Berita Utama

Prabowo Subianto melakukan salam komando saat menjenguk SBY di RSPAD.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjenguk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang dirawat di RSPAD, Jakarta, Rabu malam, karena kelelahan.     

"Beliau senior saya, dulu sangat dekat. Beliau katanya kelelahan, wajar saya jenguk beliau," ujar Prabowo.       

Prabowo datang mengenakan setelan jas. Ia menjenguk SBY dalam suasana persahabatan. Dalam pertemuannya tersebut, Prabowo mengaku mengingatkan SBY untuk lebih santai agar tidak lekas lelah.     

"Saya ingatkan, kalau beliau sudah bukan komandan batalyon lagi. Harus agak santai," ujar Prabowo sebagai diwartawan Antara      

Prabowo mengaku akan menjadwalkan ulang pertemuannya dengan SBY setelah SBY sembuh, untuk membicarakan koalisi.        

Putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan sebagai dua orang sahabat, Prabowo dan SBY juga sedikit bernostalgia mengenai hal-hal yang baik.         

Menurut AHY, keduanya akan kembali bertemu dalam suasana yang baik. 

"Mudah-mudahan nanti setelah bapak pulih, dan saya juga mendengar pak Prabowo akan melakukan lawatan keluar negeri, mungkin nanti akan diagendakan kembali bertemu dalam suasana yang baik," ujar AHY. (sam)

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan saat pertemuan dengan juara dunia lari 100 m U20 Lalu Muhammad Zohri di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/7/2018).

Bogor (KoranTransparansi.com) - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang menyiapkan pembentukan badan manajemen strategis untuk pengembangan talenta anak bangsa.  

"Kita baru mempersiapkan sebuah badan yang namanya Badan Management Strategis untuk talenta. Ini baru disiapkan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan bersama juara dunia lari 100 m U20 Lalu Muhammad Zohri di Istana Kepresidenan Bogor,  Rabu. 

Presiden menyebutkan badan itu akan melihat mulai dari dari kecil talenta-talenta yang kemungkinan ke depan memiliki peluang berkembang di Indonesia dalam berbagai bidang.

"Itu bisa bidang olahraga, bisa di bidang teknik, bidang matematika, kepemimpinan, semuanya. Ini akan mulai nanti kalau badan ini kita punyai artinya nanyi database talenta-talenta betul-betul secara detail akan diikuti sejak dini," katanya. 

Dengan langkah itu, misalnya urusan suntikan gizi, nutrisi dan lain lain bisa mulai dibangun sejak awal.

"Ini baru diproses, sedang digodok di Kantor Staf Kepresidenan," kata Jokowi. 

Ia menyebutkan munculnya Lalu Muhammad Zohri membangkitkan harapan munculnya prestasi-prestasi lain di Indonesia. 

"Kita ingin muncul superstar-superstar seperti Zohri. Nanti muncul superstar lagi yang dapat menyumbang medali emas, itu akan memberikan inspirasi kolektif kepada bangsa ini bahwa bangsa kita ini bangsa besar. Saya rasa semangatnya ke sana," katanya. 

Ketika ditanya apakah apresiasi yang sama akan diberikan kepada peraih prestasi lain, Presiden mengatakan apresiasi diberikan kepada mereka yang berprestasi di semua bidang.

"Saya kira tidak hanya bidang olahrga, di bidang yang lainnya negara juga memberikan penghargaan. Oleh sebab itu tadi kalau ada badan itu tadi, misalnya setelah menang apa yang akan dilakukan. Negara maupun yang bersangkutan betul-betul harus sinkron terus menuju ke sebuah titik tujuan," katanya. 

Ia mengatakan karena belum memliki badan manajemen strategis untuk talenta itu, sebetulnya banyak bakat, talenta yang memberikan prospek tetapi tidak diberikan support secara penuh oleh pemerintah.

"Contoh seperti Zohri ini bahwa setelah ini memerlukan dukungan penuh dalam rangka meraih prestasi ke depan," katanya. 

Menurut dia, dengan badan itu dapat mulai dikelola semua potensi dan semua bergerak memberikan dukungan kepada pengembangan talenta-talenta dan bakat itu. 

Menurut dia, suatu prestasi tidak dapat diraih secara instan tapi harus melalui proses panjang. 

"Jangan bermimpi itu. Kalau kita masih kita teruskan model instan tidak bisa. Harus betul-betul sejak dini. Oleh sebab itu perlu badan strategis untuk talenta tadi, tidak hanya di olahraga, tapi juga yang lain seperti kepemimpinan, mana  yang memiliki kepandaian di bidang sains teknologi, IT," katanya.(rom)

Dokumentasi Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) menumpang perahu karet untuk meninjau lokasi keramba ikan saat peresmian Keramba Jaring Apung atau offshore di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang, Babakan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (24/4/2018).

 

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan telah banyak melakukan inovasi dan terobosan pada era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang juga terindikasi dengan banyaknya pengakuan bidang akademis kepada Menteri Susi.

"Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti) bahkan saat ini sudah mengantongi dua gelar Doktor Honoris Causa dari dua universitas ternama di RI," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar dalam keterangan tertulis, Senin.

 

Dua universitas yang dimaksud adalah Institut Teknologi Surabaya (ITS), Jawa Timur, dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Zulficar, gelar-gelar tersebut adalah sebagai bentuk pengakuan akademis terhadap kompetensi, konsep, inovasi dan terobosan dalam bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan selama ini.

Ia juga berpendapat bahwa wajar apabila Menteri Susi dalam ujian Paket C juga ternyata mendapatkan ranking tertinggi.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berhasil meraih ijazah setara SMA setelah lulus ujian Paket C yang diikuti di satu SMA negeri daerah domisilinya, Pangandaran, Jawa Barat, 11-13 Mei 2018.

Asisten Pribadi Menteri Susi, Fika Fawzia, dalam akun sosial media Instagram sebagaimana dipantau, Jumat malam, menyatakan bahwa tepatnya pada tanggal 7 Juni 2018, Menteri Susi dinyatakan lulus dan pada Jumat (13/7) kemarin baru menerima ijazah Paket C yang tertera namanya.

Fika dalam akunnya tersebut mengungkapkan, perjalanan Menteri Susi mencapai keberhasilan tersebut dimulai pada 16 Juni 2015, yaitu seusai sidang kabinet kala itu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Anies Baswedan, menghampiri Susi Pudjiastuti dan menanyakan apakah pada tahun depannya ingin mengikuti ujian Paket C.

Awalnya tawaran itu hanya ditanggapi Menteri Susi dengan canda dan keengganan, tetapi Anies terus membujuk sehingga akhirnya Menteri Susi mengiyakan permintaan tersebut.

"Saya yang berjalan di belakang mereka berdua awalnya hanya sayup-sayup mendengar percakapan tersebut, namun akhirnya Pak Anies menoleh ke saya, `Kamu saksi, ya. Ibu udah bilang mau, jadi tahun depan kita atur`," tutur Fika dalam akunnya.

Namun karena kesibukan Menteri Susi di kabinet dan amanahnya untuk mengemban tugas sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, maka baru pada Mei 2018 bisa mengikuti ujian Paket C.

Ternyata bukan hanya lulus, dia juga berhasil meraih peringkat satu dari 569 peserta ujian paklet C se-Ciamis. (guh)

Kementerian PANRB akan membangun beribu Mall Pelayanan Publik

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menggagas dibangunnya ribuan Mall Pelayanan Publik (MAP) . Bahkan gagasan ini sudah mulai direalisasi diantaanya di Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo.

Dengan dibangunnya mall tesebut masyarakat didaerah itu akan mendapat banyak kemudahan. Ini adalah bentuk terobosan Kementerian PANRB. tegas Menteri PANRB dalam diskusi di kantor Sekretariat Negara di Jakarta Jumat.

Selain Mojokerto dan Sidoarjo, Kabupaten lainya  Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Tangerang, Kota Banda Aceh, Kota Makassar, Kota Samarinda, , Kota Palembang, Kabupaten Bantul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kulon Progo. 

“Konsep mal ditawarkan sebagai solusi dari pelayanan terpadu yang saat ini belum terintegrasi antara pelayanan pusat dan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat, dimana kita hanya datang ke satu tempat untuk memenuhi semua keperluan kita,” ujar Menteri Asman saat Leader’s Talk Sesi 2 di Kantor Sekretariat Negara, Jumat (13/07).

Dalam release yang diterima wartatranparansi.com, kemeneian Tidak main-main, pemerintah membangun Mal Pelayanan Publik yang didalamnya tersedia berbagai jenis pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat bahkan nantinya akan mengintegrasikan sistemnya. 

Dengan demikian masyarakat tidak direpotkan lagi dengan birokrasi yang selama ini dianggap berbelit.

Inovasi pelayanan ini sebagai salah satu solusi untuk mempermudah segala pelayanan yang dibutuhkan warga. “Semuanya akan terus dikembangkan,” ujar Menteri Asman.

Konsep MPP ini mengadopsi dari Public Service Hall (PSH) milik Georgia. PSH di Georgia adalah pusat pelayanan yang melayani pelayanan secara terpadu dan terintegrasi, baik antar kementerian maupun dengan pemerintah lokal di sana. 

“Konsep dan prinsip tersebut tersebut kemudian kita adopsi dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik,” imbuh Asman.

Sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo bahwa pelayanan publik harus diperbaiki dan perizinan dipermudah. “Diharapkan Indonesia juga bisa meningkatkan ranking Ease of Doing Business (EoDB) seperti Georgia,” ujarnya.

PSH Georgia mampu meningkatkan ranking EoDB, tahun 2017 dari ranking ke-16 ke posisi 9 pada tahun 2018. MPP di Indonesia juga diharapkan memiliki daya gedor EODB seperti di Georgia, sehingga target Presiden Joko Widodo dapat tercapai, yakni menduduki ranking 40 dimana saat ini masih di urutan 72. “Kehadiran MPP di Indonesia juga diharapkan membuat perubahan seperti itu,”

Hingga tahun 2018, telah terbentuk MPP di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Kota Tomohon, Kota Batam, Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Bekasi, Kota Bitung, dan Kabupaten Karangasem.

"Dengan adanya Leader’s Talk tentang MPP ini diharapkan pentingnya peningkatan pelayanan publik dapat semakin menjadi kesadaran bersama di kalangan aparatur negara,” imbuhnya.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia mulai berlomba-lomba untuk membuat MPP di daerahnya masing-masing. “Hal ini menunjukkan niat serta usaha yang baik dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dikatakan, tantangan di masing-masing daerah dapat sangat berbeda dalam proses pembangunan MPP, untuk itu Menteri berharap pada kesempatan ini dapat menjadi waktu yang sangat bermanfaat untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai MPP.

Leader’s Talk ini dihadiri Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Walikota Tomohon (Provinsi Sulawesi Utara) Jimmy F. Eman, Wakil Walikota Batam (Provinsi Kepulauan Riau) Amsakar Achmad, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia, dan CEO Good News From Indonesia. (rom)

Wakil Presisden Yusuf Kalla meresmikan rumah sakit islam Surabaya, Kamis (12/7/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla memberikan apresiasi terhadap kemajuan pembangunan fisik dan peningkatan layanan rumah sakit yang berada dibawah pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis).

“Ini RS yang memiliki sejarah panjang dan terus mengalami kemajuan. Karena itu, kami harapkan dengan pembangunan Graha RSIS ini akan melengkapi niat baik dan upaya kita memiliki layanan kesehatan yang islami,” pujinya meresmikan rumah akit tersebut di Surabaya, Kamis (12/7/2018).

Wapres Jusuf Kalla menjelaskan, selain kemajuan pendidikan, untuk menjadi bangsa yang besar, salah satu yang menentukan adalah kemajuan pembangunan di bidang kesehatan. “Jika bangsa ini ingin besar, tentu masyarakatnya harus produktif, agar bisa produktif, tentu harus sehat. Jadi kita harus bangun kesehatan” katanya.

Rumah Sakit, lanjut Wapres Jusuf Kalla, merupakan salah satu faktor penentu kemajuan kesehatan. Karena itu, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini meminta RS untuk terus meningkatkan SDM tenaga kesehatan, teknologi, hingga keramahan atau hospitality-nya . 

Ditambahkan Wapres Jusuf Kalla, perbaikan fasilitas rumah sakit tersebut tetap harus dibarengi dengan kesehatan lingkungan serta perilaku masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan bisa menjaga kebersihan lingkungan serta pola hidup yang sehat agar terhindar dari masalah kesehatan. 

Setelah memberikan sambutan dan meresmikan gedung Graha RSIS, Wapres Jusuf Kalla berkesempatan meninjau beberapa ruangan yang ada di gedung ini. Mulai dari poli umum, disusul dengan hemo dialis ruang cuci darah, kemudian menuju lantai empat di ruang Mekah rawat inap. 

Hadir mendampingi Wapres dalam kesempatan ini, a.l. Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menristek Dikti Mohammad Nasir, Kepala Sekretariat Wapres, Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Syahrul Udjud, dan Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis), Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA.  (min)

 

Susilo Bambang Yudhoyono berencana membuta memorial 10 tahun memerintah.
JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Presiden keenam Indonesia, Susilo B Yudhoyono (SBY), berencana membuat memoar tentang pengalaman menjadi orang nomor satu di Indonesia untuk diluncurkan tahun depan saat genap berusia 70 tahun.
 
"Yang jelas Ibu Ani meluncurkan buku kedua, 'menantang' saya. Bahasa 'menantang' kalau diperhalus menginspirasi untuk menerbitkan buku yang kurang lebih sama," tutur dia dalam peluncuran buku Ani Yudhoyono: 10 Tahun Perjalanan Hati, di Jakarta, Minggu.
 
Menurut Yudhoyono, biasanya mantan presiden atau perdana menteri menulis memoar atau biografi setelah dua hingga tiga tahun lengser dari posisinya.
 
Sementara dia sudah lebih dari empat tahun sejak meninggalkan pemerintahan sehingga dia nilai sekarang saat yang tepat mulai membuat memoar.
 
"Tahun depan tepat usia saya 70 tahun saya ingin mempersembahkan biografi atau memoar kepada para sahabat dan rakyat Indonesia," kata dia.
 
Ada pun terkait buku biografi istrinya, ia memberikan komentar, yakni untuk judul "Ani Yudhoyono: 10 Tahun Perjalanan Hati" sesungguhnya tidak hanya menunjukkan perjalanan hati, melainkan juga pikiran dan tindakan selama menjadi ibu negara.
 
Selanjutnya, dalam memulai tugas sebagai ibu negara, Ani Yudhoyono mencari tahu peran dan tugasnya, tetapi tidak menemukan satu sumber pun yang menentukan tugas dan peran ibu negara.
 
Yudhoyono sepakat pada hal itu karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur peran dan tugas ibu negara, berbeda dengan presiden yang jelas merujuk konstitusi, undang-undang dan konvensi yang berlaku.
 
Ia berharap buku tersebut akan memberikan gambaran mengenai peran seorang ibu negara yang hingga kini tidak didefinisikan dalam berbagai sumber. (sam)
 
 
 
 
Area lampiran
 
 
 
 
 
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...