Berita Utama

Presiden Jokowi dan Wapres Juysuf Kallah

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Nama cawapres yang disepakati 6 parpol pendukung Joko Widodo di Pilpres 2019 masih misterius. Namun di saat yang sama, PDIP melemparkan pujian untuk Jusuf Kalla, yang saat ini menjabat wapres. 

"Karena pengalaman dan kematangan beliau, maka terkait siapa yang akan mendampingi Pak Jokowi, kami meyakini bahwa Pak Jokowi dan Ibu Megawati Soekarnoputri (Ketum PDIP) yang intens berkomunikasi dengan Pak JK akan menempatkan Pak JK sebagai tokoh penting untuk memberikan masukan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (24/7/2018).

Hasto menjelaskan JK punya pengalaman yang mumpuni untuk memberikan masukan kepada Jokowi. Hal itu terbukti selama JK mendampingi Jokowi pada periode 2014-2019 ini.

"Tentunya Pak JK yang dikenal piawai di dalam membangun dialog dan andal di dalam mencari solusi perdamaian di Aceh, sudah terbukti mampu hadir sebagai sosok wakil presiden yang mampu bekerja sama dengan Pak Jokowi," sebut Hasto sebagaimana dikutip Detikcom.

Saat ini, periode jabatan cawapres sedang digugat di MK dan JK menjadi pihak terkait. PDIP tetap menanti putusan dari MK terkait gugatan syarat cawapres itu. 

"Terkait peluang beliau sebagai cawapres, tentunya kita tunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi," ucapnya.

Sementara itu, terkait nama cawapres, Hasto mengatakan Jokowi akan mengumumkannya pada waktu yang tepat. Itu sudah merupakan kesepakatan di antara 6 ketum parpol pendukung Jokowi.

"Seluruh ketua umum partai politik pengusung Pak Jokowi sudah sepakat bahwa nama cawapres akan diumumkan oleh Presiden Jokowi pada momentum yang tepat," tegas Hasto.

Sebelumnya, JK mengajukan diri sebagai pihak terkait gugatan syarat cawapres melalui kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin. JK mengajukan diri sebagai pihak terkait karena merasa syarat cawapres di Pasal 169 huruf n UU Pemilu tak sesuai dengan konstitusi. Menurut Irman, yang dibatasi jabatannya ialah presiden.

"Jadi posisi wapres kan sebagai pembantu presiden, sama seperti menteri, harusnya masa jabatannya tidak dibatasi," ucap Irman saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (20/7).

Gugatan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebelumnya diajukan Partai Perindo. Mereka menggugat Pasal 169 huruf n, yang menghalangi JK maju pada Pilpres 2019. (rom)

Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam peringatan Hari Lahir Ke-20 PKB di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Minggu (22/7/2018) malam.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan hari kelahiran PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ke 20 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Minggu (22/7/2018) malam. 

Dalam kesempatan itu Jokowi mengemukakan tentang issu politik yang lagi hangat menyangkut soal siapa calon pendampingnya untuk lima tahun akan datang

Tanpa ragu dan dengan gaya yang santai Jokowi mempersilakan sejumlah ketua umum partai  untuk bersaing mengajukan nama tokoh sebagai calon wakil presiden.

"Masih ada kesempatan kalau ingin bersaing. Masih ada Kesempatan. Barang seminggu dua minggu inilah kita putuskan. Jadi silakan bersaing dalam waktu seminggu dua minggu ini," kata Presiden.

Presiden menjelaskan belum ada keputusan siapa tokoh yang akan mendampinginya sebagai cawapres untuk Pemilihan Presiden 2019  

Kepala Negara menjelaskan dirinya juga sering bertemu sejumlah ketua umum partai seperti PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Golkar, Partai Hanura dan PKB.

"Seperti yang disampaikan pak Muhaimin Iskandar, janur melengkungnya itu belum," ujar Jokowi menjelaskan pernyataan Ketua Umum PKB  

Seperti dikutip kantor berita Antara Presiden Jokowi tengah menimbang sejumlah tokoh yang akan mendampinginya sebagai cawapres. Sebelumnya, Presiden telah mengerucutkan 5 nama dari 10 tokoh pilihan. Kendati demikian, Presiden belum menyebutkan kelima nama tokoh tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden mengkonsultasikan kelima nama itu kepada sejumlah ketua umum partai.

Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 4 hingga 10 Agustus 2018.(sam)

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima peserta Sespimti Polri Dikreg ke-27 TA 2018

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kepada para perwira yang mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimti) Polri agar tetap menjaga marwah, harkat dan martabat organisasi kepolisian. Sebab, Polisi merupakan sebuah profesi yang terikat kode etik dan harus dijunjung tinggi demi menjaga profesionalitas dan kinerja setiap anggota Polri di lapangan.

 "Profesionalisme merupakan kunci yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri. Dengan demikian proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri bukan sekadar untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan semata. Lebih dari itu, hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Bamsoet saat menerima peserta Sespimti Polri Dikreg ke-27 TA 2018, dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Jumat (20/07/18).

 Peserta Sespimti yang hadir Brigjen Edy Supriyadi, Kombes Arief Pranoto, Kombes Budi Sajidin, Kombes Slamet Hariyadi, Kombes Helfi Assegaf, Kombes Tubagus Ade Hidayat dan Kombes Sandi Nugroho.

 Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan penegakan hukum harus bisa mencakup rule of law, responsivenes, concencus orientation, equity, efficiency and effectiveness, serta strategic vision. Rule of law berarti semua tindakan harus didasarkan pada hukum. Responsiveness artinya cepat dan tanggap dalam melayani masyarakat. Concencus orientation bermakna berorientasi kepada upaya pencapaian konsensus di antara anggota masyarakat. Equity adalah mengutamakan keadilan.

Efficiency and effectiveness yaitu penyelenggaraan yang berbasiskan efisiensi dan keefektifan. Serta, strategic vision dengan memiliki visi strategis ke depan.

 "Sehubungan dengan peningkatan profesionalitas dan kedisiplinan, saya memuji langkah cepat dan tepat yang ditunjukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Beberapa waktu lalu sempat viral anggota Polisi yang menendang seorang wanita, serta adanya kantor polisi bersama di daerah Kalimantan. Kapolri langsung mengambil tindakan tegas terhadap anggota polisi tersebut.

Dengan demikian, citra kepolisian sebagai lembaga pengayom masyarakat bisa terjaga dengan baik. Semakin Polri bisa mendisiplinkan anggotanya, semakin kinerja Polri bisa berjalan baik dan pada gilirannya citra Polri di mata publik juga akan meningkat," terang Bamsoet.

 Politisi Partai Golkar ini berharap para perwira yang lulus Sespimti akan menjadi pimpinan yang mumpuni di berbagai bagian unit kepolisian. Para alumni Sespimti ini akan mempunyai tanggungjawab yang besar menciptakan good governance di organisasi kepolisian.

 "Yang juga tak kalah penting untuk diperhatikan adalah peningkatan kerjasama dan koordinasi Polri dengan berbagai instansi penegakan hukum lainnya, serta dengan organisasi kemasyarakatan. Jangan sampai Polri terasingkan dan tak melebur dengan rakyat," tandas Bamsoet.

 Mantan Ketua Komisi III DPR ini menambahkan Polri juga harus menyadari bahwa kedaulatan dalam penegakan hukum bukan hanya di darat, laut, maupun udara saja. Melainkan juga sudah ada ranah baru berupa dunia maya (cyberspace).

"Kehidupan dunia maya lebih sukar untuk dikontrol. Tak jarang bullying, fitnah, adu domba, maupun berbagai tindakan kejahatan seperti penipuan dan kekerasan seksual terhadap anak justru marak dilancarkan melalui media sosial. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus menunjukan kehadirannya, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat di dunia maya tidak terganggu dan tetap berjalan dengan harmonis," pungkas Bamsoet (sam)

Prabowo Subianto melakukan salam komando saat menjenguk SBY di RSPAD.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjenguk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang dirawat di RSPAD, Jakarta, Rabu malam, karena kelelahan.     

"Beliau senior saya, dulu sangat dekat. Beliau katanya kelelahan, wajar saya jenguk beliau," ujar Prabowo.       

Prabowo datang mengenakan setelan jas. Ia menjenguk SBY dalam suasana persahabatan. Dalam pertemuannya tersebut, Prabowo mengaku mengingatkan SBY untuk lebih santai agar tidak lekas lelah.     

"Saya ingatkan, kalau beliau sudah bukan komandan batalyon lagi. Harus agak santai," ujar Prabowo sebagai diwartawan Antara      

Prabowo mengaku akan menjadwalkan ulang pertemuannya dengan SBY setelah SBY sembuh, untuk membicarakan koalisi.        

Putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan sebagai dua orang sahabat, Prabowo dan SBY juga sedikit bernostalgia mengenai hal-hal yang baik.         

Menurut AHY, keduanya akan kembali bertemu dalam suasana yang baik. 

"Mudah-mudahan nanti setelah bapak pulih, dan saya juga mendengar pak Prabowo akan melakukan lawatan keluar negeri, mungkin nanti akan diagendakan kembali bertemu dalam suasana yang baik," ujar AHY. (sam)

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan saat pertemuan dengan juara dunia lari 100 m U20 Lalu Muhammad Zohri di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/7/2018).

Bogor (KoranTransparansi.com) - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang menyiapkan pembentukan badan manajemen strategis untuk pengembangan talenta anak bangsa.  

"Kita baru mempersiapkan sebuah badan yang namanya Badan Management Strategis untuk talenta. Ini baru disiapkan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan bersama juara dunia lari 100 m U20 Lalu Muhammad Zohri di Istana Kepresidenan Bogor,  Rabu. 

Presiden menyebutkan badan itu akan melihat mulai dari dari kecil talenta-talenta yang kemungkinan ke depan memiliki peluang berkembang di Indonesia dalam berbagai bidang.

"Itu bisa bidang olahraga, bisa di bidang teknik, bidang matematika, kepemimpinan, semuanya. Ini akan mulai nanti kalau badan ini kita punyai artinya nanyi database talenta-talenta betul-betul secara detail akan diikuti sejak dini," katanya. 

Dengan langkah itu, misalnya urusan suntikan gizi, nutrisi dan lain lain bisa mulai dibangun sejak awal.

"Ini baru diproses, sedang digodok di Kantor Staf Kepresidenan," kata Jokowi. 

Ia menyebutkan munculnya Lalu Muhammad Zohri membangkitkan harapan munculnya prestasi-prestasi lain di Indonesia. 

"Kita ingin muncul superstar-superstar seperti Zohri. Nanti muncul superstar lagi yang dapat menyumbang medali emas, itu akan memberikan inspirasi kolektif kepada bangsa ini bahwa bangsa kita ini bangsa besar. Saya rasa semangatnya ke sana," katanya. 

Ketika ditanya apakah apresiasi yang sama akan diberikan kepada peraih prestasi lain, Presiden mengatakan apresiasi diberikan kepada mereka yang berprestasi di semua bidang.

"Saya kira tidak hanya bidang olahrga, di bidang yang lainnya negara juga memberikan penghargaan. Oleh sebab itu tadi kalau ada badan itu tadi, misalnya setelah menang apa yang akan dilakukan. Negara maupun yang bersangkutan betul-betul harus sinkron terus menuju ke sebuah titik tujuan," katanya. 

Ia mengatakan karena belum memliki badan manajemen strategis untuk talenta itu, sebetulnya banyak bakat, talenta yang memberikan prospek tetapi tidak diberikan support secara penuh oleh pemerintah.

"Contoh seperti Zohri ini bahwa setelah ini memerlukan dukungan penuh dalam rangka meraih prestasi ke depan," katanya. 

Menurut dia, dengan badan itu dapat mulai dikelola semua potensi dan semua bergerak memberikan dukungan kepada pengembangan talenta-talenta dan bakat itu. 

Menurut dia, suatu prestasi tidak dapat diraih secara instan tapi harus melalui proses panjang. 

"Jangan bermimpi itu. Kalau kita masih kita teruskan model instan tidak bisa. Harus betul-betul sejak dini. Oleh sebab itu perlu badan strategis untuk talenta tadi, tidak hanya di olahraga, tapi juga yang lain seperti kepemimpinan, mana  yang memiliki kepandaian di bidang sains teknologi, IT," katanya.(rom)

Dokumentasi Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) menumpang perahu karet untuk meninjau lokasi keramba ikan saat peresmian Keramba Jaring Apung atau offshore di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang, Babakan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (24/4/2018).

 

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan telah banyak melakukan inovasi dan terobosan pada era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang juga terindikasi dengan banyaknya pengakuan bidang akademis kepada Menteri Susi.

"Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti) bahkan saat ini sudah mengantongi dua gelar Doktor Honoris Causa dari dua universitas ternama di RI," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar dalam keterangan tertulis, Senin.

 

Dua universitas yang dimaksud adalah Institut Teknologi Surabaya (ITS), Jawa Timur, dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Zulficar, gelar-gelar tersebut adalah sebagai bentuk pengakuan akademis terhadap kompetensi, konsep, inovasi dan terobosan dalam bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan selama ini.

Ia juga berpendapat bahwa wajar apabila Menteri Susi dalam ujian Paket C juga ternyata mendapatkan ranking tertinggi.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berhasil meraih ijazah setara SMA setelah lulus ujian Paket C yang diikuti di satu SMA negeri daerah domisilinya, Pangandaran, Jawa Barat, 11-13 Mei 2018.

Asisten Pribadi Menteri Susi, Fika Fawzia, dalam akun sosial media Instagram sebagaimana dipantau, Jumat malam, menyatakan bahwa tepatnya pada tanggal 7 Juni 2018, Menteri Susi dinyatakan lulus dan pada Jumat (13/7) kemarin baru menerima ijazah Paket C yang tertera namanya.

Fika dalam akunnya tersebut mengungkapkan, perjalanan Menteri Susi mencapai keberhasilan tersebut dimulai pada 16 Juni 2015, yaitu seusai sidang kabinet kala itu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Anies Baswedan, menghampiri Susi Pudjiastuti dan menanyakan apakah pada tahun depannya ingin mengikuti ujian Paket C.

Awalnya tawaran itu hanya ditanggapi Menteri Susi dengan canda dan keengganan, tetapi Anies terus membujuk sehingga akhirnya Menteri Susi mengiyakan permintaan tersebut.

"Saya yang berjalan di belakang mereka berdua awalnya hanya sayup-sayup mendengar percakapan tersebut, namun akhirnya Pak Anies menoleh ke saya, `Kamu saksi, ya. Ibu udah bilang mau, jadi tahun depan kita atur`," tutur Fika dalam akunnya.

Namun karena kesibukan Menteri Susi di kabinet dan amanahnya untuk mengemban tugas sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, maka baru pada Mei 2018 bisa mengikuti ujian Paket C.

Ternyata bukan hanya lulus, dia juga berhasil meraih peringkat satu dari 569 peserta ujian paklet C se-Ciamis. (guh)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...