Berita Utama

Ketua Komite SMK Negeri 2 Surabaya, Agus Sudjoko

Sekolah-sekolah di negeri ini masih jadi ajang politik. Institusi pengajaran tak bebas. Sekolah masih jadi ajang politik. Ketika terjadi ‘’kebakaran,’’ komite sekolah diadu dengan orang tua murid.

‘’Itulah potretnya,’’ tegas Ketua Komite SMK Negeri 2 Surabaya, Agus Sudjoko, Rabu (11/1) petang lalu, mengomentari tidak gratisnya pendidikan SMA/SMK di Jatim pasca pengalihan menejemen pengelolaan pendidikan jenjang menengah ke provinsi. Akibatnya, kata dia, sekolah sulit melahirkan generasi muda harapan bangsa berotak cemerlang, berjiwa nasionalis, santun dan beriman.

Berikut petikan wawancara Koran Transparansi dengan Agus, pengusaha managemen building yang 20 tahun menjadi Ketua Komite SMK Negeri 2 yang dulu bernama STM Negeri 2 Surabaya.

Pemprov Jatim memutuskan pendidikan di SMA dan SMK tidak gratis. Pendapat Anda?

Ah, itu kan kebijaksanaan yang tidak satu kata. Antara di kepala dengan di hati tidak sesuai. Bertolak belakang.

Maksud Anda?

Yang ada di kepala mereka mengatakan pro pendidikan. Memihak rakyat, namun di hati nggak seperti itu.

Apakah pernyataan gubenur tidak cukup bisa dipercaya, bahwa APBD 2017 tidak cukup membiayai pendidikan SMA/SMK? Wakil rakyat di DPRD juga menyatakan begitu.

Itulah yang saya maksud.  Apa sih susahnya memenuhi kuota minimal 20% anggaran pendidikan dari total APBD? Pengalihan ke provinsi bukan kebijakan baru. Itu sudah lama, sejak tahun 2014. Sekarang 2017. Kenapa tidak bisa?

Jika benar anggarannya terbatas?

Jika antara kepala dan hati para pengambil kebijakan itu satu kata, sehaluan atau separarel, maka digeser-geser ke mana pun sekolah tetap gratis. Pemerintah tetap memberi perhatian lebih. Pendidikan tetap jadi prioritas. Tak bisa digantikan. Sebab, itu kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah, untuk memberikan pelayanan dasar rakyat.

Biaya pendidikan dibebankan ke rakyat. Kepala sekolah dan komite diminta bernegosisiasi dengan orang tua murid. Anda sudah siap?

Apanya yang siap? Apa yang disiapkan?

Besaran nominal SPP dan pungutan-pungutan lainnya?

Ini ibarat ring tinju. Mereka sengaja mengadu kami dengan orang tua murid.

Kok bisa begitu?

Kepala sekolah adalah aparatur penyelenggara pemerintahan di bidang pendidikan. Mereka tahu, begitu SPP dilegalkan, maka itu menjadi pintu pembuka pungutan-pungutan lainnya. Itu korupsi. Gratifikasi. Karena aparatur, Komite yang diajukan untuk berhadap-hadapan dengan wali murid.

Bagaimana dengan partisipasi pendidikan?

Partisipasi ada tempatnya. Bukan ‘’menekan-nekan’’ dengan tidak memberi pilihan. Itu bukan partisipasi, melainkan pemaksaan.

Kan ada peraturan perundang-undangannya?

Jangan lupa, Undang-Undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pemerintahan dibebankan dari dan atas APBD. Pendidikan merupakan urusan wajib pemerintahan, mengapa harus dimintakan sumbangan? Di pasal lain juga disebutkan, bahwa pemerintah daerah dilarang memungut sumbangan baik atas nama atau bentuk lainnya. Lantas, apa arti SPP? Itu kan gratifikasi, yakni korupsi.

Jadi, menurut Anda?

Gubernur dan DPRD wajib menyediakan anggaran pendidikan sesuai proporsi dan kebutuhannya. Haram hukumnya dikurangi untuk keperluan lain, missal, untuk pilgub (pemilihan gubernur). Mengapa pilgub didanai APBD besar-besaran, sedangkan untuk pendidikan dianaktirikan?

Maksudnya?

Pilgub itu untuk kepentingan siapa? Bohong kalau itu dikatakan untuk kepentingan masyarakat.

Apa dampak dilegalkannya SPP dan pungutan-pungutan lainnya?

Korupsi di Indonesia akan dan tetap merajalela. Sebab, di sekolah yang notabene lembaga pendidikan dan pengajaran diajari soal-soal korupsi. Jangan salahkan mereka yang sebagian (alumninya) jadi memble. Cari kerja nyogok. Untuk mendapatkan pekerjaan nyuap.

Tapi Pemprov menyiapkan perangkat peraturan agar sumbangan tak memicu pungli?

Omong kosong. Contohnya, penerimaan siswa baru. Oknum anggota DPRD atau pejabat diduga memasukkan sejumlah anak-anak ke sekolah negeri melalui jalur tikus. Apa praktik ini bebas suap? Bebas pungli? Praktik ini kerap jadi keluhan teman-teman komite.

Bukankah oknum komite juga bagian dari praktik dugaan korupsi, seperti pelaporan dana BOS?

Perlu saya tegaskan, sesungguhnya Komite Sekolah itu abal-abal. Mengapa? Karena sistem rekruitmennya tidak jelas. Selain tidak dihargai, pekerjaannya pun tidak jelas.

Baik, sudah dihubungi kepala sekolah untuk merundingkan biaya pendidikan di SMK Negeri 2?

Belum.

Yang Anda tidak sukai ini kan harus terjadi, komite berhadap-hadapan dengan orang tua murid?

Ya kita lihat perkembangannya nanti.

Sikap komite?

Saya belum rapat dengan anggota komite karena memang tidak ada yang perlu disikapi.

Bukankah Dinas Pendidikan Jatim tidak mengkaver biaya proses pendidikan selain menyalurkan dana BOS dari pemerintah pusat?

Itulah, mengapa saya katakan, antara kepala dengan hati tidak satu kata, satu tekad dan satu itikad.

Berarti jalannya proses pendidikan terancam pincang?

Lho, Anda baru tahu. Sejak dari dulu sudah berjalan pincang. Karena itu, kemampuan keahlian atau ketrampilan teknologi lulusan SMK diambang rata-rata.

Sebagai ketua komite, apa yang ada perbuat?

Bukan hanya saya pribadi. Ketua dan pengurus komite (sekolah) lainnya sudah berbuat, tetapi tidak ada tanggapan positif. Sambutan dan tanggapan pengambil kebijakan sangat dingin.

Apa tidak ada aksi yang lain?

Sudah. Suatu ketika Dinas Pendidikan mengadakan seminar tentang peningkatan kualitas pendidikan SMK. Saya diundang sebagai salah satu pembicara. Saya kemukakan bahwa yang tepat saat ini adalah STM atau SMK sastra.

Kok sastra, maksud Anda?

Bagaimana bisa meningkatkan kualitas alumni SMK teknik jika anggaran sarana dan prasarana dikurangi?  Bagaimana mungkin alumni SMK memiliki skill dan kemampuan daya inovasi teknologi bila peralatan di laboratorium sekolah serba ketinggalan zaman. Ya lebih baik melamun, berangan-angan, berhalusinasi atau berimaginasi.

Bukankah melamun dan berimaginasi sebuah potensi membangun kreativitas dan inovasi?

Itu bisa diwujudkan bila sarana pembelajaran di laboratorium teknologi memadai. Kenyataannya tidak sama sekali.

Apa tidak ada solusi?

Pemerintah harus jujur. Demikian pula DPRD-nya. Bila benar APBD tidak sanggup membiayai pendidikan SMA/SMK, serahkan ke masyatakat. Berapa dana pendidikan yang disediakan APBD? Serahkan pengelolaan anggaran ke komite sekolah. Kepala sekolah dn guru tidak usah terlibat dan dilibatkan pengelolaan anggaran. Mereka fokus pada mutu pendidikan. Persoalannya, apa pemerintah berani?

Mengapa tidak?

Karena mereka tidak bisa memainkan anggaran. Beda jika diserahkan ke komite. Pihak sekolah bisa mengontrol setiap saat. Inspektorat bisa memeriksa. BPKP atau BPK bisa ngontrol dengan benar. Begitu pula dengan orang tua siswa. Jika ada yang melenceng, tinggal laporkan ke penegak hukum bahwa orang-orang komite telah mengorupsi duit negara. Mudah kan?

Apa bisa?

Bank Dunia telah membuktikan di SMK Negeri 2. Pengelolaan bantuan keuangan untuk pembangunan diserahkan ke komite sekolah. Bukan ke Dinas Pendidikan Surabaya atau pihak pengelola sekolah. Begitu projeck selesai, mereka memberi apresiasi kepada kami. Komentar mereka, ternyata masyarakat bisa lebih dipercaya ketimbang yang lain.(mu)

Ilustrasi

Pada RAPBN 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menyiapkan anggaran berjimbun. Totalnya mencapai Rp 414.093.164.417.000. Anggaran segunung itu dialirkan ke semua provinsi di Indonesia.

Kualitas SMA dan SMK Terancam

PENGALIHAN pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi per 1 Januari 2017 disambut beragam asa. Anggaran yang serba minim dinilai mengelamkan kualitas pendidikan yang dewasa ini membaik. Kualitas pendidikan SMA dan SMK terancam.

Anggaran Pendidikan Jatim Dianaktirikan, Biaya Pilgub Berubah Lebih 100 Persen

ANGGARAN pendidikan Jatim tahun 2017 tak sekadar merana, tapi juga stagnan, kalah jauh dengan anggaran pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim. Bahkan khusus belanja Pilgub bisa berubah sampai melampaui 100 persen lebih. Sementara pembiayaan pendidikan semakin dianaktirikan (jauh dari prosentase 20 persen).

Pengelolahan sampah di TPA Keputih

Misteri dan kontroversi. Demikian lakon penganggaran jasa pemusnahan sampah di TPA Romokalisari, Benowo. Hal ini bukan saja terjadi pada  APBD 2017. Sejak enam bulan keluarnya perjanjian pada 2012, tipping fee telah menggerogoti uang APBD.

Musyafa’ Rouf (kiri). M Machmud (kanan)

Pembayaran Biaya Operasional Sampah

Janggal dan berbau korupsi. Inilah klimaks pasca pembahasan RAPBD Kota Surabaya Tahun 2017. Pemerintah setempat ngotot membayar biaya operasional pengelolaan sampah kepada mitra kerjanya, PT Sumber Organik sebesar Rp 96,56 miliar. Tipping fee tersebut  dinilai sejumlah kalangan melecehkan masyarakat miskin.

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...