Berita Utama

 Pakde Karwo pada acara Harmoni Budaya Jawa-Sunda dan Peresmian Jalan Majapahit dan Hayam Wuruk, di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Bandung (11/05).

BANDUNG (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim Soekarwo optimis pendekatan budaya mampu mengakhiri permasalahan Jawa-Sunda yang terjadi sejak 661 tahun lalu pasca tragedi Pasunda Bubat. Oleh sebab itu Pakde Karwo sapan akrab Gubernur Jatim bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Gubernur Jawa Barat Dr. H. Ahmad Heryawan menggagas rekonsiliasi budaya untuk menghilangkan sekat-sekat antara Jawa dan Sunda.

“Budayalah yang bisa menjernihkan dan membersihkan yang kotor. Lewat pendekatan budaya maka tidak akan yang terluka dan merasa benar atau salah,” ungkap Pakde Karwo pada acara Harmoni Budaya Jawa-Sunda dan Peresmian Jalan Majapahit dan Hayam Wuruk, di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Bandung (11/05).

Menurut Pakde Karwo, jauhnya jarak terjadinya Pasunda Bubat dengan munculnya berbagai cerita yang ada di buku-buku merupakan upaya divide et impera oleh penjajah. 

Karenanya, para tokoh meliputi budayawan, sejarawan, akademisi dan pemerintah sepakat untuk meluruskan hal itu, sehingga tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. 

“Dengan harmoni budaya ini maka akan bisa menjadikan Jawa-Sunda ini bersatu dan memperkokoh NKRI seperti yang dicita-citakan para pendiri republik,” jelasnya.

Pakde Karwo menambahkan, bersatunya Jawa-Sunda memberikan kontribusi  ekonomi nasional mencapai hampir 40 persen. Hal ini tentunya akan memberi dampak yang luar biasa pada kesejahteraan masyarakat. 

Oleh sebab itu, harmoni budaya ini akan ditinjaklanjuti dengan berbagai kerjasama baik di bidang pariwisata, perdagangan, ekonomi maupun politik. “Banyak hal yang bisa ditumpangkan pada pertemuan budaya kali ini. Saya kira ini pintu yang sangat bagus serta halus untuk pertumbuhan bersama,” tukasnya.

Terkait peresmiaan Jl. Majapahit dan Hayam Wuruk, Pakde Karwo mewakili masyarakat Jatim merasa senang dan bangga. Ini penting karena penamaan jalan selain simbolik, dan tempat berlangsungnya transportasi orang, barang dan jasa juga menyimpan nilai sejarah. 

“Posisi Jalan ini sangat bagus dan cukup strategis, namun sebenarnya substansi utamanya yakni bahwa ini merupakan sumbangan besar bahwa budaya solusi atas berbagai konflik,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Heryawan yang bertindak selaku tuan rumah menyampaikan, harmoni budaya akan bisa menghadirkan persatuan dan kesatuan. Selain itu, senada dengan yang disampaikan Pakde Karwo budaya bisa menjernihkan yang kotor, mengindahkan yang belum indah, serta merapikan semuanya. 

“Lewat kegiatan harmoni budaya pada hari ini, mari kita ciptakan cara pandang yang sama, tidak perlu mempermasalahkan lagi siapa yang salah dan benar,” ujar Kang Aher sapaan akrab Gubernur Jabar.

Kang Aher menegaskan, bahwa harmoni budaya ini turut menjadi sejarah dan terobosan yang tepat untuk menyatukan Indonesia. Pasalnya, jumlah etnis Jawa mencapai 42% dari seluruh etnis di Indonesia, sedangkan etnis Sunda mencapai 14%. Jika digabungkan, jumlahnya mencapai 56% atau separuh lebih dari seluruh etnis di Indonesia. “Artinya jika masalah Jawa dan Sunda selesai, maka perkara-perkara besar di Indonesia juga selesai” imbuhnya.

Ditambahkan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rekonsiliasi budaya Sunda-Jawa yang digelar di Surabaya pada bulan Maret lalu. Pada waktu itu ditandai dengan digantinya nama dua jalan arteri di Kota Surabaya dengan simbol kesundaan yakni, Jl. Prabu Siliwangi menggantikan Jl. Gunungsari, dan Jl. Sunda menggantikan Jl. Dinoyo. Sedangkan untuk penamaan Jl. Majapahit di Bandung menggantikan Jl. Gasibu, dan Jl. Hayam Wuruk  menggantikan Jl. Cimandiri. 

“Saat di Surabaya maupun DIY judul besarnya yakni rekonsiliasi budaya Sunda-Jawa, namun disini kami mengangkat tema harmoni budaya Jawa-Sunda. Ini merupakan bentuk saling penghormatan diantara kami,” tukasnya.

Kang Aher menjelaskan, bahwa penamaan jalan ini sudah melewati musyawarah dan diskusi dengan berbagai pihak mencakup sejarawan, budayawan, dan akademisi. Pihaknya juga akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bandung sehingga tidak akan ada masalah kedepannya. “Mari kita membangun harmoni secara bersama-sama, sehingga secara psikologis akan menghilangkan sekat antara Jawa dan Sunda,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan, kegiatan ini memberi nilai yang sangat penting dalam rangka upaya meningkatkan promosi potensi budaya DIY, Jatim dan Jabar ke masyarakat luas. Selain itu, juga sebagai media untuk memupuk dan membudayakan nilai-nilai adat dan budaya serta kesenian yang ada. “Mari kita bangkitkan nilai-nilai budaya lokal  tradisional sehingga memunculkan kreatifitas yang menjadi budaya sehat bagi bangsa,” ungkapnya.

Paku Alam X berharap, kegiatan harmoni budaya ini tidak hanya dilihat dari sisi penyelesaian konflik Jawa-Sunda saja, namun lebih kepada pembangunan potensi daerah secara luas. “Baik Jabar, Jatim maupun DIY masing-masing memiliki keunggulan, maka jika kerjasama ini ditingkatkan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tiga daerah,” terangnya.

Untuk menyemarakkan acara ini Pemprov Jatim juga menyumbangkan satu tarian menarik yakni Geleng Ro’om yang berasal dari Pulau Madura. Sedangkan Pemprov Jabar juga menghadirkan tarian yang tak kalah menariknya persembahan dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (ISBI).(sam)

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol M. Iqbal (kedua kanan) memberi keterangan kepada wartawan pascabentrok antara petugas dengan tahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5/2018).

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Pihak Mabes Polri menyatakan lima anggota kepolisian yang gugur saat bentrokan dengan narapidana teroris di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua Depok Jawa Barat, merupakan personel terbaik.

"Mereka dalam rangka tugas negara dan kepolisian khususnya anggota Densus 88, sekali lagi ini adalah Bhayangkara terbaik Polri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi M Iqbal di Jakarta Rabu.

Kelim anggota yang meninggal dunia itu yakni Iptu Yudi Rospuji Siswanto, Aipda Denny Setiadi, Brigadir Polisi Fandy Setyo Nugroho, Brigadir Satu Polisi Syukron Fadhli dan Brigadir Satu Polisi Wahyu Catur Pamungkas.

Iqbal menegaskan peristiwa di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua sebagai pembangkangan narapidana teroris terhadap standar operasional prosedur di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.

Aksi yang dilakukan narapidana teroris menurut Iqbal terbukti melawan petugas, merebut senjata bahkan menyandera hingga menewaskan lima anggota Polri.

Meskipun memakan korban meninggal dunia lima anggota Polri dan seorang narapidana teroris, Iqbal mengatakan Polri mengedepankan pendekatan persuasif untuk membebaskan seorang anggota Polri yang masih disandera.

"Kami tidak ingin ada korban lebih banyak, kami menghargai HAM (Hak Asasi Manusia)," ujar Iqbal.

Iqbal mengatakan penegakkan hukum dan tindakan tegas sebagai upaya terakhir yang dilakukan Polri jika narapidana teroris enggan bernegosiasi dan menyerahkan diri.

Diungkapkan Iqbal, jumlah total narapidana yang menghuni blok tahanan mencapai 130 orang namun polisi masih memetakan penghuni yang terlibat bentrokan.

Iqbal menambahkan narapidana teroris yang merebut senjata api setidaknya mencapai lima pucuk sesuai jumlah anggota Polri yang gugur. (sam)

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didapuk tampil pertama membacakan puisi tersebut. Acara Panggung Puisi dan Musik, Peringatan 20 Tahun Reformasi

JAKARTA (KORANtRANSPARANSI.COM) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didapuk tampil pertama membacakan puisi tersebut. Acara Panggung Puisi dan Musik, Peringatan 20 Tahun Reformasi ini digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa malam (8/5/2018). Foto : Jaka/and

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tampil epic saat membacakan ‘Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia,’ karya WS Rendra. Sebagai pejabat publik, Bamsoet, sapaan akrabnya, sudah dikenal mempunyai hobi berpantun saat memberikan pidato ataupun sambutan. Terbukti, seni berpantun Bamsoet mampu menjadi ice breaker yang mencairkan suasana formal sehingga penuh keakraban dan persaudaraan.

Berbagi panggung dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Bamsoet didapuk tampil pertama membacakan puisi tersebut. Acara Panggung Puisi dan Musik, Peringatan 20 Tahun Reformasi ini digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa malam (8/5/2018).

“Puisi punya daya magis yang luar biasa. Apalagi membacakan karya sastrawan besar WS Rendra bersama Ketua MPR dan para seniman serta tokoh, membuat jiwa saya bergetar. Membawa kita hanyut kembali ke dua puluh tahun silam saat kejadian Mei 1998. Terlepas dari berbagai efek sosial yang ditimbulkan, Mei 1998 telah membawa perubahan besar terhadap pergesaran politik bangsa kita,” ungkap Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menginginkan, setelah 20 tahun perjalanan Reformasi yang diawali ‘dikuasainya’ sKompleks Parlemen oleh rakyat, kini sudah waktunya semangat tersebut dikembalikan lagi ke Parlemen. Peringatan 20 Tahun Reformasi yang dilakukan dengan berbagai rangkaian kegiatan, diharapkan dapat menguatkan kembali semangat kerakyatan ke dalam kegiatan keparlemenan.

“Ada banyak kegiatan. Kemarin kita selenggarakan diskusi dan pameran foto. Hari ini ada panggung puisi dan musik melibatkan berbagai tokoh lintas kalangan dan seniman berbagai genre. Puncaknya, pada tanggal 21 Mei nanti akan ada Malam Refleksi. Ini semua dilakukan agar DPR tidak menjadi tembok besi,” terang Bamsoet.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, Politisi Partai Golkar ini mengajak rakyat ‘mengepung’ kembali DPR RI. Namun bukan ‘mengepung’ secara fisik seperti 20 tahun lalu, melainkan ‘mengepung’ secara gagasan maupun kreasi tanpa batas.

“Kami di DPR RI adalah para wakil terhadap rakyat Indonesia. Jangan sia-siakan agenda besar reformasi yang telah kita cita-citakan bersama. Kami tidak akan biarkan DPR menjadi tembok besi yang tak bisa ditembus rakyat. Karena itu, pintu DPR RI selalu terbuka lebar bagi rakyat datang menyampaikan ide dan kreasinya. Seperti yang kita lakukan melalui Panggung Puisi dan Musik malam hari ini,” papar Bamsoet.

Sejumlah pejabat publik dan artis turut hadir mengisi acara dengan membacakan puisi. Antara lain, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo; Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri; Ketua KPK Agus Rahardjo, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda; artis Reza Rahardian, serta Lukman Sardi. (rom)

 

Mendagri Cahyo Kumolo menyematkan tanda penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Grahadi Surabya , Rabu (9/5/2018)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Menteri Dalam Negeri Indonesia Tjahjo Kumolo, SH, menginginkan prestasi dan penghargaan yang diperoleh oleh Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak baik aparatur sipil negara/ASN, TNI, POLRI, swasta, maupun masyarakat luas. 

Prestasi ini khususnya dalam hal pengabdian dan pengorganisiran masyarakat di daerahnya untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Penghargaan tanda kehormatan tertinggi di lingkup Kemendagri ini kami sampaikan kepada Gubernur Jatim atas prestasinya dalam membangun Jatim. Penghargaan ini bukan untuk dirinya tapi untuk masyarakat Jatim,” ungkap Mendagri Tjahjo Kumolo, SH, selaku inspektur upacara saat menyampaikan amanat pada Upacara Penganugerahan Astha Brata Utama Pamong Praja kepada Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (09/05).

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, pengabdian Gubernur Jatim juga telah dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha selama tiga kali berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Jatim berhasil sehingga pertumbuhan ekonomi Jatim selalu diatas rata-rata nasional. 

“Tidak ada gubernur di Indonesia seperti Pakde Karwo (Gubernur Jatim) yang membuktikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah juga harus diikuti oleh pertumbuhan masyarakat,” ungkap Tjahjo sapaan lekat Mendagri.

Tjahjo menambahkan, Pakde Karwo mulai merintis karirnya mulai dari pamong atau pegawai di Dispenda Jatim hingga merangkak menjadi Sekdaprov Jatim. Kemudian atas kepercayaan masyarakat Jatim bisa menjadi Gubernur Jatim selama dua periode. 

Menurutnya, program yang dicanangkan baik jangka pendek, menengah maupun panjang juga telah diselesaikan. Apalagi, banyak inovasi yang telah dibuat oleh Pakde Karwo dalam mensukseskan programnya, yang muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, selaku Gubernur Pakde Karwo juga selalu memberi kesempatan kepada bupati/walikota di daerahnya untuk membuat inovasi. Oleh karena itu, saat ini mulai banyak penghargaan yang diperoleh oleh daerah di Jatim diantaranya Banyuwangi, Tulungagung, Lamongan, dan Pasuruan.

 “Pakde Karwo adalah gubernur yang berani membuat terobosan dan menggerakkan lewat OPD nya maupun BUMD yang dimiliki Pemrov Jatim,” imbuhnya.

Meski sosok Pakde Karwo adalah gubernur, lanjut Mendagri, tetapi juga  pemimpin partai namun tidak pernah menunjukkan jaketnya. Oleh sebab itu, semua partai dan organisasi bisa menerimanya. Apalagi dalam beragam kesempatan Pakde Karwo menegaskan dirinya Gubernur Jatim, bukan pemimpin partai. 

Bahkan, kritik sepedas apapun dari berbagai kalangan juga diterima dengan baik asalkan untuk pembangunan Jatim yang lebih baik. “Inilah yang kita inginkan guyub dan rukun, sehingga masyarakat juga merasa aman dan nyaman atas kebijakan yang dibuat oleh Gubernur,” terang Tjahjo.

Tjahjo berpesan, Pakde Karwo masih memiliki satu PR besar yakni mensukseskan pilkada serentak di Jatim dengan lancar, demokratis dan damai. Diharapkan, masyarakat Jatim bisa memilih pasangan calon kepala daerah yang bisa meneruskan program Pakde Karwo. 

Namun demikian, pihaknya yakin Pilkada Jatim akan aman atas sinergitas tiga pilar plus yang dimiliki Jatim. “Lewat penghargaan Astha Brata Utama Pamong Praja yang diterima Gubernur Jatim ini bisa menjadi contoh, sehingga jika mau studi banding cukup Jatim saja tidak perlu keluar negeri,” pungkasnya. (den)

 

Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri), dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kanan) memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota DPR Komisi XI Fraksi Demokrat Amin Santono dapil Jawa Barat X bersama delapan orang lainnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrat Amin Santono dalam dugaan penerimaan suap terkait penerimaan hadiah atau janji Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018

"Pada Jumat malam, 4 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WIB, tim mendapat info adanya pertemuan AMS (Amin Santono) anggota komisi XI DPR dengan EKK (Eka Kamaluddin), YP (Yaya Purnomo) dan AG (Ahmad Ghiast) di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusumah," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu malam.

Saat pertemuan berlangsung tim menduga terjadi penyerahan uang dari Ahmad Ghiast kepada Amin Santono uang sebesar Rp400 juta dalam pecahan rupiah yang dipindahkan dari mobil Ahmad ke mobil Amin di parkiran.

"Setelah uang dipindahkan, AMS meninggalkan restoran dan tim mengamankan yang bersangkutan bersama sopir di jalan ke luar bandara dan menemukan uang Rp400 juta dibungkus dalam 2 amplop coklat yang dimasukkan tas jinjing," tambah Saut.

Sedangkan tim KPK lain mengamankan lima orang lain yang hadir dalam pertemuan di restoran tersebut.

"Selain mengamankan tujuh orang tersebut dan membawa mereka ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan awal, tim kemudian bergerak ke daerah Bekasi dan mengamankan YP (Yaya) di kediamannya," tambah Saut.

Dari tangkap tangan itu, tim selain mengamankan uang tunai Rp400 juta dan bukti transfer sebesar Rp100 juta serta dokumen proposal.

"Diduga penerimaan total Rp500 juta adalah bagian 7 persen `commitment fee` yang dijanjikan dari 2 proyek di kabupaten Sumedang senilai total Rp25 miliar dan diduga `commitment fee` adalah sebesar Rp1,7 miliar," ungkap Saut.

Uang diberikan Ahmad seorang kontraktor di lingkungan pemerintah kabupaten Sumedang kepada Amin Santono sebesar Rp400 juta secara tunai pada 4 Mei 2018 saat sesaat sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan dan Rp100 juta ditransfer kepada Eka Kamaludin.

"Sumber dana diduga para kontraktor di lingkungan pemerintah kabupaten Sumedang. AG diduga sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS," tambah Saut.

Kedua proyek yang dijanjikan adalah proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

KPK pun menetapkan anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrat Amin Santono, perantara yaitu Eka Kamaluddin dan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo sebagai tersangka penerima suap. n(sam)

 Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menghadiri Rapat Senat Terbuka dan Orasi Ilmiah Dalam Rangka Lustrum I Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) di Tirta Graha PDAM Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No 2 Surabaya, Sabtu (5/5).

SURABAYA (KoranTransparnsi.com) - Integritas merupakan salah satu kunci di dalam mencegah praktek maupun tindakan penyalahgunaan wewenang, jabatan hingga terjadinya tindak korupsi di negeri ini. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menghadiri Rapat Senat Terbuka dan Orasi Ilmiah Dalam Rangka Lustrum I Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) di Tirta Graha PDAM Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No 2 Surabaya, Sabtu (5/5). 

Pakde Karwo-sapaan akrabnya menyatakan, integritas sesorang tidak bisa diukur melalui sistem yang ada. Akan tetapi, segala bentuk tindakan korupsi yang terjadi seperti penyuapan dan pemerasan di Jatim banyak diakibatkan karena seorang pejabat tersebut kurang memiliki komitmen terhadap integritas 

"Permasalahan korupsi yang banyak terjadi, khususnya di Jatim merupakan bentuk dari kurangnya komitmen dan integritas yang dimiliki oleh seorang pejabat," tegasnya. 

Menurutnya, bentuk pelayanan publik yang dilakukan di Jatim telah dilakukan menggunakan sistem atau multiple chanel sistem. Artinya, masyarakat bisa memilih sendiri bentuk layanan yang diinginkan melalui sistem yang disediakan oleh pemerintah. 

Sementara itu, Pakde Karwo mengungkapkan, bahwa universitas seperti UNUSA harus menempatkan basis spiritual untuk membangun SDM baik mahasiswanya hingga dosennya. Pembangunan berlandaskan spiritualitas tersebut menjadi dasar pembangunan di Jatim.

Pakde Karwo menyitir, tulisan Karen Amstrong yang menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat tidak akan cukup tanpa ditunjang oleh pembangunan dibidang spiritual. Oleh karenanya, basis spiritual yang ada di Jatim harus mampu menggerakkan pembangunan di Jatim. 

Dalam Orasinya yang mengambil tema 'pencegahan korupsi dengan membentuk generasi anti korupsi' Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Korupsi memiliki kerugian atau dampak yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Cara memberantasnya yakni melalui perbaikan sistem, penindakan, pencegahan dan mengikut sertakan peran masyarakat dengan cara memberikan edukasi setiap waktu. 

"Kalau rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka rakyat bisa ikut mengawal dan mengetahui dampak dari diterapkannya kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah," ujarnya. 

Menurutnya, korupsi yang terjadi di negara ini sudah berlangsung sejak lama. Pendidikan anti korupsi harus bisa ditanamkan kepada proses pendidikan dan pelajaran di negara ini. Pembangunan karakter, tegasnya juga harus dilakukan sedini mungkin. "Jika perlu, budaya budaya dalam keseharian harus diajarkan pendidikan karakter sehingga kebiasaan korupsi bisa ditekan sejak usia muda," imbuhnya

Butuh Keterlibatan Mahasiswa Cegah Korupsi

Dikesempatan yang sama, Rektor UNUSA Prof. Dr. Ir Achmad Jazidie M. Eng mengungkapkan, bahwa keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi di universitas telah dibuktikan melalui bermacam cara, salah satunya dengan ikut membangun budaya anti korupsi di tengah tengah masyarakat. 

Pendidikan anti korupsi lanjutnya, bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup luas tentang bahaya korupsi, penanganannya, penindakannya dengan cara menanamkan nilai nilai anti korupsi. "Mahasiswa diharapkan aktif berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat," tutupnya. 

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatangan komitmen anti korupsi diantaranya Ketua KPK, Gubernur Jatim, Kopertis Wilayah VII, PWNU Jatim, Ketua Yayasan RSI dan Rektor UNUSA. (jon/guh)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...