Berita Utama

KorbanErikawati saat dalam pertolongan di RSUD dr.SoetomoSurabaya

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Drama kolosal Surabaya membara yang digelar dalam rangka peringatan hari Pahawan10 November didepan kantor gubernuran Jalan Pahlawan Surabaya, membawa 3 korban jiwa.

Menurut Polrestabes Suarabaya, ada 3  orang yang meninggal dan sedikitnya 10 orang lainnya mengalami luka luka.

Penampilan teater Surabaya membawa dengan thema gubernur Suryo tersebut mampu menyedot ribuan warga Kota Surabaya, Jum'at (9/11/2018) malam.

Menurut Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran, mereka meninggal karena tertabrak kereta api KRD rute Sdoarjo-Bojonegoro yang melintas di viaduk malam itu.

Ketiga korban itu diantaranya Erika (9) Jalan Kalimas Baru No. 61, jatuh dari viaduk dan dibawa ke RSUD dr Soetomo Surabaya. (2). Helmi Suryawijaya (13) Warga Karang Tembok Gang V/ Surabaya, terlindas Kadan dialarikan ke RSUD dr Soetomo Surabaya. (3) Bagus Ananda (17) jatuh dari viaduk. Korban di bawa ke RSU Soewandi Surabaya.

AKBP Sudamiran mengaku pihaknya kini tengah melakukan penyelidikan atas musibah ini dengan meminta keterangan saksi saksi termasuk pihak panitia.

Sahluki, ayah Erikawati, korban menuturkan , saat itu putrinya bersama ibunya sedang nonton penampilan drama karya Taufik Monyong, seniman Surabaya. Dia sangat kaget  melihat ada KA dan posisi sudah dekat ,kemudian terlepas dari genggaman ibunya, lalu jatuh dari viaduk.

"Sebelum kereta api melintas, putri saya berada dalam genggaman ibunya," katanya kepada wartawan sebelum membawa pulang jenazah putrinya di RSUD Dr Soetomo Surabaya.

Erikawati meninggal pada Sabtu(10/11/2018) dinihari di RSUD dr Soetomo Surabaya.

Sahluki mengenang banyaknya penonton yang menyaksikan drama kolosal "Surabaya Membara" dari atas viaduk rel kereta api di Jalan Pahlawan Surabaya.

Para penonton kemudian panik karena melihat kereta api yang dirasa datang secara tiba-tiba, membuat masing-masing orang ingin menyelamatkan diri sendiri.

"Istri saya sekarang dirawat di Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, karena ada bagian tulang di tubuhnya yang patah," ujarnya. (min)

 

Gubernur Soekarwo sampaikan LKPJ masa tugas akhir dalam sidang DPRD Jawa Timur, Senin (5/11/2018)

Surabaya  (KoranTransparansi.com)Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ) tahun 2014-2018 dihadapan seluruh pimpinan dan anggota DPRD  di Gedung DPRD Jl. Indrapura, Surabaya, Senin (5/11).

 

Gubernur Soekarwo mengungkapkan bahwa LKPJ hari ini merupakan momen yang baik sebagai entitas pertanggungjawaban selama lima tahun masa bakti jabatannya terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

 

Selama menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah terdapat beberapa hal yang belum dapat dicapai secara maksimal. Akan tetapi, pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim melalui berbagai jenis penghargaan.

 

Apalagi, tujuan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama lima tahun kepemimpiannnya terdapat capaian kinerja yang menunjukkan perbaikan dan banyaknya indikator yang sudah melampaui target.

 

Dari sebelas Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan di Jatim, delapan IKU secara konstan capaiannya berada diatas target. Diantaranya presentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, tingkat pengangguran terbuka, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kepuasan masyarakat, indeks reformasi birokrasi dan indeks kesalehan sosial.

 

Sedangkan tiga indikator lainnya, memiliki capaian fluktuatif, yakni presentasi pertumbuhan ekonomi, indeks gini dan indeks pemerataan pendapatan versi bank dunia.

 

Gubernur asal Madiun ini menjelaskan, bahwa pengelolaan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari LPJ. Kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Jatim dari tahun 2014-2018 terus mengalami penguatan.

 

Pada tahun 2014, APBD Jatim berkekuatan Rp. 19.58 trilyun lebih dan meningkat 13.59 persen di tahun 2015 menjadi Rp. 22.24 trilyun. Sedang Tahun 2016, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp. 23.92 trilyun lebih dan meningkat sebanyak 22.65 persen pada tahun 2017 menjadi Rp. 29.34 trilyun dan pada tahun 2018 menjadi Rp. 29.02 trilyun.

 

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov. Jatim juga mengalami pertumbuhan. Tahun 2014, PAD Jatim mencapai Rp. 14,44 trillyun lebih dan meningkat 6,65 persen menjadi Rp. 15,40 trilyun lebih. Di tahun 2016, jumlahnya meningkat 3,14 persen menjadi Rp. 15,58 trilyun lebih. Sedangkan, pada tahun 2017 jumlahnya terus meningkat mencapai 9,07 persen yang berkekuatan Rp 17,32 trilyun. Sampai dengan semester I tahun 2018 PAD Prov. Jatim telah mencapai sebesar 8,49 trilyun lebih.

 

Pakde Karwo sapaan akrabnya menegaskan, perkembangan PDRB selama lima tahun (2014-2018) terus menunjukkan peningkatan, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

 

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Jatim mengalami fluktuatif pada tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 perekonomian Jatim tumbuh sebesar 5,86 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 5,44 persen. Pada tahun 2016 pertumbuhannya naik menjadi 5,57 persen, kemudian sedikit melambat di tahun 2017 menjadi 5,45 persen.

 

Namun pada tahun 2018 sampai dengan triwulan II naik menjadi 5,52 persen. “Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jatim selalu diatas rata rata pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya. 

 

Terkait IKU, Pakde Karwo menjelaskan, kalau presentase penduduk miskin, angka kemiskinan di Jatim selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2014, angka kemiskinan turun sebesar 12,28 persen dengan jumlah penduduk sebesar 4.748,42 jiwa. Pada tahun 2018 (Maret) jumlahnya turun signifikan menjadi 10,98 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.322,59 jiwa.

 

Dihadapan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Prov. Jatim, Pakde Karwo mendeskripsikan capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang mengalami peningkatan cukup baik. Tahun 2014, IKM Jatim mencapai 79,00 persen dan naik menjadi 80,00 persen di tahun 2015. Jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 81.00 persen pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2017, IKM di Jatim meningkat menjadi 81.33 persen.

 

“Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Jatim secara baik, efisien dan efektif berbasis kebutuhan masyarakat. IKM ini jadi bukti bahwa masyarakat puas dengan kinerja DPRD sebagai penyambung lidah rakyat,” tegasnya.   

 

Diakhir penyampaian nota penjelasan LKPJ, Pakde Karwo menyampaikan rasa terima kasih atas kerja bersama antara Pemprov Jatim dengan DPRD. Hubungan yang terjalin antara pemerintah dan DPRD Jatim sangar cair. Semua bekerja dengan komitmen kuat disertai saling kontrol dan evaluasi bersama.

 

“Banyak provinsi ingin belajar hubungan yang baik antara pemerintah dan DPRD di Jatim. Kami mengucapkan terima kasih atas kemitraan yang positif ini mulai di perencanaan hingga pelaksanaan evaluasi program kinerja di Pemprov Jatim,” ujarnya.   (min)

 Presiden Joko Widodo berbincang dengan santri pada acara Apel Akbar Santri Nusantara 2018 di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah (20/10/2018)

Solo,Jawa Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejarah telah mencatat peran besar para ulama, kiai, santri dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Ada peran besar para kiai dan para santri dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika," kata Jokowi saat menghadiri acara Apel Akbar Santri Nusantara dalam Hari Santri Nasional 2018 di Benteng Vastenburg Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam.

Para Kiai dan santri selalu bersatu ke jalan kebaikan, kebenaran, kemajuan. Menjadi santri merupakan pilihan menjadi muslim yang cinta bangsa, pribadi yang religius dan berakhlakul karimah, sekaligus nasionalis.

Presiden mengatakan pemerintah tiga tahun lalu melalui Keputusan Presiden, telah menetapkan Hari Santri, dan sejak saat itu, kemudian diperingati Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober.

Hal tersebut, kata Presiden, merupakan penghormatan dan penghargaan negara, kepada para kiai, alim ulama, para santri dan seluruh komponen bangsa yang mengikuti teladannya.

"Saya sangat paham dengan sikap kebangsaan para kiai dan santri saat dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Kiai dan santri selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara sebagai yang pertama sesuai dengan tradisi kesantrean," kata Presiden.

Presiden sangat bersyukur bangsa Indonesia dipanggil oleh tradisi kesantrean yang kuat tradisi penghormatan dan penghargaan tinggi kepada sesama manusia, menjunjung prinsip `hablum minallah` dan `hablum minannas` yang memaknai cinta Tanah Air, sebagai bagian dari iman mencintai bumi tempat berpijak, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Saya tahu tidak sulit untuk mencintai agamanya, dan sekaligus negaranya, bangsanya. Mencintai agama dan bangsa itu, dilakukan secara bersama," katanya.

Indonesia merupakan negara besar dengan 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah, agama dan adat yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan itu harus untuk saling mengenal, menghargai, menghormati di antara, suku, agama dan tradisi.

Oleh karena itu Presiden meminta tidak ada yang saling mengejek di antara daerah, suku, agama, karena aset terbesar bangsa ini, adalah persatuan, kerukunan dan persaudaraan.

"Saya selalu sampaikan marilah kita jaga bersama-sama ukhuwah islamiyah kita. Marilah kita jaga bersama-sama ukhuwah Wathoniyah kita agar persatuan persaudaraan kerukunan tetap ada di bumi NKRI," katanya.

Apel Akbar Santri Nusantara 2018 selain dihadiri Presiden Ri Jokowi bersamz Ibu Negara Iriana Jokowi, juga dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, para ulama, kiai dan sekitar 50 ribu santri dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan itu para santri secara bersama sama melakukan ikrar Santi Nusantara yang intinnya ada enam hal antara lain tentang tekad menjaga NKRI, Pancasila, UUD 1945 da Bhineka Tunggal Eka. (ant/ais)

Foto : Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat memberikan keterangan

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Anggaran pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan World Bank (WB) yang mencapai Rp 855,5 miliar ternyata tidak ada alokasinya untuk perluasan apron Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Joko Widodo saat berbicara di Medan, Sumatera Utara, Senin lalu.

Fakta ini diungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam siaran pers komisi X DPR RI yang diterima WartaTransparansi.com, Selasa (9/10/2018).

Heri ingin membantah pernyataan Presiden Jokowi itu sekaligus juga membantah pernyataan presiden yang mengatakan bahwa para tamu dalam pertemuan tahunan tersebut mengeluarkan biaya sendiri.

“Saya di Komisi XI tahu persis Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 855,5 miliar dan itu sebatas untuk biaya yang sifatnya operasional, termasuk biaya hotel dan jamuan makan, diantaranya pengeluaran akomodasi mencapai Rp 569,9 miliar.

Lalu diikuti makanan dan minuman sebesar Rp 190,5 miliar; transportasi sejumlah Rp 36,1 miliar; hiburan sebesar Rp 57 miliar; dan souvenir senilai Rp 90,2 miliar," tutur Heri.

Sementara Bank Indonesia (BI) sendiri, sambung legislator Partai Gerindra ini, mengalokasikan anggaran untuk persiapan hotel, lokasi acara (venue), serta ruang perkantoran (office) yang diperkirakan besarannya sekitar Rp 200 miliar.

Tentu para delegasi dari berbagai negara tak mau menanggung biaya sendiri.

“Jadi biaya sebesar Rp 855,5 miliar bukan untuk memperluas apron di Bandara Bali dan membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali, seperti yang disampaikam Jokowi. Itu semua pos anggarannya terpisah, mencapai hingga Rp 4,9 triliun yang dialokasikan dari APBN," papar Heri.

Legislator dari dapil Jabar IV ini memahami penyelenggaraan pertemuan IMF- WB sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dan tidak bisa dihindarkan. Ia berharap, agar pemerintah menghemat anggaran yang ada.

Apalagi, beberapa daerah sedang mengalami bencana alam. Biaya penghematan bisa digunakan untuk merehabilitasi daerah gempa dan membatu para korban.(sam)

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menjawab wartawan seusai memimpin rapat koordinasi penanganan gempa, di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (5/10/2018).

Palu, Sulawesi Tengah - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, memastikan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersama-sama instansi terkait dapat menuntaskan penanganan gempa di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah akan selesai dalam tempo dua tahun melalui tiga tahap.  

   Sebanyak 17 negara mengikuti pertemuan APO di Yogyakarta untuk membahas peningkatan produktitas tenaga kerja dan sistem pengupahan. (foto/humas kemennaker RI)

Yogyakarta (KoranTransparansi.com) – Menteri Tenaga Kerja Hanif Drakiri memiliki dua strategi untuk meningkatkan produktivitas  dan akan dibahas dalam pertemuan APO (Asian Produktivity Organization) ke-59 di  Yokyakarta.

Dua gagasan Hanif Drakiri menjadi materi khusus dalam pertemuan tersebut yakni cara meningkatkan kompetensi pekerja dan memperbaiki sistem pengupahan.

"Kita terus meningkatkan akses dan mutu terhadap pelatihan kerja sehingga memacu produktivitas kita untuk terus meningkat," kata Menaker Hanif saat membuka Strategi Menaker Tingkatkan Produktivitas Pekerja, Selasa (2/10/2018)

Dalam pertemuan APO ke-59 yang dihadiri perwakilan dari negara Iran, India, Fiji, Jepang, Bangladesh, China, Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philipines, Singapura, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam.

Setiap Tahun Anggota APO melakukan pertemuan rutin untuk membahas program dan  kegiatan APO  dalam rangka peningkatan produktivitas. APO sendiri adalah suatu organisasi negara-negara di kawasan Asia Pasific yang bersifat non provit, non politik dan non diskriminatif.

Dalam release yang diterima wartatransparansi Hanif Drakiri menyebutkan, tingkat produktivitas dan daya saing Indonesia saat ini sudah cukup membaik, prospektif dan memiliki peluang yang cukup kompetitif untuk bersaing dengan negara lainnya di tingkat ASEAN maupun Asia Pasifik.

Hasil pengukuran produktivitas yang  dilakukan Kemennaker bersama dengan Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 lalu, tingkat produktivitas Indonesia mencapai 79,66 juta rupiah per tenaga kerja, tumbuh sekitar 1,83% dari tahun sebelumnya.

"Kita mengundang dunia usaha dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dengan pemerintah supaya para pekerja bisa memiliki kompetensi yang baik dan lebih produktif," tutur Hanif.

Selain itu, Kemnaker  juga terus berupaya keras untuk  meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja agar tenaga kerja yang sudah berada di pasar kerja tidak keluar dari pasar kerja.

"Caranya antara lain melalui penyempurnaan-penyempurnaan sistem pelatihan kerja, sistem standardisasi dan sertifikasi, penerapan norma-norma ketenagakerjaan di tempat kerja, perwujudan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan manajemen, perbaikan sistem upah dan lain sebagainya," kata Hanif.

Tak hanya itu, Kemnaker juga terus memperbaiki sistem pengupahan di Indonesia supaya kedepannya lebih berbasis produktivitas.

"Kami sudah mengkaji sistem pengupahan di Indonesia bersama serikat pekerja dan asosiasi pengusaha supaya kenaikan upah selaras dengan kenaikan produktivitas," ujar Hanif. (fir)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...