Berita Utama

Ketua KPK Agus Rahardjo.

Medan (Koran Transparansi) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan perguruan tinggi di Indonesia belum terlalu peka soal ancaman dan dampak korupsi. 

"Meski kita tertatih, prestasi Indonesia dieradikasi korupsi ada. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia jika dilihat di ASEAN awalnya paling rendah. Data 2016, angka Indonesia 3,7 berada di posisi tiga dan Malaysia justru ada di angka 4,7," kata Ketua KPK dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Rabu.

Hal itu, menurut dia, merupakan gambaran bahwa hasil pemberantasan korupsi ada, tapi masih perlu keterlibatan semua pihak.

Persoalannya, menurut dia, masih banyak yang melihat seolah korupsi itu hal biasa saja, padahal kelaparan di Papua salah satu cermin.

"Dana otonomi khusus begitu besar, larinya ke mana?," kata Agus. 

Gambaran pendidikan Indonesia dengan anggaran Rp400 triliun, tetapi masih ada ditemukan sekolah bobrok, terutama untuk sekolah dasar, ujarnya.

Keadaan semacam itu, dinilainya, mengherankan. Apalagi, dikemukakannya pula, perguruan tinggi Indonesia di jajaran dunia peringkatnya pun masih kalah dari negara-negara lain.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ada di urutan 15 besar dunia, sehingga dinyatakannya, menjadi salah satu alasan masuk Kelompok 20 Negara (Group 20/G20).

Kondisi tersebut, menurut Agus, seharusnya juga dibarengi perubahan tingkah laku, dan perlu kesadaran untuk betul-betul berubah karena untuk menjadi negara maju diperlukan mentalitas yang jauh dari korupsi

Jika dilihat, ia mengungkapkan, berapa perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah memasukkan tema korupsi? Ternyata, ia menyatakan, baru lima dengan yang menonjol melakukannya adalah Institut Teknologi Bandung (ITB).

ITB menerapkan aturan bahwa mahasiswa dan dosen yang nyontek dalam berkarya akan diskors selama satu semester.

Adapun perguruan tinggi swasta (PTS) yang sudah memulai hal serupa, dinyatakannya, adalah Universitas Bina Nusantara (Binus), di mana mahasiswa yang menyontek akan dikeluarkan, sedangkan lulusan yang melakukan korupsi akan dicabut ijazahnya.

Oleh karena itu, Agus menilai terlihat bahwa perguruan tinggi belum peka untuk isu korupsi, terbukti pula sulitnya KPK untuk mendapat saksi ahli untuk kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis data base tunggal secara elektronik (KTP-el).

Fakultas-fakultas hukum seharusnya juga bisa membantu mendorong cepatnya aturan pemberantasan korupsi sektor swasta, ujarnya. 

Dalam isu pengawasan korupsi, menurut dia, perguruan tinggi seharusnya juga bisa membantu pemerintah daerah (pemda) terkait soal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Deputi Pencegahan KPK, dikemukakannya, mendampingi beberapa daerah dengan staf hanya sekitar 200 orang. 

"Pasti tidak mampu mendampingi semua daerah dan instansi, di sini sebenarnya perguruan tinggi bisa membantu melakukannya. Jadi, bantu kami. Kenapa Universitas Cenderawasih tidak berperan dampingi pemdanya, agar layanan kesehatan lebih baik?" demikian Agus Rahardjo, yang turut prihatin atas musibah gizi buruk di Papua. (mat)

Empat pejabat yang dilantik Presiden Joko Widodo adalah Idrus Marham, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dan Marsdya Yuyu Sutisna di Istana Negara, Jakarta pada Rabu.

 

Jakarta (Koran Transparansi) - Presiden Joko Widodo melantik empat pejabat pemerintah yaitu Idrus Marham, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dan Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Menurut laporan Antara di Istana Negara Jakarta pada Rabu, Presiden Joko Widodo memasuki ruangan acara pelantikan pada pukul 09.10 WIB.

Sejumlah menteri Kabinet Kerja menghadiri acara tersebut sejak pukul 08.30 WIB.

Presiden melantik politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko dilantik oleh Presiden sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.

Sementara itu, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Kemudian Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Yuyu sebelumnya merupakan Wakil KSAU.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan lupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa saya akan setia menjunjung tinggi Sumpah Prajurit," demikian Presiden menuntun pengambilan sumpah jabatan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Yuyu.

Para pejabat yang diangkat juga telah menandatangani berita acara pelantikan dihadapan Presiden dan disaksikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga menghadiri pelantikan itu.

Para undangan yang hadir juga memberikan selamat dan menyalami para pejabat yang baru dilantik. (sam/rom)

Pelantikan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (F-PG)

 

Jakarta (Koran Transparansi) - Bambang Soesatyo, yang populer juga dikenal dengan Bamsoet akhirnya resmi menduduki kursi Ketua DPR RI, setelah dilantik dan diambil sumpahnya pada Rapat Paripurna DPR RI.

Acara pelantikan Bambang dihadiri Pimpinan dan para anggota DPR, Wakapolri, Jaksa Agung, serta keluarganya sendiri, Bamsoet menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018) itu, sangat ditunggu-tunggu publik. Karena salah satu agendanya berisikan pelantikan Ketua DPR baru.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang memimpin rapat, membacakan langsung surat keputusan pemberhentian Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan surat masuk dari DPP Partai Golkar yang resmi mengajukan nama Bamsoet sebagai pengganti Setya Novanto.   

Bamsoet diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan disaksikan langsung para Wakil Ketua DPR RI. “Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e UU No.17/2014 tentang MD3 diubah menjadi UU No.42/2014 yang intinya berbunyi Pimpinan DPR RI berhenti dari jabatannya karena diberhentikan,” kata Agus saat membacakan surat keputusan pada Rapat Paripurna itu.

Agus juga menyampaikan, dengan dilantiknya Ketua DPR RI yang baru, diharapkan lembaga ini bisa semakin kuat di bawah kepemimpinan sosok baru ini. Bamsoet menduduki jabatan Ketua DPR yang sempat lowong beberapa pekan. Ia melanjutkan sisa masa jabatan yang ditinggalkan Setya Novanto untuk periode 2014 hingga 2019. (rom)

Tjahjo Kumolo mengatakan, jaminan kesehatan memang menjadi salah satu permintaan asosiasi perangkat desa di Indonesia. Meski mereka tak menuntut lagi menjadi PNS, asalkan kesejahteraan dipenuhi, termasuk jaminan kesehatan.

JAKARTA (koran Transparansi)  – Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berencana membuat draf peraturan sebagai payung hukum terkait pemberian jaminan kesehatan untuk aparat desa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, jaminan kesehatan memang menjadi salah satu permintaan asosiasi perangkat desa di Indonesia. Meski mereka tak menuntut lagi menjadi PNS, asalkan kesejahteraan dipenuhi, termasuk jaminan kesehatan.

“Saya kira ini bisa buat tim cepat untuk membuat draf untuk masuk ke Setneg. Ini kan juga program unggulan Pak Jokowi (jaminan kesehatan),” kata Tjahjo di Kantor Kemendagri. 

Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda), Syarifuddin menambahkan, pihaknya bersama Direktur Utama BPJS Fachmi Idris akan segera melangsungkan pertemuan untuk membahas draf regulasi ini. Payung hukum dana desa ini rencanannya akan dalam bentu Peraturan Presiden (Perpres).

“Setiap pengeluaran APBD ini harus rumuskan payung hukumnya, paling tidak perpres. Kita sepakat aparat desa menjadi bagian dari pelayanan BPJS,” ujar Syarifuddin.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan BPJS dan pemerintah telah bersepakat untuk membuat payung hukum jaminan kesehatan aparat desa. Sebab, pelayanan kesehatan ini tak semuanya ditanggung pemerintah daerah (pemda).

“Kita akan segera koordinasi untuk segera terbitkan Perpres. Pak Presiden pasti akan sangat mendukung, aparat di tingkat paling bawah ini kan terjamin kesehatannya,” kata Fachmi.

Dia memperkirakan jika di Indonesia terdapat 75 ribuan desa maka jumlah aparat desa sebanyak 400 ribuan. Mengingat satu desa minimal memiliki 5 aparat desa. (sam)

Anggota Baleg DPR RI Bachtiar Aly.
Jakarta (Koran Transparansi) - Memasuki Masa Persidangan III tahun sidang 2017-2018, Badan Legislasi DPR RI sedang memproses Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.
 
Anggota Baleg DPR RI Bachtiar Aly memastikan, penyusunan RUU ini akan mengedepankan pelestarian kekhasan atau keistimewaan kurikulum pendidikan pesantren. Pasalnya, lembaga pendidikan keagamaan telah banyak mencetak kader unggul yang berkontribusi untuk umat dan bangsa. 
 
“RUU ini jangan sampai melakukan upaya fatal menyeragamkan, jadi kekhasan dari pesantren itu dari sejarah, kiainya dan sebagainya dengan kitab-kitab yang dipelajari di sana itu jangan dihapus,” papar Bachtiar sesaat setelah rapat di ruang sidang Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/01/2018). 
 
Dia juga menyampaikan, RUU yang sedang dibahas saat ini akan memperhatikan asas kemanfaatannya. Selain itu akan berupaya tidak akan tumpang tindih dengan UU pendidikan yang sudah ada. RUU ini juga tidak akan ikut campur dalam ranah independensi lembaga keagamaan ini.
 
 “Yang penting adalah kemanfaatannya, jangan sampai tumpang tindih. Independensi dan kemandirian pesantren yang sudah jalan, mestinya jangan sampai diintervensi,” ujar politisi Partai NasDem ini.
 
Dia juga menyampaikan dalam penyusunan undang-undang ini akan melibatkan para pakar yang sudah bergelut dalam dunia pesantren, dengan tujuan memperkokoh pesantren agar bisa tumbuh dan berkembang.
 
“Agar pesantren lebih berkontribusi lagi untuk bangsa dan negara ini. Lebih dari pada itu dengan semangat kebangsaan kita indentitas dari pesantren itu tidak tercabik-cabik. Jadi saya setuju biarlah pesantren itu tumbuh berkembang, tapi diatur untuk memperkokoh,” harap politisi asal dapil Nasdem itu.(rom)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.
Jakarta (Koran Transparansi) - Pelaksanaan program pemusatan pelatihan nasional (pelatnas) bagi atlet menjelang Asian Games 2018 dianggap sudah sangat mendesak waktunya. Mengingat penyelenggaraan Asian Games 2018 yang tak lama lagi, semestinya para atlet sudah tinggal fokus untuk berlatih.
 
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak seluruh stakeholder untuk bekerjasama bahu membahu menyelesaikan segala permasalahan yang masih mengganjal.
 
“Semestinya atlet tak perlu mikir anggaran lagi saat ini. Dimanapun di dunia pertandingan, tuan rumah itu nuansanya pemenang, kita harus betul-betul mewujudkan kemenangan itu melalui support penuh, apapun bentuknya,” ujar politisi F-PKS itu dalam pesan singkat kepada Parlementaria, Jum’at (12/01/2018).
 
Seperti diketahui, pelaksanaan Asian Games 2018 akan digelar di Jakarta dan Palembang sejak tanggal 18 Agustus sampai 2 September 2018 mendatang. Ini merupakan kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah sejak tahun 1962.
 
Selagi menjadi tuan rumah, Indonesia diharapkan bisa memperbaiki peringkatnya di level Asia. Target masuk 10 besar Asia dengan raihan  emas di 15 cabang pun dipatok pemerintah untuk atlet-atlet Indonesia.
 
Pada SEA Games 2017 Kuala Lumpur yang lalu, Indonesia tak mampu perbaiki peringkat. Bahkan dari jumlah perolehan medali emas, perolehan cenderung menurun dari sebelumnya 47 emas menjadi 38 medali emas untuk tahun ini.
 
Bahkan, jika bicara sejarah keikutsertaan di Asian Games, kontingen Merah Putih belum pernah mendapat prestasi mencapai 20 emas. Raihan tertinggi Indonesia adalah 11 emas saat pertama kali menjadi tuan rumah pada tahun 1962. (rom)
banner