Berita Utama

Gubernur Jadi Saksi Pemecahan Rekor Muri 21 ribu Apem

Surabaya (KoranTransparansi) - Gubernur Jawa Timur menjadi saksi pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) yakni 21 Ribu Apem pada acara Megengan Kubro dan Launching Sparkling Ramadhan Tahun  2019.

Gubernur Khofifah mendapat piagam MURI dari Senior Manager MURI Aryani Siregar yang menyebut terdapat sekitar 21.300 lebih Kue Apem pada Megengan Kubro ini. 

Khofifah menyatakan, bahwa istilah Megengan yang identik dengan Kue Apem merupakan salah satu tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai budaya yang tinggi.

Istilah Kue Apem sebenarnya berasal dari bahasa Arab yakni afuan/ afuwwun yang berarti ampunan. Jadi, dalam filosofi Jawa, kue ini merupakan simbol permohonan ampun atas berbagai kesalahan. 

"Kue Apem bisa lebih identik dengan Habluminannas atau hubungan antar manusianya. Ini adalah kearifan lokal yang sudah secara turun temurun terjaga. Dimana sebelum ramadhan antar manusia bisa saling maaf memaafkan," tegasnya. 

Memasuki Bulan Ramadhan, Gubernur wanita pertama di Jatim itu menegaskan bahwa bulan ini merupakan bulan yang sangat ditunggu oleh seluruh ummat islam. Bulan yang penuh ampuman dengan memperbanyak ibadah wajib dan sunnah. 

"Jadi ini kan masuk pada Bulan Suci Ramadhan. Dimana saat ini pada posisi Hablumminallah dengan memohon ampun lewat beragam ibadah. Perbanyak tadarusnya, sholat sholat sunnah termasuk tarawih," tutupnya. (min)

Gubernur Jatim Memberikan Sambutan pada peringatan hari buruh di jatim

SURABAYA (KoranTransparansi) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan hadiah spesial bagi keluarga buruh di peringatan Hari Buruh atau May Day di Jawa Timur, Rabu (01/05/2019).

Gubernur perempuan pertama Jawa Timur itu memberikan kuota khusus masuk SMA/SMK negeri bagi anak-anak buruh atau pekerja yang tidak mampu di Jatim. Kuota yang diberikan Khofifah sebesar lima persen dan berlaku untuk semua SMA/SMK negeri di seluruh Jawa Timur. 

Hadiah itu sampaikan Khofifah di depan ribuan buruh yang hadir dalam aksi peringatan Hari Buruh di depan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya. 

"Saya sampaikan kepada mereka, kami ingin memberikan hadiah pada keluarga buruh, pekerja yang tidak mampu dan juga yang difabel, bahwa kita ada kuota 5 persen khusus bagi anak-anak mereka yang akan masuk ke SMA/SMK negeri di seluruh Jawa Timur," kata Khofifah. 

Wanita yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla ini menyebut anak-anak buruh yang sudah di kelas 3 SMP atau MTs bisa memanfaatkan kuota khusus 5 persen ini untuk bisa masuk SMA/SMK negeri. 

"Para anak buruh, pekerja, dan difabel ini akan diprioritaskan untuk bisa masuk SMA SMK negeri di Jawa Timur. Kuota khusus lima persen ini akan kita luncurkan besok saat Hardiknas," tegasnya.

Dikatakan Khofifah, dengan adanya kuota masuk SMA/SMK negeri, akan mempermudah para anak buruh dan pekerja tidak mampu untuk bisa mengakses pendidikan berkualitas. 

Terlebih jika sudah masuk ke SMA/SMK negeri, mereka tidak akan terbebani soal biaya. Ini karena mulai tahun ajaran baru Juli 2019 mendatang akan diterapkan sekolah gratis untuk SMA/SMK negeri se Jawa Timur. 

"Jadi sudah nggak pakai SPP. Kalau sudah masuk SMA SMK negeri, maka mereka akan mendapatkan dan menguasai pendidikan yang sesuai dengan revolusi industri 4.0," tegasnya. 

Pemberian kuota khusus ini menurut Khofifah sudah sesuai dengan aturan Permendikbud No 51 Tahun 2018. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibolehkan untuk memberikan kuota pendidikan untuk keluarga tidak mampu dan masyarakat dengan disabilitas. 

Syarat untuk bisa memanfaatkan kuota khusus anak buruh yang tidak mampu ini dikatakan Khofifah tidak berbelit. Cukup menunjukkan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat tidak mampu. 

Jika tidak menggunakan kartu itu bisa juga menunjukkan kartu bukti menerima Program Keluarga Harapan. Yang bisa menjadi bukti bahwa mereka memng dari keluarga tidak mampu.

"Kalau tidak begitu maka kita bisa lakukan verifikasi," tegasnya.

Pemanfaatan kuota khusus anak buruh tidak mampu ini bahkan sudah bisa diakses anak buruh dari keluarga tidak mampu mulai besok saat peringatan Hari Pendidikan Nasional besok. 

Selain memberikan kuota khusus untuk anak buruh tidak mampu, dalam May Day kali ini Khofifah juga menyepakati 9 poin hal yang menjadi permintaan buruh. 

Sembilan poin itu adalah kesepakatan untuk revisi PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, dan pencabutan Permenkes No 51 Tahun 2018 tentang urum biaya dan selisih biaya.

Poin kedia adalah gubernur akan membuat permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung untuk melalukan revisi SE Mahkamah Agung No 03 Tahun 2018 terkait rumusan Hukum Kamar Perdata. 

Poin ketiga gubernur sepakat membuat rekomendasi kepada Kemenaker RI agar ada perubahan komponen hidup layak untuk komponen pengupahan dintahun 2020.

Poin keempat yaitu gubernur  dalam menentapkan UMSK tahun 2020 berpedoman pada usulan kabupaten kota, dan gubernur akan membuat surat edaran ke kabupaten kota untuk mengusulakan UMSK.

Yang kelima, gubernur akn melakukan peneguran pada perusahaan yang tidak memberikan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Yang keenam gubernur sepakat untuk menertibkan PKWT dan tegas terhadap pelanggaran outsourcing pelanggaran terkait pekerja harian atau pekerja lepas di Jatim.

Ke tujuh gubernur akan membuat Badan Pengaqan Rumah Sakit dan petugas dan ke depalan gubernur berkomitmen untuk pengawa tenaga kerja harus segera diperbaiki. Dan yang terakhir adalah di Jawa Timur akan berusaha dibuat regulasi terkait jaminan pesangon. 

"Akan ada tim yang membahas ini detail. Jadi misalnya kalau soal revisi PP No 78 Tahun 2015, kita tidak ingin hanya usul revisi saja, tapi harus dibuat pointer mana-mana yang ingin direvisi yang sesuai dengan aspirasi para pekerja di Jawa Timur, dan itu akan dibahas di tim," kata Khofifah. (min)

 

 

Pemprov Jatim Raih Penghargaan Ketenagakerjaan, Sehari Sebelum Hari Buruh

Jakarta - Pemprov Jatim meraih penghargaan di bidang ketenagakerjaan tepat sehari sebelum Peringatan Hari Buruh Tahun 2019.

Penghargaan berupa Government Award 2019 kategori Manajemen Ketenagakerjaan itu diberikan Sindo Weekly yang diserahkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo kepada Gubernur Jatim yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Wahid Wahjudi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (30/4). 

 

Penghargaan Government Award 2019, diberikan kepada kepala daerah yang telah melaksanakan berbagai program dalam memajukan masyarakatnya di berbagai bidang atau kategori. Untuk Pemprov Jatim, dirasa berhasil dalam mewujudkan pemerintahan yang pro job, transformasi digital K3, hingga kerjasama dengan lembaga pendidikan menjadi solusi untuk menjawab permasalahan ketenagakerjaan.

Ditemui wartawan seusai acara Penghargaan Government Award 2019, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Wahid Wahjudi mengatakan penghargaan ini merupakan kebanggaan bagi Pemprov Jatim dan juga masyarakatnya.

Di era saat ini, untuk meningkatkan daya saing,  sebuah wilayah dituntut memiliki inovasi yang merubah sesuatu yang untuk menjadi lebih bajk, tentunya ditunggu oleh masyarakat. Pemprov Jatim terus melangkah untuk menjadi lebih baik dengan melahirkan inovasi di dunia ketenagakerjaan. 

Dengan memasuki era millenial, inovasi juga harus disesuaikan dengan mengikuti era revolusi industri 4.0. Dimana era tersebut berbasis teknologi digital."Di dunia teknologi, Pemprov Jatim telah membuat aplikasi digital. Selain itu, juga melakukan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kerja agar bisa berdaya saing," lanjutnya.

Pemprov Jatim melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam konteks pendidikan vokasional.  Sebagai contoh, SMKN yang ada di Jatim diajarkan dua tahun belajar di sekolah. Sedangkan tahun terakhirnya magang di perusahaan. "Hampir semua siswa yang pernah magang, setelah lulus bisa diterima kerja," ungkapnya.

Pemprov Jatim, lanjutnya, di masa kepemimpinan ibu Khofifah Indar Parawansa terus berupaya menciptakan rasa aman bagi seluruh tenaga kerja. Pemprov Jatim rutin melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan perusahaan-perusahaan. 

Semua permasalahan yang ada, ditampung dan kemudian dilakukan aksi oleh Gubernur Jatim."Hal tersebut menjadi bagian dalam menciptakan rasa aman bagi para tenaga kerja. Dengan terciptanya rasa aman menjadi kunci kesejahteraan hidup. (min)

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Resepsi Perayaan King’s Day Y.M. Raja Willem Alexander di Balai Adika Hotel Majapahit Surabaya, Sabtu (27/4) malam.

Surabaya (KoranTransparansi)  - Resepsi Perayaan King’s Day, Y.M. Raja Willem Alexander bisa memperkuat hubungan kerjasama antara Provinsi Jawa Timur dengan Belanda.

Program-program kerjasama dan hubungan perekonomian Jatim-Belanda diharapkan semakin meningkat dan memberikan manfaat yang besar bagi  kedua belah piha

“King’s Day sangat bermakna. Kegiatan ini memperkuat Jatim dengan Belanda,sekaligus sebagai wujud dari kerjasama yang ingin terus kita kembangkan di bidang perekonomian,” ujar Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Resepsi Perayaan King’s Day Y.M. Raja Willem Alexander di Balai Adika Hotel Majapahit Surabaya, Sabtu (27/4) malam.

Menurutnya, hubungan antara Jatim dengan Belanda, terutama di bidang perekonomian dan potensi kerjasama teknis akan terus dikembangkan.

Ada 5 perusahaan besar asal Belanda yang ada di Jatim, antara lain PT. Paiton Energy Company, PT. Unilever Indonesia, PT. Phillips Indonesia, PT. Pakuwon Permai, dan PT. Ecco Tannery Indonesia.

“Kelima perusahaan ini telah secara signifikan menyerap tenaga kerja dan menjadi penggerak roda perekonomian Jatim yang dinamis,” kata Emil Dardak sapaan akrab Wagub Jatim

Emil menjelaskan, bukti hubungan baik antara Jatim-Belanda juga terlihat ketika Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok pada 2018 lalu berkunjung ke Waduk Prijetan-Lamongan.

Kunjungan tersebut merupakan momentum yang strategis bagi inisiatif kerjasama teknis terutama di bidang manajemen pengairan.

Dan Jatim menyambut baik tawaran Menlu Belanda terkait kerjasama teknis tersebut.

Disamping itu, peluang beasiswa pelatihan, S2 dan S3 dengan mengirimkan delegasi ke Middelburg pada November 2018 telah dilakukan pembicaraan. Yakni dalam memberikan pendampingan teknis menyelesaikan masalah banjir di Kali Welang Pasuruan dan Kali Tanggul Jember.

Emil Dardak juga menyampaikan, bahwa Pemprov Jatim akan memberikan jaminan bagi perusahaan yang membangun industri di wilayahnya dengan mendapatkan ketersediaan sumber daya energi (energy resources).

Sementara itu, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol mengatakan, King’s Day dinilai sangat penting bagi masyarakat Belanda dengan menggunakan pakaian orange. “Ada tradisi, masyarakat Belanda di luar negeri mengucapkan selamat melalui telegram,” jelasnya.

Sebagai bentuk penghormatan, Wagub Jatim Emil Dardak menyumbangkan suara dengan menyanyikan lagu “My Way” di hadapan undangan yang hadir. (min)

Prabowo Subianto besama mantan istri, Titiek Soeharto dan putra mereka, Didit Prabowo. (Instagram @titiksoeharto)

Jakarta (KoranTransparansi) - Prabowo Subianto dan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto diharapkan oleh para pendukungnya untuk kembali rujuk. Apakah keinginan pendukung dapat terwujud pasca Pilpres 2019?

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak enggan berkomentar soal hubungan antara Prabowo dan Titiek. Dahnil menyampaikan kalau soal hubungan keduanya bersifat personal.

"Saya nggak mau jawab hal-hal yang pribadi," kata Dahnil di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).

Akan tetapi saat ditanyakan soal kemungkinan kalau Prabowo dan Titiek akan rujuk seusai Pilpres 2019, Dahnil hanya berkomentar sedikit. Dirinya meminta kepada masyarakat untuk mendoakan keduanya.

"Doakan saja," pungkasnya.

Prabowo dan Titiek menikah pada Mei 1983. Dari hasil pernikahan, keduanya dikaruniai buah hati yang bernama Ragowo Hediprasetyo atau Didiet.

Prabowo menjalani rumah tangga bersama Titiek saat menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. Namun keduanya harus bercerai setelah 15 tahun hidup bersama.(sam)

 

Pekerja memasukkan data ke Sistem Informasi Penghitungan (Situng) DKI Jakarta di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Minggu (21/4/2019). Hasil penghitungan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang dimuat dalam Situng milik KPU masih terus bergerak dan ditampilkan dalam portal pemilu2019.kpu.go.id. (foto/ant)

JAKARTA (KT) - Perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno semakin tertinggal dari pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin berdasarkan hasil penghitungan suara sementara Pilpres 2019 yang diunggah KPU RI melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) hingga Kamis, pukul 07.45 WIB.


Pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 27.613.129 suara atau 55,81 persen, mengungguli perolehan suara Prabowo-Sandiaga sebanyak 21.868.106 suara (44,19 persen)n, atau dengan selisih sebanyak 5.745.023 suara.

Dibandingkan hasil penghitungan sementara pada Kamis, pukul 01.15 WIB, selisih suara kedua pasangan calon masih sebanyak 5.514.384 suara, sedangkan pada Rabu pukul 17.30 WIB selisih suara pasangan nomor urut 01 dan 02 itu tercatat 5.280.765 suara.

Rekapitulasi suara sementara ini berdasarkan penghitungan formulir C1 yang masuk dari 263.287 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 813.350 TPS yang ada di seluruh Indonesia dan luar negeri. (kh)

Cakupan suara TPS yang telah direkapitulasi KPU RI mencapai 32,37069 persen dari total keseluruhan TPS yang ada.

Rekapitulasi penghitungan suara ini dilakukan KPU secara terus-menerus dan pergerakannya dapat diakses publik secara terbuka dengan telepon seluler, melalui situs KPU.go.id pada kanal Hasil Pemilu 2019.

Namun hasil penghitungan suara akhir akan ditetapkan KPU RI berdasarkan rekapitulasi fisik berjenjang paling lambat 35 hari usai penyelenggaraan pemilu pada 17 April 2019 lalu.

KPU melakukan rekapitulasi suara Pemilu 2019 sejak 18 April 2019 dan ditargetkan rampung pada 22 Mei 2019.
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...