada tambahan empat ekskavator dari Dinas PU dan satu alat berat dari PT AMNT," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antatra

Ia menambahkan semua peralatan akan dikerahkan untuk mempercepat upaya pencarian, termasuk menggunakan empat anjing pelacak dari kepolisian dan dua anjing pelacak dari Basarnas sehingga mempermudah dalam upaya evakuasi warga yang diperkirakan masih tertimbun.(min)

Ilustrasi _ Seorang warga melintasi runtuhan tembok papan nama hotel Santika yang roboh akibat gempa bumi berkekuatan 7 pada skala richter (SR) di Mataram, NTB, Minggu (5/8/2018).

Mataram (KoranTransparansi.com) - Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB), Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menginstruksikan seluruh aktivitas sekolah di daerah itu diliburkan pascagempa bumi 7.0 Skala Richter (SR) yang mengguncang wilayah tersebut pada Minggu malam.

"Saya menginstruksikan agar semua sekolah di Lombok Utara, Mataram, Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah untuk diliburkan besok hari sambil mengecek keamanan bangunan sekolah," katanya, di Mataram, Minggu.

Selain itu, Gubernur juga menginstruksikan semua tenaga kesehatan di pulau Lombok untuk masuk dan bekerja serta memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara maksimal.

"Semua perangkat BPBD Pemda bersama TNI dan Polri, Badan SAR dan elemen masyarakat lain bekerja malam ini untuk menjangkau daerah yang diperkirakan paling terdampak yaitu Lombok Utara dan Lombok Timur," ucapnya.

Hingga saat ini, listrik padam di beberapa lokasi,dan sedang diupayakan untuk normal kembali. Jaringan seluler juga terputus di beberapa tempat.

"Sekali lagi, kami memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia," pinta Gubernur.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan memberikan pelayanan pengungsian yang layak bagi para korban yang rumah tinggalnya hancur maupun rusak, dan pelayanan kedaruratan lain-lain untuk menunjang penghidupan pasca gempa hingga tercapainya pemulihan.

"TNI dan Polri juga memberikan bantuan tenda," ujarnya.

Untuk itu, Gubernur mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan menggunakan sumber informasi terpercaya resmi dari BMKG, BNPB, pemerintah daerah, kepolisian dan pihak berwenang lainnya.

"Saya juga menyerukan pihak masjid di Kabupaten Lombok Utara dan sekitarnya untuk menenangkan masyarakat agar tidak panik. Mari kita berdoa agar tidak terjadi gempa susulan," kata Gubernur NTB. (ais)

Gempa NTB : Korban Meninggal Capai 82 Orang dan 132 Luka Berat

Lombok,NTB (KoranTransparnsi.com) - Gempa berkekuatan 7 skala Richter (SR) di Lombok, Nusa Tenggara Barat berakibat sedikitnya 82 orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka berat serta ratusan luka ringan. 

Meski belum terdata secara rinci, namun diperirakan ratusan rumah dan gedung gedung hancur akibat dahsyatnya gempa yang terjadi pada Minggu ( 8/8/2018) pagi. Menurut Bupati Lombok Utara Najmal Ahkyar, kerugian belum bisa dihitung. Tapi dipastikan ratusan miliar.

Dijelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) NTB semula menetapkan tanggap darurat akan berakhir pada tanggal 5 Agustus atas gempa sebelumnya.

Dengan terjadinya gempa yang lebih besar itu, maka tanggap darurat diperpanjang sampai tujuh hari kedepan.

Gempa terbedar ada di Lomba Utara dan Lomboh barat. Kerusakan berat dan korban meninggal terbanyak ada di Kecamatan Pemenang, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Gangga. 

Di Lombok Utara terdapat 65 orang dan Trawangan. Korban meninggal rata rata akibat tertimbun reruntuhan bangunan gdung dan rumah dan lainya.

RSUD Lombok Utara yang menjadi rujukan para korban meninggal dan luka luka ternyata juga tekena musibah. Beberapa bagian gedung rumah sakit tersebut mengalami retak dan plafon rumah sakit berjatuhan. Ini mengakibatkan kepanikan pasien dan petugas media lainya.

Bupati Lombok Utara Najmal Ahkhyar menjelaskan sejak terjadinya gempa pada Minggu kemarin itu PLN juga padam. Dan sampai pagi dinihari tadi belum menyala. 

Pemerintah NTB terus melakukan koordinasi dengan petugas dilapangan dengan mengevakuasi para korban, memberikan pengobatan dan keperluan lain seperti selimut. Para korban membutuhkan banyak bantuan, termasuk bantuan makan. 

Untuk sementara para korban ditampung di kantor kantor pemerintah. Namun karena karena kepanikan akan terjadinya gempa susulan pengungsi banyak memilih ditempat tempat terbuka. BMKG mencatat sedikitnya telah terjadi sedikitnya 80 kali gempa.

"Berdasarkan laporan BMKG berpotensi  tsunami dengan ketinggian tsunami yang masuk ke daratan 10 cm dan 13 cm, namun terjadi," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. (ais)

 

Gempa di Lombok mengakibatkan ekses dala  penerbangan di bandara NTB

Lombok (KoranTransparnsi.com) - Tsunami yang diawali gempa berkekuatan 7 skala Richter (SR) telah menyentuh daratan. Ketinggian tsunami disebut di bawah setengah meter.

"Berdasarkan laporan BMKG telah ada tsunami dengan ketinggian tsunami yang masuk ke daratan 10 cm dan 13 cm," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya, Minggu (5/8/2018).

"Diperkirakan maksimum ketinggian tsunami 0,5 meter," imbuh Sutopo.

Sebelumnya BMKG juga telah mencuitkan tentang tsunami tersebut. "#Pemutakhiran,Tsunami akibat Gmp Mag:7.0SR, telah terdeteksi di Carik(18:48WIB)0.135m, Badas(18:54WIB)0.100m#BMKG," demikian cuitan BMKG.

Gempa 7 SR terjadi pada pukul 18.46 WIB. Sejam kemudian atau tepatnya pada 19.49 WIB, gempa susulan terjadi dengan kekuatan 5,6 SR. Kerusakan terjadi di sejumlah lokasi. Gempa juga terasa di sejumlah tempat termasuk Bali dan Jawa Timur. (ais)

 Menag memberi sambutan dan arahan saat peresmian PTSP Kanwil Kemenag Kalbar

 

 Menag memberi sambutan dan arahan saat peresmian PTSP Kanwil Kemenag Kalbar 

 

Pontianak (Kemenag) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberi deadline sampai akhir November 2018 semua  Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi harus sudah memiliki pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Hari ini saya senang sekaligus kecewa. Kecewa karena ternyata lebih dari satu tahun sejak program ini diluncurkan baru tujuh provinsi yang memiliki PTSP. 

Di hadapan Kepala Kanwil Kemenag se Indonesia untuk kesekian kalinya saya ingin tegaskan kembali bahwa ini adalah program utama, saya minta betul-betul diseriusi," ujar Menag saat peresmian PTSP Kanwil Kemenag Kalbar di Pontianak. 

Menurut Menag, sejak Kantor Pusat Kemenag mendirikan PTSP, baru ada tujuh provinsi yang memiliki dan mendirikan PTSP, yaitu: Jogyakarta, DKI Jakarta, Surabaya, Sumut, Sumsel, Sulbar, dan ke tujuh Kanwil Kemenag Kalimantan Barat.

Menag juga menyayangkan baru tujuh Kanwil yang memiliki PTSP meski waktu sudah berjalan selama satu tahun. Padahal mendirikan sebuah PTSP itu hanya mencontoh sistem serta model aplikasi yang sudah ada dan bukan membuat sistem baru.

"Saya minta dalam tiga bulan ke depan, saya harus memberi deadline, sekarang akhir Juli dan akhir November semua Kanwil Kemenag se Indonesia harus sudah memiliki PTSP," tegas Menag.

"Saya akan lihat apakah tekad dan semangat itu masih ada pada diri para Kakanwil, jika tidak ada ini perlu dipertimbangkan," sambung Menag di hadapan para Kakanwil dan ASN Kakanwil Kemenag Kalbar.

Dalam sambutannya, Menag mengatakan PTSP adalah program unggulan yang sejak beberapa waktu lalu telah disepakati dan menjadi salah satu terobasan untuk mendekatakan pelayanan kepada umat.

"Saya ingin mengingatkan kembali bahwa tugas utama kita sebagai keluara besar Kementerian Agama adalah melayani umat beragama. Dan salah satu cara kita untuk bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dengan mendekatkan pelayanan di tengah-tengah umat," ujar Menag Lukman Hakim dalam arahan dan sambutan saat peresmian PTSP Kanwil Kemenag Kalbar.

Ditambahkannya, PTSP hakekatnya adalah upaya bagaimana agar masyarakat dan seluruh umat beragama memiliki akses kemudahan juga kecepatan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan begitu juga terkait pelayanan perizinan.

PTSP Kanwil Kemenag Kalbar melayani sejumlah perizinan diantaranya, pendirian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), perpanjangan izin pendirian KBIH, izin pendirian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan perpanjangan izin, pembukaan kantor cabang PPIU serta pengukuran arah kiblat dan permohonan rohaniawan, dan perizinan lainnya.

Peresmian PTSP Kanwil Kemenag Kalbar oleh Menag dihadiri Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury, Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsas, dan sejumlah Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.(ais)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...