Berita Utama

Pemerintah menargetkan jalan Tol Jakarta - Banyuwangi harus selesai dan dioperasikan pada tahun 2019 agar ekonomi di Jawa lebih ekembang cepat.

SURABAYA (KT) - Perjalanan Surabaya - Mojokerto yang semula memakan waktu hampir dua jam lebih , sekarang cukup 40 menit saja menyusul diresmikannya jalan Tol SUMO ( Surabaya-Mojokerto). Peresmian jalan tol ini di lakukan Presiden Joko Widodo, Selasa (19/12/2017).

Menurut Presiden Joko Widodo, pemerinatah menargetkan jalan tol dari Merak sampai Banyuwangi dengan panjang 1.167 km bisa selesai pada akhir tahun 2019.

Permasalahan pembangunan jalan tol disetiap wilayah hampir sama, yaitu pembebasan lahan. tutur Presiden Joko Widodo saat peresmian.

“Tidak ada alasan pada akhir tahun 2019 harus selesai dan bisa difungsikan agar ekonomi Jawa bisa meningkat,” 

Saat ini, tol di Jawa yang sudah beroperasi sepanjang 541 km, dalam proses kontruksi 433 km dan tahap persiapan 171 km. Sedangkan di Jatim sepanjang 268 km. 

Apabila jalan tol di Jawa sudah beres, kemudian akan dibangun jalan tol di wilayah lain. Sebagai contoh, sudah dimulai Jalan Tol Trans Sumatera, kemudian disusul di Lampung, Palembang dan Medan. “Salah satu fungsi dari dibangunnya jalan tol adalah meningkatkan daya saing dan efisiensi,” jelasnya.

Gubernur Jatim  Soekarwo menuturkan peresmian jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) diharapkan menjadi bagian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim. 

Alur distribusi barang yang masuk maupun keluar dari Jatim akan menjadi lebih lancar dan tidak mengalami kendala apapun. ungkap Gubernur Jatim Soekarwo pada peresmian Jalan Tol Surabaya – Mojokerto

Dijelaskan, keberadaan jalan tol Sumo ditunggu lama oleh masyarakat sejak tahun 1994. Dengan adanya Jalan Tol Sumo akan memangkas waktu perjalanan Surabaya ke Mojokerto dari dua jam menjadi 40 menit. 

Dengan demikian, maka arus barang, transportasi yang menghubungkan wilayah di sekitar akan terbantu. “Secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Jatim, “ungkap Pakde Karwo.

Gubernur  menuturkan, dengan diresmikan Jalan Tol Sumo akan mendorong peresmian jalan tol  lainnya di Jatim. Saat ini ada beberapa proyek jalan tol di Jatim mulai barat sampai timur, yaitu Kertosono Mantingan, Mantingan – Ngawi progres sudah 80 persen, Ngawi – Wilangan progres 96 persen, Wilangan – Kertosono 39,44 persen.

Kemudian untuk jalan tol Kertosono – Mojokerto sudah beroperasi, Gempol – Pasuruan, Surabaya – Probolinggo progres 50 persen, Pandaan – Malang progres 36 persen. 

“Diharapkan pada akhir tahun 2018 semua jalan tol akan selesai dan bisa digunakan,” jelasnya.

Tol Sumo memiliki panjang 36,27 km dan telah diresmikan oleh Presiden RI  Jokowi untuk seksi IB Sepanjang-WRR 4,3 km, Seksi II WRR-Driyorejo 5,1 km dan Seksi III Driyorejo-Krian 6,1 km. 

Pengoperasian ketiga seksi ini menyusul dua seksi Jalan Tol Sumo yang telah dioperasikan terlebih dahulu, yaitu Seksi IA sepanjang 2,3 Km (Waru-Sepanjang, diresmikan Agustus 2011), serta Seksi IV sepanjang 18,47 Km (Krian-Mojokerto, diresmikan Maret 2016).

Kemudian, seksi IV dari Krian ke Mojokerto sepanjang 18,47 km mulai dibangun pada Juni 2012 dan diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Jokowi pada Maret 2016 lalu. Sementara seksi IB mulai dikerjakan pada Mei 2014 dan seksi II dan III dikerjakan sejak November 2015. 

Jalan tol yang membentang dari Kota Surabaya hingga Kota Mojokerto ini dikelola oleh PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (PT JSM) yang merupakan anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Nilai investasi jalan tol yang melewati 4 wilayah kota/kabupaten ini mencapai Rp 4,9 triliun dengan kepemilikan mayoritas saham sebesar 55% oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk, 25% oleh PT Moeladi, dan 20% oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (min)

 Presiden Joko Widodo saat membuka Munaslub Partai Golkar di Jakarta, Senin (18/12/2017) malam.

Jakarta (KoranTransparansi) - Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin malam.

Pembukaan Munaslub Partai Golkar ditandai dengan ucapan, "Bismillahirrohmannirrohim" dan pemukulan tam-tam.

Presiden Jokowi memukul tam-tam didampingi Airlangga Hartarto, Agug Gumiwang Kartasasmita, Ibnu Munzir, dan NUrdin Halid.

Hadir pada pembukaan Munaslub Partai Golkar, antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden RI ketiga BJ Habibie yang juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum PDI Perjuangan, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), serta Ketua DPD RI Oesman Spata yang juga Ketua Umum Partai Hanura.

Presiden Jokowi mengatakan, dirinya mendengar kabar situasi di Partai Golkar memanas, tapi ternyata tidak terlalu panas.

Mengingatkan Partai Golkar harus terus solid, jangan sampai terpecah . Presiden Joko Widodo menceritakan, dirinya kemarin, menerima kunjungan pengurus DPD I Partai Golkar dari seluruh Indonesia.

"Mereka menyampaikan aspirasi, mengusung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum," katanya.

Joko Widodo bertanya, apakah ada aspirasi lain, tapi para pengurus DPD I PG menyatakan tidak ada yang lain.

"Kalau begitu kader Partai Golkar sudah solid," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan, dirinya melihat ada grup-grup besar di internal Partai Golkar, seperti grupnya Jusuf Kalla, grupnya Aburizal Bakrie, grupnya Luhut B Panjaitan, grupnya Akbar Tanjung, serta grupnya Agung Laksono.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga memuji peran serta Partai Golkar pada pembangunan Indonesia.

Menurut dia, Partai Golkar memiliki banyak politisi ulung, banyak teknokrat, dan berpengalaman dalam pembangunan Indonesia.

"Golkar harus terus besar, harus solid dan kokoh," katanya. (kh)

Arsip - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi

JAKARTA (KT) - Indonesia resmi menerima jabatan ketua kelompok negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia (MIKTA) dari Turki untuk periode 2018, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Proses penyerahan keketuaan MIKTA itu dilakukan oleh Turki kepada Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri MIKTA ke-11 yang berlangsung di Istanbul pada 13 Desember 2017. 

Prosesi serah terima kepemimpinan MIKTA itu juga disaksikan oleh ketiga negara anggota MIKTA lainnya. Sebelum prosesi tersebut, Turki terlebih dahulu menyampaikan evaluasi keketuaannya di MIKTA pada 2017. 

MIKTA mempunyai tujuh area utama kerja sama, yaitu kerja sama melawan terorisme, komersial dan ekonomi, energi, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan jender, operasi pemeliharaan perdamaian, tata kelola pemerintahan dan demokrasi yang baik.

Dari tujuh area utama MIKTA, prioritas Turki di periode keketuaan sebelumnya adalah perang melawan terorisme, kerja sama ekonomi, dan penanganan krisis pengungsi. 

Pada periode kepemimpinannya, Turki telah berhasil menginisiasi penyelenggaraan Konsultasi Perencanaan Kebijakan MIKTA sebagai andalan programnya.

Sementara itu, periode keketuaan Indonesia di MIKTA pada 2018 nanti akan berfokus pada isu perdamaian dan keamanan serta isu ekonomi kreatif. 

Fokus tersebut sejalan dengan upaya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 dan juga upaya Indonesia untuk memajukan industri kreatif.

Indonesia saat ini tengah mencalonkan diri untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 yang pemilihannya akan dilangsungkan pada Juni 2018. 

Sementara itu, isu ekonomi kreatif juga merupakan isu yang tak kalah penting untuk diangkat mengingat sektor ini telah mempekerjakan kurang lebih 16 juta orang di Indonesia dan telah memberikan kontribusi sebesar 7,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

MIKTA adalah kerja sama yang dibentuk pada 2013 antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia dalam berbagai isu strategis global dan kawasan.

MIKTA merupakan kemitraan informal yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri.

Kemitraan tersebut dibentuk pada 2013 di sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York City dan bertujuan untuk mendukung pemerintahan global yang efektif.

Kelima negara anggota MIKTA adalah negara anggota kelompok ekonomi G20 dengan PDB relatif serupa dan sama-sama bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola global bermanfaat untuk semua negara. (min)

 Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhamadiyah Abdul Mu'ti (kanan). MI/Ramdani.

JAKARTA (KT) - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhamadiyah Abdul Mu'ti menyayangkan negara Timur Tengah tak satu suara terhadap pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Kami tak melihat protes keras dari negara-negara Timur Tengah. Ini memang jadi problem," kata Mu'ti dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Desember 2017.

Mu'ti memaklumi sikap diam negara Timur Tengah. Karena, negara Timur Tengah sangat bergantung dengan Arab Saudi, sedangkan Arab Saudi merupakan salah satu sekutu Amerika Serikat.

Praktis saat ini, negara Timur Tengah yang masih kontra dengan Amerika Serikat tinggal Iran. Seperti diketahui, ada Rusia di balik sikap Iran.

"Ada persoalan di Timur Tengah, praktis hanya yang kontra Amerika Serikat hanya tinggal Iran. Iran di baliknya ada Rusia," ungkap dia.

Namun demikian, Mu'ti menyayangkan sikap Trump yang tidak memperhitungkan dampak perdamaian di Timur Tengah dan dunia atas pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sikap Trump ini juga bersebrangan dengan presiden Amerika Serikat sebelumnya, Barrack Obama yang membuka jalan damai atas konflik Palestina-Israel.

Trump dinilai hanya berusaha memenuhi janji-janji kampanyenya tapi tidak membuka jalan damai. Apalagi, di dalam negeri Amerika juga masih terbelah akibat Pemilu Presiden.

"Kelompok yang kontra Trump di Amerika Serikat masih cukup banyak. Sehingga ia hanya ingin mendapatkan dukungan politik dari orang yang memilihnya agar tetap solid," tambahnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu, 6 Desember 2017, menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sekaligus memulai proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Pernyataan Trump pun menuai kecaman dari sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Joko Widodo. Jokowi menilai langkah Trump berbahaya karena mengancam stabilitas dunia.

Jokowi juga mendorong negara-negara anggota OKI dan PBB untuk menggelar sidang khusus. Selain itu, Jokowi meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk segera meminta penjelasan dari Dubes AS di Indonesia.(kh)

Jenderal Gatot Yakin Marsekal Hadi Usut Kasus Heli AW 101 Jenderal Gatot Nurmantyo yakin Marsekal Hadi Tjahjanto mengusut kasus dugaan korupsi helikopter AW 101. (foto/istimewa)

 JAKARTA (KT) - Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan pengusutan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101 terus berlanjut di bawah kepemimpinan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Kasus tersebut sudah diketahui sejak Hadi masih menjabat kepala staf TNI Angkatan Udara.

“Yakinlah bahwa TNI selalu konsisten dan apa lagi dalam melaksanakan proses hukum. Karena negara kita negara hukum dan panglima tertinggi dari TNI adalah hukum. Pak Hadi pasti akan patuhi itu,” kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (9/12).

Gatot mengaku tidak menitipkan apa pun kepada Hadi mengenai kasus tersebut. Pasalnya ia dan Hadi secara bersama memproses kasus itu dan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lihat juga: Pengusutan Korupsi Heli AW di TNI Tak Tergantung Praperadilan

“Pak Hadi kan sama-sama saya, dalam ambil keputusan sama-sama saya, dalam AW kan sama-sama. Jadi sudah sangat paham beliau,” kata Gatot.

KPK sebelumnya telah memeriksa secara langsung kondisi helikopter Augusta Westland (AW)-101 yang kini terparkir di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta. 

Pemeriksaan fisik tersebut merupakan rangkaian penyidikan dalam kasus dugaan korupsi dalam pembelian Heli AW-101 yang dilakukan TNI AU.

KPK sejauh ini sudah menetapkan Irfan sebagai tersangka. PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah melakukan kontrak langsung dengan produsen heli AW-101 senilai Rp514 miliar. Namun, pada Februari 2016 setelah meneken kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya Mandiri menaikkan nilai jualnya menjadi Rp738 miliar.

Selain itu, Puspom TNI sudah menetapkan Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy sebagai tersangka, dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat komitmen atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU 2016-2017.

Tersangka lainnya ialah Letnan Kolonel TNI AU (Adm) berinisial WW selaku Pejabat Pemegang Kas, Pembantu Letnan Dua berinsial SS selaku staf Pekas, Kolonel FTS selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Marsekal Muda TNI SB selaku Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan Udara. ( rin )

Marsekal Hadi Tjahjanto saat disematkan tanda jabatan sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (8/12/2017. ( kt / fir)

JAKARTA, (KT) - Presiden Joko Widodo melantik Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Jumat sore.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden No 82/TNI Tahun 2017 tentang Pemberhentian Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Pengangkatan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tertanggal 8 Desember 2017.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga," kata Hadi mengikuti ucapan Presiden Joko Widodo.

Isi sumpah selanjutnya adalah "bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya".

"Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit," tambah Hadi.

Hadir dalam pelantikan tersebut Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri kabinet kerja dan sejumlah kepala lembaga dan badan tinggi negara.

Hadi menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki waktu pensiun pada 1 April 2017.

Presiden mengusulkan nama Hadi melalui surat ke pimpinan DPR pada 4 November 2017. Setelah penerima surat itu, pimpinan DPR melakukan rapat pimpinan DPR dilanjutkan dengan rapat Badan Musyawarah DPR. Surat selanjutnya dibacakan di rapat parpurna kemudian diserahkan ke komisi terkait yaitu Komisi I.

Komisi I kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi pada 6 Desember 2017 dan menilai Hadi layak menjadi Panglima TNI berdasarkan rekam jejak yang mumpuni.

Selanjutnya rapat paripurna DPR pada 7 Desember 2017 yang dihadiri oleh 314 anggota DPR dari total 560 anggota menyetujui Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Panglima TNI.

Setelah disetujui oleh rapat paripurna DPR, DPR mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk melantik Hadi.

Sebelum menjadi Panglima TNI, Hadi kelahiran Malang 54 tahun lalu itu pernah menjabat sejumlah posisi strategis seperti Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada 2017, Irjen Kementerian Pertahanan (2016-2017), Sekretaris Militer Presiden (2015-2016), Komandan Lapangan Udara Abdulrachman Saleh, Malang (2015), Kepala Dinas Penerangan TNI AU (2013-2015), Komandan Lanud Adi Sumarmo Solo (2010-2011).

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan sekolah penerbang TNI AU tahun 1987. (fir)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...