Berita Utama

 Joko Widdo bersama Prabowo Soebianto

Jakarta (KoranTransparansi.com) - KPU telah melakukan tahapan pilpres. Jumat malam KPU sbagai penyelenggara pemilu melaksanakan pengundian nomor urut capres-cawapres peserta Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat nomor urut 1, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 2.

Adalah Ketua KPU Pusat Arief Budiman yang membuka resmi undian sekaligus memimpin jalanya undian tersebut bersama komisioner lainya. Pengundian dilakukan di ruang sidang utama gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018) malam.

Sebelum mengambil nomor urut, cawapres dari kedua kubu mengambil undian 'tahap pertama' untuk menentukan siapa yang lebih dulu untuk mengambil nomor urut capres/cawapres. Cawapres yang mendapat angka terkecil dipersilakan lebih dulu mengambil undian nomor urut peserta Pilpres 2019.

Sandiaga Uno mendapat angka 1, sementara Ma'ruf Amin memperoleh angka 10. Alhasil, Prabowo dipersilakan lebih dulu mengambil nomor urut. 

Saat giliran Jokowi mengambil undian, Ma'ruf Amin terlebih dahulu memimpin doa. Prabowo-Sandiaga juga ikut berdoa bersama.

Usai nomor urut dibacakan, para pendukung lalu mengangkat atribut pasangan calon yang mereka siapkan. Sudah ada angka pada atribut tersebut.

Pada Pilpres 2014, Prabowo, yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa, mendapat nomor urut 1. Sedangkan Jokowi, yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mendapat nomor urut 2. (sam)

 

Parlemen Ceko Nilai Indonesia Konsisten Berdemokrasi

Jakarta (koranTransparansi.com) - Parlemen Ceko menilai Indonesia sangat konsisten berdemokrasi. Karena itulah, bekerja sama dengan Indonesia memberi jaminan stabilitas, karena ada rule of law yang mengaturnya. Di negara demokratis, transparansi dan keterbukaan dijunjung tinggi.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan hal itu usai menerima delegasi Parlemen Ceko yang dipimpin Milan Stech di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018). Turut hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha, dan sejumlah Anggota DPR RI.

Disampaikan Fahri, Ceko adalah negara di Eropa timur yang memilihsistem demokrasi. Sementara Slovakia, negara pecahannya memilih sosialisme. Ceko dan Indonesia punya kesamaan sistem. Dengan sistem demokrasi, Ceko mampu menjadi salah satu negara Eropa terkaya.

“Ceko negara Eropa timur yang memilih sistem demokrasi. Mereka pecah.Slovakia memilih sosialisme dan Ceko memilih demokrasi. Dulu mereka pernah jaya, tapi kemudian setelah demokrasi, mereka bisa mengejar kemajuan kembal. Meskipun mekanisme pasarnya bebas tapi dalam jaminan sosial mereka relatif sosialistik. Itu mirip juga dengan kita,” jelas Fahri.

Ini adalah citra dan apresiasi besar dari Ceko terhadap Indonesia. Hanya persoalannya, kata Fahri, apa benar Indonesia sudah punya kepastian hukum. Ini yang harus dikonfirmasi kembali kepada pemerintah, agar mereka mau berinvestasi. Banyak kesamaan yang bisa dimanfaat untuk menjalin kerja sama bilateral.

“Pendiri bangsa kita juga jadi inspirator bagi mereka. Kesamaan ini bisa menjadi dasar kerja sama. Mereka mengatakan ingin meng-expand kerja sama di bidang ekonominya,” tambah Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Sebagai Presiden Senat Ceko, Milan juga menyampaikan, Ceko sempat menjadi sepuluh negara terkaya di Eropa. Setelah perang dunia ke-2, Ceko yang ketika itu masih bernama Cekoslovakia masuk Eropa  timur dan di bawah pengaruh Uni Soviet.

Kini, ketika pecah dengan Slovakia, Ceko mengejar kembali kejayaan ekonominya di msa monarki. Dengan sistem demokrasi yang diambil, Ceko kembali bangkit menjadi salah satu negara Eropa terkaya. Angkapengangguran hanya 2,5 persen dari jumlah penduduk. Itu pun lantaran
tidak bisa bekerja lagi.

Ekonomi Ceko relatif liberal. Namun, jaminan sosial bagi warganegaranya sangat sosialistik. Asuransi kesehatan di Ceko merupakan yang terbaik di Eropa. Melihat fakta itu, Fahri menyatakan, dari sisi ekonomi memang liberal. Artinya, meminimalisir peran negara.

“Kita sebagai negara yang sedang tumbuh bisa kerja sama dengan mereka. Seperti negara Eropa lainnya, mereka maju di bidang otomotif, teknologi, dan persenjataan,” imbuh Fahri lagi. (sam)

 

 
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Jakata (KoranTranparansi.com) - Ketua DPR Bambang Soesatyo melihat adanya ancaman yang meningkat terhadap perdamaian dan keamanan global, ketidakpastian ekonomi, tantangan sosio-kultural dan degradasi lingkungan.

Tantangan global ini membuat MIKTA perlu mengambil upaya kolektif yang lebih kuat melalui kemitraan yang inklusif.

Oleh karena itu, pertemuan Parlemen negara  MIKTA yang berlangsung pada  15-17 September 2018 mengusung tema ‘Mewujudkan Perdamaian dan Kesejahteraan: Peran Parlemen’ dimaksudkan untuk menggarisbawahi peran vital parlemen dalam memastikan kebijakan dan aksi dilakukan untuk perdamaian dan kesejahteraan rakyat.

Melalui forum ini, delegasi saling bertukar pikiran dan pandangan dalam berbagai isu seperti industri kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga perdamaian dan keamanan, memberdayakan PBB, Peran Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan serta kerja sama maritim untuk pertumbuhan dan kesejahteraan berkelanjutan.

Selain itu, pertemuan konsultatif  ini juga menyambut beragam inisiatif MIKTA untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di bawah koordinasi Indonesia seperti MIKTA Experts Meeting on Inclusive Digital Economy Hub dan MIKTA Start Up Fest.

Selanjutnya, akan diselenggarakan pertemuan lanjutan yakni World Conference on Creative Economy pada November 2018 di Indonesia.

Isu lain yang menjadi konsen yakni kurangnya kapasitas arsitektur global terutama PBB dan Dewan Keamanan dalam mengatasi masalah perdamaian dan keamanan yang muncul di berbagai belahan dunia.

“Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan tujuan MIKTA dalam memperkuat arsitektur PBB untuk perdamaian dan keamanan internasional,” tegas Bamsoet saat membacakan closing remarks 4th MIKTA Speakers Consultation, Minggu (16/09) di Istana Tampak Siring, Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet menekankan pentingnya membangun sinergi antara pembangunan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan sebagai alat memajukan perdamaian dan kesejahteraan global.

Dalam hal ini, kerja sama antar parlemen adalah fundamental untuk mendukung sinergi tersebut, termasuk melalui penyelenggaraan the 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)

Isu tentang perlindungan dan partisipasi perempuan  juga menjadi poin yang menjadi konsen dalam pertemuan ini,  Bamsoet menjelaskan bahwa perempuan harus mampu menjadi agen perdamaian dan keamanan berkelanjutan

“Kita juga menggarisbawahi pentingnya mewujudkan kerangka legislatif untuk tidak hanya melindungi dan mencegah perempuan menjadi korban konflik . Kita juga menegaskan kembali pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian dan penyelesaian konflik,” tukas Bamsoet.

Beberapa ancaman global tersebut menjadi tantangan negara yang tergabung dalam MIKTA untuk berjalan bersama-sama dalam menghadapi ancaman tersebut. Seluruh delegasi pun menyambut baik adanya soliditas yang semakin kuat di antara negara anggota MIKTA tersebut. (sam)

Pak Harto Tak Berhenti Pikirkan Ketahanan pangan

Jakarta (KoranTransparansi.com)  - Presiden ke-2 RI Soeharto (Pak Harto) tidak pernah berhenti memikirkan ketahanan pangan, sebab bagi dia tidak akan ada ketahanan nasional di dalam negara apabila rakyatnya kurang makan.

Pernyataan itu dikemukakan puteri pertama Pak Harto, Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) dalam buku “Soeharto: Ketahanan Pangan dalam Pembangunan Nasional” yang peluncurannya dilakukan di Gedung Dewan Pers di Jakarta.

Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Harapan Kita itu ditulis oleh wartawan senior Koos Arumdanie. Sang penulis adalah seorang jurnalis yang telah mengikuti dari dekat dinamika pemerintahan di Istana Negara sejak masa Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto.

Berbekal catatan-catatan semasa aktif meliput kegiatan kepresidenan itu pula, ketua Pewaris (Persatuan Wartawan Istana) itu mengungkap lebih rinci apa itu ketahanan pangan dalam hubungannya dengan pembangunan nasional di era Orde Baru.

Dalam buku tersebut Mbak Tutut lebih lanjut menceritakan, sejak berhenti dari jabatan Presiden RI ke-2, Pak Harto yang saat itu sedang terkena stroke dikunjungi  Hioe Husni Wijaya, teman memancingnya. 

Pak Harto pun bertanya, “sekarang harga beras berapa?”  Dijawab Hioe:”Enam ribu dua ratus, Pak.”  Pak Harto menimpali: ”Mahal ya… kasihan rakyat.” Raut mukanya tampak murung. 

“Itu beras dari mana, dalam negeri apa impor?” Lagi Pak Harto bertanya.  Hioe menjawab bahwa beras itu menurut pemberitaan berasal dari Vietnam. Pak Harto semakin masygul. ”Berarti swasembada saya gagal,” katanya.

Dibagi dalam sepuluh bab, buku setebal 258 halaman itu secara lengkap menghadirkan sejumlah data dan informasi yang menarik tentang latar belakang Pak Harto memilih ketahanan pangan sebagai basis pembangunan nasional, termasuk bagaimana peran Bulog dan Koperasi maupun inovasi teknologi yang diadopsi Pemerintah Orde Baru. 

Kegigihan Presiden Soeharto mewujudkan ketahanan pangan membuahkan hasil yang pencapaiannya diakui badan pangan dunia (FAO). Lembaga dunia itu pada Juli 1986 menganugerahi medali emas kepada Presiden Soeharto yang bertuliskan “From Rice importer to self-sufficiency”.

Medali tersebut khusus diberikan kepada kepala negara di dunia yang berhasil dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam mencapai swasembada pangan.

FAO menggunakan istilah “Food Security” untuk menjelaskan tentang ketahanan pangan. Dengan definisi ini maka ketahanan pangan diposisikan sebagai tolok ukur terhadap kekuatan gangguan pangan di masa depan atau terhadap ketiadaan suplai pangan akibat berbagai faktor seperti kekeringan, instabilitas ekonomi, gangguan transportasi angkutannya hingga terjadinya konflik atau peperangan.

Secara umum kebijakan Presiden Soeharto sebagaimana tercermin dalam program pembangunan nasional dengan jelas mengupayakan stabilitas pangan, khususnya beras yang diindikasikan dengan kemampuan menjamin harga dasar dan harga tertinggi yang ditetapkan melalui pengadaan pangan nasional. 

Selain itu, membangun pertanian nasional yang kuat menjadi keputusan politik yang dibuktikannya dengan menyediakan anggaran pembangunan bagi sektor pertanian dan irigasi selama bertahun-tahun dalam jumlah besar. 

Puncaknya terjadi ketika Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang RI No.7 tahun 1996 tentang Pangan yang menempatkan ketahanan pangan sebagai titik sentral kebijakan pembangunan bangsa. (mat)

 

 
Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Fahri Hamzah (F-PKS) saat memimpin Rapat Konsultasi DPR RI dengan Menko Perekonomian, Menkeu, Mendikbud, Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menkes, Mensos, Menpar, Mendes, PDTT, Kepala  BNPB, di Gedung DPR RI

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak, yakni Lombok dan Sumbawa. Serta untuk seluruh Kementerian dan Lembaga digerakkan dalam pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat membacakan salah satu kesimpulan rapat konsultasi DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pariwisata, Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2019).

Fahri menambahkan, pihaknya juga meminta penyederhanaan birokrasi penanganan bencana gempa Lombok dan Sumbawa dengan kepemimpinan yang lebih solid. “Yang memastikan keterpaduan data, keterpaduan rencana penanganan dan keterpaduan didukung pembiayaan penanganan dampak gempa,” jelasnya.

Kemudian, DPR RI juga meminta agar pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya. “Hal ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek  sampai dengan jangka panjang,” ungkap Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Lebih lanjut, DPR RI meminta agar pemerintah meninjau kebijakan pembanguna hunian sementara (Huntara) dan segala fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang. Pemerintah dapat mengatur agar huntaran menjadi rumah tumbuh yang  pada waktunya menjadi permanen.

Terakhir, DPR RI meminta agar dana bantuan stimulan segera ditransfer sementara yang sudah ditransfer ke masyarakat dapat segera digunakan secara swakelola. “Sehingga tidak tersimpan lama di rekening. Dapat menjadi modal masyarakat untuk membangun tempat tinggalnya,” tutup politisidapil NTB itu.(sam)

  Jaringan Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Jangkar Bumi) mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 di Jakarta, Minggu (9/9/2018). (Istimewa)
Jakarta (KoranTransparansi.com) - Jaringan Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Jangkar Bumi) mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
 
Ketua Umum Jangkar Bumi Ahmad Iman mengatakan dukungan terhadap Jokowi merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja Jokowi selaku petahana dalam rangka perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 
 
"Pak Jokowi selama periode 2014-2019 banyak membuat program yang memihak terhadap TKI," kata Ahmad Iman di depan awak media di Jakarta, Minggu.
 
Misal, kata dia, pengesahan UU Nomor 18 Tahun  2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, adanya perlindungan jaminan sosial, program desa migran produktif, ketegasan diplomasi, optimalisasi fungsi BLK, KUR, dan PMI berbunga ringan dan program keberpihakan terhadap buruh migran dan mantan buruh migran.
 
Menurut Ahmad iman, Jangkar Bumi sudah terbentuk di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri ada di enam wilayah, yakni NTB, Jatim, Jateng, Jabar, dan Banten.
 
"Di luar negeri kami ada perwakilan di Hongkong, Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Malaysia, dan Brunei Darussalam," kata Ahmad Iman sebagaimana dilaporkan oleh AntaraNews
 
Ia berharap jika Jokowi  kembali terpilih bisa lebih memperhatikan kesejahteraan purna TKI dan memperkuat sistem perlindungan TKI di luar negeri. 
 
"Saya berharap ke depannya ada program yang konkret terkait pembinaan para purna TKI sebab biasanya selepas mereka pulang ke Indonesia kondisi ekonomi mereka kembali menurun," katanya.(kh)
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...