Berita Utama

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Jakata (KoranTranparansi.com) - Ketua DPR Bambang Soesatyo melihat adanya ancaman yang meningkat terhadap perdamaian dan keamanan global, ketidakpastian ekonomi, tantangan sosio-kultural dan degradasi lingkungan.

Tantangan global ini membuat MIKTA perlu mengambil upaya kolektif yang lebih kuat melalui kemitraan yang inklusif.

Oleh karena itu, pertemuan Parlemen negara  MIKTA yang berlangsung pada  15-17 September 2018 mengusung tema ‘Mewujudkan Perdamaian dan Kesejahteraan: Peran Parlemen’ dimaksudkan untuk menggarisbawahi peran vital parlemen dalam memastikan kebijakan dan aksi dilakukan untuk perdamaian dan kesejahteraan rakyat.

Melalui forum ini, delegasi saling bertukar pikiran dan pandangan dalam berbagai isu seperti industri kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga perdamaian dan keamanan, memberdayakan PBB, Peran Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan serta kerja sama maritim untuk pertumbuhan dan kesejahteraan berkelanjutan.

Selain itu, pertemuan konsultatif  ini juga menyambut beragam inisiatif MIKTA untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di bawah koordinasi Indonesia seperti MIKTA Experts Meeting on Inclusive Digital Economy Hub dan MIKTA Start Up Fest.

Selanjutnya, akan diselenggarakan pertemuan lanjutan yakni World Conference on Creative Economy pada November 2018 di Indonesia.

Isu lain yang menjadi konsen yakni kurangnya kapasitas arsitektur global terutama PBB dan Dewan Keamanan dalam mengatasi masalah perdamaian dan keamanan yang muncul di berbagai belahan dunia.

“Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan tujuan MIKTA dalam memperkuat arsitektur PBB untuk perdamaian dan keamanan internasional,” tegas Bamsoet saat membacakan closing remarks 4th MIKTA Speakers Consultation, Minggu (16/09) di Istana Tampak Siring, Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet menekankan pentingnya membangun sinergi antara pembangunan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan sebagai alat memajukan perdamaian dan kesejahteraan global.

Dalam hal ini, kerja sama antar parlemen adalah fundamental untuk mendukung sinergi tersebut, termasuk melalui penyelenggaraan the 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)

Isu tentang perlindungan dan partisipasi perempuan  juga menjadi poin yang menjadi konsen dalam pertemuan ini,  Bamsoet menjelaskan bahwa perempuan harus mampu menjadi agen perdamaian dan keamanan berkelanjutan

“Kita juga menggarisbawahi pentingnya mewujudkan kerangka legislatif untuk tidak hanya melindungi dan mencegah perempuan menjadi korban konflik . Kita juga menegaskan kembali pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian dan penyelesaian konflik,” tukas Bamsoet.

Beberapa ancaman global tersebut menjadi tantangan negara yang tergabung dalam MIKTA untuk berjalan bersama-sama dalam menghadapi ancaman tersebut. Seluruh delegasi pun menyambut baik adanya soliditas yang semakin kuat di antara negara anggota MIKTA tersebut. (sam)

Pak Harto Tak Berhenti Pikirkan Ketahanan pangan

Jakarta (KoranTransparansi.com)  - Presiden ke-2 RI Soeharto (Pak Harto) tidak pernah berhenti memikirkan ketahanan pangan, sebab bagi dia tidak akan ada ketahanan nasional di dalam negara apabila rakyatnya kurang makan.

Pernyataan itu dikemukakan puteri pertama Pak Harto, Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) dalam buku “Soeharto: Ketahanan Pangan dalam Pembangunan Nasional” yang peluncurannya dilakukan di Gedung Dewan Pers di Jakarta.

Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Harapan Kita itu ditulis oleh wartawan senior Koos Arumdanie. Sang penulis adalah seorang jurnalis yang telah mengikuti dari dekat dinamika pemerintahan di Istana Negara sejak masa Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto.

Berbekal catatan-catatan semasa aktif meliput kegiatan kepresidenan itu pula, ketua Pewaris (Persatuan Wartawan Istana) itu mengungkap lebih rinci apa itu ketahanan pangan dalam hubungannya dengan pembangunan nasional di era Orde Baru.

Dalam buku tersebut Mbak Tutut lebih lanjut menceritakan, sejak berhenti dari jabatan Presiden RI ke-2, Pak Harto yang saat itu sedang terkena stroke dikunjungi  Hioe Husni Wijaya, teman memancingnya. 

Pak Harto pun bertanya, “sekarang harga beras berapa?”  Dijawab Hioe:”Enam ribu dua ratus, Pak.”  Pak Harto menimpali: ”Mahal ya… kasihan rakyat.” Raut mukanya tampak murung. 

“Itu beras dari mana, dalam negeri apa impor?” Lagi Pak Harto bertanya.  Hioe menjawab bahwa beras itu menurut pemberitaan berasal dari Vietnam. Pak Harto semakin masygul. ”Berarti swasembada saya gagal,” katanya.

Dibagi dalam sepuluh bab, buku setebal 258 halaman itu secara lengkap menghadirkan sejumlah data dan informasi yang menarik tentang latar belakang Pak Harto memilih ketahanan pangan sebagai basis pembangunan nasional, termasuk bagaimana peran Bulog dan Koperasi maupun inovasi teknologi yang diadopsi Pemerintah Orde Baru. 

Kegigihan Presiden Soeharto mewujudkan ketahanan pangan membuahkan hasil yang pencapaiannya diakui badan pangan dunia (FAO). Lembaga dunia itu pada Juli 1986 menganugerahi medali emas kepada Presiden Soeharto yang bertuliskan “From Rice importer to self-sufficiency”.

Medali tersebut khusus diberikan kepada kepala negara di dunia yang berhasil dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam mencapai swasembada pangan.

FAO menggunakan istilah “Food Security” untuk menjelaskan tentang ketahanan pangan. Dengan definisi ini maka ketahanan pangan diposisikan sebagai tolok ukur terhadap kekuatan gangguan pangan di masa depan atau terhadap ketiadaan suplai pangan akibat berbagai faktor seperti kekeringan, instabilitas ekonomi, gangguan transportasi angkutannya hingga terjadinya konflik atau peperangan.

Secara umum kebijakan Presiden Soeharto sebagaimana tercermin dalam program pembangunan nasional dengan jelas mengupayakan stabilitas pangan, khususnya beras yang diindikasikan dengan kemampuan menjamin harga dasar dan harga tertinggi yang ditetapkan melalui pengadaan pangan nasional. 

Selain itu, membangun pertanian nasional yang kuat menjadi keputusan politik yang dibuktikannya dengan menyediakan anggaran pembangunan bagi sektor pertanian dan irigasi selama bertahun-tahun dalam jumlah besar. 

Puncaknya terjadi ketika Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang RI No.7 tahun 1996 tentang Pangan yang menempatkan ketahanan pangan sebagai titik sentral kebijakan pembangunan bangsa. (mat)

 

 
Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Fahri Hamzah (F-PKS) saat memimpin Rapat Konsultasi DPR RI dengan Menko Perekonomian, Menkeu, Mendikbud, Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menkes, Mensos, Menpar, Mendes, PDTT, Kepala  BNPB, di Gedung DPR RI

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak, yakni Lombok dan Sumbawa. Serta untuk seluruh Kementerian dan Lembaga digerakkan dalam pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat membacakan salah satu kesimpulan rapat konsultasi DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pariwisata, Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2019).

Fahri menambahkan, pihaknya juga meminta penyederhanaan birokrasi penanganan bencana gempa Lombok dan Sumbawa dengan kepemimpinan yang lebih solid. “Yang memastikan keterpaduan data, keterpaduan rencana penanganan dan keterpaduan didukung pembiayaan penanganan dampak gempa,” jelasnya.

Kemudian, DPR RI juga meminta agar pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya. “Hal ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek  sampai dengan jangka panjang,” ungkap Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Lebih lanjut, DPR RI meminta agar pemerintah meninjau kebijakan pembanguna hunian sementara (Huntara) dan segala fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang. Pemerintah dapat mengatur agar huntaran menjadi rumah tumbuh yang  pada waktunya menjadi permanen.

Terakhir, DPR RI meminta agar dana bantuan stimulan segera ditransfer sementara yang sudah ditransfer ke masyarakat dapat segera digunakan secara swakelola. “Sehingga tidak tersimpan lama di rekening. Dapat menjadi modal masyarakat untuk membangun tempat tinggalnya,” tutup politisidapil NTB itu.(sam)

  Jaringan Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Jangkar Bumi) mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 di Jakarta, Minggu (9/9/2018). (Istimewa)
Jakarta (KoranTransparansi.com) - Jaringan Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Jangkar Bumi) mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
 
Ketua Umum Jangkar Bumi Ahmad Iman mengatakan dukungan terhadap Jokowi merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja Jokowi selaku petahana dalam rangka perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 
 
"Pak Jokowi selama periode 2014-2019 banyak membuat program yang memihak terhadap TKI," kata Ahmad Iman di depan awak media di Jakarta, Minggu.
 
Misal, kata dia, pengesahan UU Nomor 18 Tahun  2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, adanya perlindungan jaminan sosial, program desa migran produktif, ketegasan diplomasi, optimalisasi fungsi BLK, KUR, dan PMI berbunga ringan dan program keberpihakan terhadap buruh migran dan mantan buruh migran.
 
Menurut Ahmad iman, Jangkar Bumi sudah terbentuk di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri ada di enam wilayah, yakni NTB, Jatim, Jateng, Jabar, dan Banten.
 
"Di luar negeri kami ada perwakilan di Hongkong, Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Malaysia, dan Brunei Darussalam," kata Ahmad Iman sebagaimana dilaporkan oleh AntaraNews
 
Ia berharap jika Jokowi  kembali terpilih bisa lebih memperhatikan kesejahteraan purna TKI dan memperkuat sistem perlindungan TKI di luar negeri. 
 
"Saya berharap ke depannya ada program yang konkret terkait pembinaan para purna TKI sebab biasanya selepas mereka pulang ke Indonesia kondisi ekonomi mereka kembali menurun," katanya.(kh)
Jokowi Umumkan Erick Thohir Jadi Ketua Timses

Jakarta (KoranTransparnsi.com) – Meski dibidang politik belum teruji, namun Capres 2019 Joko Widodo-Ma’ruf Amin tetap menunjuk Erick Tohir sebagai ketua tim sukses nasional. Jokowi juga menunjuk Jusuf Kalla sebagai dewan pembina.

Pengumuman kedua tokoh tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi. Jokowi didampingi bakal cawapresnya, KH Ma’ruf Amin, saat menyampaikan pengumuman itu.

“Ketua Tim Kampanye Nasional adalah Bapak Erick Thohir,” ujar Jokowi di Posko Cemara, Menteng Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018) malam.

Erick sendiri hadir langsung saat pengumuman. Para sekjen partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma’ruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) hadir.

Nama Erick sebelumnya menjadi yang terdepan untuk mengisi posisi ketua timses Jokowi. Sukses dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 sebagai Ketua Inasgoc jadi salah satu alasan penunjukan Erick.

Erick merupakan pria kelahiran 30 Mei 1970. Dia menempuh studi sarjana dan master di Negeri Paman Sam. Gelar Bachelor of Arts dia dapatkan dari Gelndale University, California, Amerika Serikat. Kemudian gelar Master of Business Administration dari California State University.

Tangan dingin Erick, yang juga dekat dengan dunia kaum milenial, bikin Jokowi kepincut. Kini Erick ditunjuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin. (sam/min)

 

Prabowo Soebianto Umumkan Cawapresnya Dikediaman Prabowo Tengah Malam

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Akhirnya siapa calon pendamping Prabowo Soebianto terjawab sudah setelah Kamis (9/8/2018) malam jelang pukul 24.00 Wib, Prabowo melakukan deklarasi capres-cawapres 2019/2024 dengan menunjuk Sandiaga Salahudin Uno sebagai cawapresnya.

Prabowo-Sandiaga Uno diusung koalisi tiga partai masing masing Gerindra, Partai Amanat Nasioanal (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam deklarasi tengah malam itu hadir Ketua Umum DPP PKS Sohibul Iman, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Amien Rais dan ketua dewan Syuro Salim Segaf Al Jufri.

Pasangan Prabowo- Sandi akan didaftarkan ke KPU setelah Shalat Jumat dan berangkat dari Masjid Istiqlal Jakarta, lalu rombongan bergerak ke KPU. 

Capres Prabowo menyatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk bertemua dengan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Secara defakto pihaknya sudah cukup lama membentuk koalisi besar yang dimulai dari Pilgub DKI Jakarta hingga saat ini. Koalisi ini dibentuk untuk mencari solusi terhadap masalah bangsa Indonesia yakni mengalirnya kekayaan ke luar negeri, kekayaan negara yang dikuasai satu gelintir atau beberapa gelintir saja. Ini yang terus diperjuangkan," kata Prabowo.

Pihaknya juga mengaku sangat menghargai kepada PAN dan PKS sebagai partai koalisi namun menyerahkan cawapresnya kepada Sandiaga Uno. Ini sebuah perjuangan luar biasa dan demi bangsa dan negara.

Selain itu karena Sandiaga Uno karena telah menjadi cawapres secara resmi telah mengundurkan dan keluar dari jabatannya sebagai dewan penasehat Partai Gerindra dan mundur dari jabatanya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. (ais)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...