Berita Utama

 Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sangat menyesalkan Indonesia sudah tidak memiliki lagi alat pendeteksi gelombang pasang dan tsunami (buoy). Pasalnya, 22 buoy yang tersebar di seluruh perairan Indonesia sudah tidak berfungsi karena mengalami kerusakan total. 

Ia menilai, pemasangan kembali buoy di seluruh perairan Indonesia sangatlah mendesak. Terutama, di daerah yang sering terjadi gelombang besar ataupun daerah rawan tsunami.  Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan kerusakan buoy sudah terjadi sejak tahun 2012. 

“Buoy merupakan sistem pelampung yang diletakkan di tengah laut untuk mendeteksi gelombang pasang dan tsunami. Buoy adalah salah satu opsi teknologi pendeteksi dini tercepat atas peluang terjadinya tsunami di wilayah Indonesia,” papar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan pers yang diterima wartatransparansi.com.

Melihat hal itu, legislator Partai Golkar itu meminta pemerintah melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengadaan buoy, untuk segera mengadakan kembali buoy yang baru sebagai upaya dalam mengganti buoy yang rusak.

Ia juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk tetap memanfaatkan modelling tsunami yang berfungsi memberikan informasi peringatan dini (early warning) tsunami. Modelling tsunami ini berguna dalam mendukung BNPB agar dapat memberikan rasa aman dan waspada kepada masyarakat terhadap ancaman tsunami. 

“Melalui Badan Anggaran (Banggar), DPR RI akan memberikan dukungan kepada BNPB dan BPPT dalam penyusunan anggaran, baik untuk pengadaan buoy maupun anggaran pendanaan bencana yang tentunya sangat berpengaruh terhadap upaya mitigasi bencana,” komitmen legislator dapil Jawa Tengah VII itu. (sam)

Kedatangan Presiden Jokowi diarena Kongres XXlV PWI di Solo

Solo (KoranTransparansi.com) - Presiden RI, Ir H Joko Widodo, menyatakan bahwa selalu pergi kemana-mana bersama staf Paspampres dan staf lainnya, itu biasa. Tetapi ada yang bukan staf tetapi selalu ikut. Itulah wartawan.

“Dan saya sejak di Solo sampai Jakarta selalu bersama sama wartawan,dan diikuti wartawan terus, karena wartawan itu adalah sahabat saya,” kata Presiden saat membuka Kongres XXIV PWI, di Hotel Sunan Solo, Jum’at (28/9/2018).

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa sering menanyakan sesuatu kepada wartawan, juga mengadakan dialog untuk menanyakan sesuatu yang bersifat masukan, saran, dan kritik.

“Pantingnya PWI dan media untuk menyampaikan informasi yang benar dan berkualitas, karena terlalu banyak sekarang ini  informasi yang tidak tahu njkuntrungnya,” kata Jokowi.

Tentu saja, lanjut Presiden, harus sesuai dengan PWI dan media harus sesuai standar dan kompetensi jurnalistik. “Kekuatan besar yang dimiliki PWI dan media, perlu tanggung jawab besar untuk menjaga negara Indonesia. Sebab PWI sangat dibutuhkan untuk menjamin berita yang benar dan berkualitas,” katanya.

Selain itu, PWI dan media, harapan Presiden, menjadikan Masyarakat mampu memilih dan memilah berita yang benar, “di sinilah tanggung jawab PWI dan media, karena tantangan semakin besar,” tandasnya.

Substansi dan Sensasi Jokowi juga berpesan, agar PWI harus menunjukkan sebagai tugas dan peran membuat pedoman, sehingga bisa membedakan mana yang substansi dan mana yang sensasi. Sehingga ke depan menberikan jaminan pada

masyarakat. Bukan menciptakan disorientasi yang sangat menggangu nilai-nilai kebangsaan.

Presiden menegaskan, bahwa Kebebasan Pers harus dijaga dan media harus dilindungi, dalam menjalankan kerja jurnalisme. “jangan ada kekerasan terhadap wartawan.” Kata Jokowi.

Kebebasan pers, katanya, juga harus meningkatkan kesejahteraan Wartawan dan KA rayakannya, Sebab Kebebasan pers juga akan memunculkan pemerintahan yang kredibel dan terpercaya. Kritik adalah wajar, tetapi kritik tentu saja berbeda dengan fitnah dan provokasi juga beda dengan nyinyir.

“Ingat pilihan kebangsaan kita hanya satu, NKRI, persatuan adalah yang harus kita jaga dan kita rawat,” kata Presiden mengakhiri, dan Dengan bacaan bismillah Kongres dibuka oleh Presiden dilanjutkan dengan pemukulan gong. (JT)

Syarat syarat pendaftaran CPNS

JAKARTA (KoranTransparansi.com) – Hari kedua pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, ada 10 instansi yang menjadi sasaran terbanyak para pelamar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Humas Badan kepegawaian Negara (BKN), hingga pukul 17.07 tercatat ada 10.113 pelamar yang sudah selesai pilih instansi dan formasi dan 1.261 diantaranya sudah diverifikasi oleh instansi masing-masing.

Lima instansi paling banyak menerima lamaran adalah Kementerian Hukum dan HAM (5.312 pelamar), Kejaksaan Agung (926 pelamar), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (854 pelamar), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (655 pelamar), serta Pemerintah Kota Bandung (509 pelamar). 

Selanjutnya, menyusul Kementerian Kesehatan (430 pelamar), Kementerian Sosial (417 pelamar), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 406 pelamar, Pemprov DKI Jakarta (393 pelamar), dan Mahkamah Agung (379 pelamar).

Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan menambahkan, hingga Kamis (27/09) sore, pelamar sudah dapat melakukan registrasi ke 372 kementerian/lembaga/daerah, atau sejumlah 62 persen dari jumlah keseluruhan instansi yang membuka formasi.  

Adapun input  data selama proses pendaftaran dilakukan secara bertahap sampai waktu penutupan pendaftaran yang telah ditentukan.

Dihubungi secara terpisah, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengimbau pelamar untuk mencermati pengisian data agar tidak terjadi kesalahan, karena data yang sudah masuk tidak bisa diperbaiki setelah mengklik kolom Akhiri dan Proses Pendaftaran. 

“Tidak perlu buru-buru saat melakukan pendaftaran,” ujarnya, Kamis (27/09).

Diingatkan juga agar para pelamar CPNS melengkapi syarat administrasi seperti ijazah, KTP, foto, Kartu Keluarga, dan syarat lain sesuai kebutuhan instansi tujuan. Setelah nantinya proses seleksi administrasi selesai, peserta akan menjalankan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).  

Seperti tahun lalu, SKD juga dilaksanakan dengan Computer Assisted Test (CAT) untuk menekan kecurangan. Kelulusan juga menggunakan nilai ambang batas (passing grade). Nilai SKD memiliki bobot 40 persen.

Releaae yang diteima media ini dari humas Kementeian PANRB menyebutkan , setiap peserta harus mengerjakan 100 soal yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal. Dengan sistem modern  ini, dipastikan tidak lagi ada ‘titipan’. “Kalau ada oknum yang bisa memastikan lulus tahap ini, dipastikan itu penipuan. Harap lapor ke pihak yang berwenang,” tegas Setiawan. (ais)

Wapres JK bersama delegasi berjalan kaki menuju Markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu pagi waktu setempat. (26/9/2018)

New York (KoranTransparansi.com) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyerukan agar dunia bersatu dalam rangka melawan penyakit tuberkulosis.

Wapres usai berbicara dalam Panel Tingkat Tinggi di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat, Rabu waktu setempat, mengatakan, adanya tren tuberkulosis kembali meningkat.

“Sekarang ini kelihatannya ada trendnya, dunia harus bersatu kembali untuk menyelesaikan ini (tuberkulosis),” kata Wapres.

Penyakit   pembunuh nomor 4 dunia tersebut, menurut Wapres lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan dan kemiskinan.

Wapres sendiri saat berbicara dalam panel tingkat tinggi yang pertama kalinya diselenggarakan di PBB tersebut, mengharapkan agar dapat dihasilkan misi yang pragmatis, konkret dan ditargetkan untuk dapat menghilangkan penyakit tersebut.

Wapres menyatakan, lebih dari lima ribu orang meninggal akibat tuberkulosisi setiap hari. Namun tuberkulosis dapat dicegah dan diobati.

Penyakit tersebut juga semakin resistan terhadap obat. Oleh karena itu, Pertemuan PBB tentang tuberkulosis pertama kali ini tepat waktu. 

"Kita harus menghasilkan tanggapan yang kuat dan komprehensif untuk mengakhiri penyakit," kata Wakil Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan tiga hal. Pertama, setiap negara harus menerapkan secara konkrit strategi nasionalnya masing-masing untuk mengakhiri tuberkulosis.

Wapres mengatakan, pemerintah menargetkan dapat menghilangkan tuberkulosis pada 2030 dan mencapai Indonesia bebas tuberkulosis pada 2050.

Kedua, harus ada upaya yang lebih terpadu untuk memperkuat kapasitas untuk deteksi dini kasus tuberkulosis, khususnya kasus baru yang melibatkan galur yang resisten terhadap obat-obatan.

Ketiga, harus ada akses yang lebih besar dan setara dengan layanan kesehatan berkualitas untuk masyarakat umum.

Sementara Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan untuk pemberantasan tuberkulosis sendiri tidak bisa dilakukan sendiri, namun perlu kerja sama dengan berbagai negara.

Seperti terkait penyediaan obat berkualitas dan murah yang terjangkau oleh penderita, katanya, dikutip dari antaranews.com

Sementara itu, Wakil Presiden M Jusuf Kalla sebelum berbicara dalam panel tingkat tinggi tersebut, menerima Imam  Masjid Islamic Center New York, Shamsi Ali, saat makan pagi.

Dalam kesempatan Shamsi Ali juga menyampaikan sooal pembangunan pesantren di AS yang telah dimulai.(kh)

 

 Joko Widdo bersama Prabowo Soebianto

Jakarta (KoranTransparansi.com) - KPU telah melakukan tahapan pilpres. Jumat malam KPU sbagai penyelenggara pemilu melaksanakan pengundian nomor urut capres-cawapres peserta Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat nomor urut 1, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 2.

Adalah Ketua KPU Pusat Arief Budiman yang membuka resmi undian sekaligus memimpin jalanya undian tersebut bersama komisioner lainya. Pengundian dilakukan di ruang sidang utama gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018) malam.

Sebelum mengambil nomor urut, cawapres dari kedua kubu mengambil undian 'tahap pertama' untuk menentukan siapa yang lebih dulu untuk mengambil nomor urut capres/cawapres. Cawapres yang mendapat angka terkecil dipersilakan lebih dulu mengambil undian nomor urut peserta Pilpres 2019.

Sandiaga Uno mendapat angka 1, sementara Ma'ruf Amin memperoleh angka 10. Alhasil, Prabowo dipersilakan lebih dulu mengambil nomor urut. 

Saat giliran Jokowi mengambil undian, Ma'ruf Amin terlebih dahulu memimpin doa. Prabowo-Sandiaga juga ikut berdoa bersama.

Usai nomor urut dibacakan, para pendukung lalu mengangkat atribut pasangan calon yang mereka siapkan. Sudah ada angka pada atribut tersebut.

Pada Pilpres 2014, Prabowo, yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa, mendapat nomor urut 1. Sedangkan Jokowi, yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mendapat nomor urut 2. (sam)

 

Parlemen Ceko Nilai Indonesia Konsisten Berdemokrasi

Jakarta (koranTransparansi.com) - Parlemen Ceko menilai Indonesia sangat konsisten berdemokrasi. Karena itulah, bekerja sama dengan Indonesia memberi jaminan stabilitas, karena ada rule of law yang mengaturnya. Di negara demokratis, transparansi dan keterbukaan dijunjung tinggi.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan hal itu usai menerima delegasi Parlemen Ceko yang dipimpin Milan Stech di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018). Turut hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha, dan sejumlah Anggota DPR RI.

Disampaikan Fahri, Ceko adalah negara di Eropa timur yang memilihsistem demokrasi. Sementara Slovakia, negara pecahannya memilih sosialisme. Ceko dan Indonesia punya kesamaan sistem. Dengan sistem demokrasi, Ceko mampu menjadi salah satu negara Eropa terkaya.

“Ceko negara Eropa timur yang memilih sistem demokrasi. Mereka pecah.Slovakia memilih sosialisme dan Ceko memilih demokrasi. Dulu mereka pernah jaya, tapi kemudian setelah demokrasi, mereka bisa mengejar kemajuan kembal. Meskipun mekanisme pasarnya bebas tapi dalam jaminan sosial mereka relatif sosialistik. Itu mirip juga dengan kita,” jelas Fahri.

Ini adalah citra dan apresiasi besar dari Ceko terhadap Indonesia. Hanya persoalannya, kata Fahri, apa benar Indonesia sudah punya kepastian hukum. Ini yang harus dikonfirmasi kembali kepada pemerintah, agar mereka mau berinvestasi. Banyak kesamaan yang bisa dimanfaat untuk menjalin kerja sama bilateral.

“Pendiri bangsa kita juga jadi inspirator bagi mereka. Kesamaan ini bisa menjadi dasar kerja sama. Mereka mengatakan ingin meng-expand kerja sama di bidang ekonominya,” tambah Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Sebagai Presiden Senat Ceko, Milan juga menyampaikan, Ceko sempat menjadi sepuluh negara terkaya di Eropa. Setelah perang dunia ke-2, Ceko yang ketika itu masih bernama Cekoslovakia masuk Eropa  timur dan di bawah pengaruh Uni Soviet.

Kini, ketika pecah dengan Slovakia, Ceko mengejar kembali kejayaan ekonominya di msa monarki. Dengan sistem demokrasi yang diambil, Ceko kembali bangkit menjadi salah satu negara Eropa terkaya. Angkapengangguran hanya 2,5 persen dari jumlah penduduk. Itu pun lantaran
tidak bisa bekerja lagi.

Ekonomi Ceko relatif liberal. Namun, jaminan sosial bagi warganegaranya sangat sosialistik. Asuransi kesehatan di Ceko merupakan yang terbaik di Eropa. Melihat fakta itu, Fahri menyatakan, dari sisi ekonomi memang liberal. Artinya, meminimalisir peran negara.

“Kita sebagai negara yang sedang tumbuh bisa kerja sama dengan mereka. Seperti negara Eropa lainnya, mereka maju di bidang otomotif, teknologi, dan persenjataan,” imbuh Fahri lagi. (sam)

 

 
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...