Berita Utama

 Presiden Joko Widodo ramah tamah dengan perwakilan Ketua OSIS, Ketua Pramuka dan Ketua Rois tingkat SM-SMK se-Jawa Barat di Lapangan Dirgantara Majalengka, Kamis.

Majalengka (KoranTransparansi.com) - Seorang pelajar SMA dari Kabupaten Indramayu yang menderita buta warna parsial, Anzal Ibrahim, mengeluh Kepada Presiden Joko Widodo terkait banyak jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna.

"Mengapa banyak jurusan-jurusan yang melarang buta warna untuk masuk," kata Anzal saat acara ramah tamah Presiden dengan perwakilan Ketua OSIS, Ketua Pramuka dan Ketua Rois SMA-SMK se-Jawa Barat di Lapangan Dirgantara Majalengka, Kamis.

Atas pertanyaan ini, Presiden meminta Menteri Pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendi untuk menjelaskan.

"Memang ada kebijakan dari sekolah dan Perguruan Tinggi untuk bidang-bidang tertentu mensyaratkan harus yang tidak buta warna. Tapi tidak itu saja, ada syarat lain, karena nanti kalau lulus kaitannya dengan pekerjaaannya. Kalau nanti tidak cakap karena kekurangan itu bisa membahayakan bidang pekerjaan itu," kata Muhadjir.

Mendikbud mengaku bahwa syarat itu bukan kementeriannya yang mensyaratkan, tetapi sudah menjadi standar internasional untuk bidang-bidang tertentu.

Presiden menambahkan bahwa tidak semua bidang melarang penderita buta warna untuk masuk dan tidak perlu khawatir.

"Tapi tidak semua bidang, artinya banyak bidang yang bisa dimasuki, ngak usah khawatir mengenai itu," kata Presiden memberi semangat kepada Anzal.

Presiden di awal ramah tamahnya mengatakan bahwa cita-cita masih terbentang luas, tapi harus dengan kerja keras dan kedisiplinan.

"Lakukan hal-hal produktif. Ke depan kesempatannya besar tapi tantangannya juga besar," kata Kepala Negara.

Namun Jokowi yakin dengan para pelajar yang memiliki wajah-wajah cerah dan optimis bisa menjadi generasi yang bisa bersaing.(guh)

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkapkan ada 74 orang terduga teroris yang berhasil ditangkap polisi pasca serangan bom di beberapa wilayah Indonesia.

"Dari bom Surabaya maka Polri didukung teman-teman bersama TNI melakukan penindakan sehingga dalam waktu 8 hari dari 13-21 Mei sudah 74 orang ditangkap dan 14 orang di antaranya meninggal dunia karena melawan pada saat ditangkap, antara lain di Jawa Timur 31 orang, Jawa Barat 8 orang, Banten 16 orang, Sumatera bagian Selatan 8 orang, Riau 9 orang dan Sumatera Bagian Utara 6 orang," kata Tito di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

 menyampaikan hal itu seusai menghadiri rapat terbatas pencegahan dan penanggulangan terorisme yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para menteri Kabinet Kerja.

"Pasca bom Surabaya minggu lalu Polri sudah melakukan investigasi pengungkapannya termasuk mendeteksi jaringan. Dari hasil operasi, kita meyakini atau dugaan yang sangat kuat sekali aksi di Surabaya terkoneksi dengan penyerangan di Polda Riau, insiden di Mako Brimob dilakukan oleh Jamaah Ansharut Daulah yang memiliki afiliasi ISIS di Suriah," ungkap Tito.

Polri juga menemukan dan menyita ada barang bukti seperti bom siap pakai maupun materi bahan peledak lainnya, baterai, switcher dan lainnya.

"Dari 74 orang itu tokoh utama belum ditangkap, tapi sudah ditangkap ketua JAD Jawa Timur, tapi tidak kami sebutkan," tambah Tito.

Menurut Tito, Presiden dan Wakil Presiden sudah memberikan arahan untuk menangani terorisme lebih komprehensif.

"Artinya selain penegakan hukum kepada jaringan in dilakukan juga upaya `soft power` terutama untuk membendung ideologi terorisme karena ini bukan agama tertentu, kemudian upaya pengembangan ekonomi dan pendekatan `soft` lainnya termasuk melibatkan masyarakat, kajian kurukulum, untuk membendung ideologi terorisme dengan ideologi lain seperti Pancasila melalui pengembangan lebih humanis," ungkap Tito.

Pekan lalu, terjadi teror di sejumlah daerah di Indonesia. Serangan teroris awalnya terjadi pada 8 Mei 2018 yaitu terjadi kerusuhan antara narapidana terorisme dengan anggota Densus 88 di rumah tahanan Mako Brimob menjelang tengah malam. Akibat dari kerusuhan itu, lima orang polisi meninggal, satu orang polisi disanderan, dan satu orang napi teroris tewas.

Ada 155 orang napi teroris yang merebut senjata petugas dan mengambil alih rutan hingga akhirnya mereka menyerah pada 10 Mei 2018 dan seluruhnya dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan.

Selanjutnya pada 13 Mei 2018, kota Surabaya diguncang serangan bom bunuh diri. Bom pertama meledak di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jalan Diponegoro dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno yang menyebabkan korban tewas mencapai 14 orang, termasuk para pelaku diduga berjumlah enam orang yang merupakan satu keluarga, sedangkan korban luka-luka tercatat mencapai 41 orang.

Selang 14 jam kemudian, ledakan bom terjadi di Blok B Lantai 5 Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo. Ledakan itu merenggut tiga nyawa yang merupakan satu keluarga terduga teroris yang akan melakukan serangan bom. Pada 14 Mei 2018 juga terjadi bom bunuh diri di pintu masuk kantor Mapolrestabes Surabaya yang menyebabkan empat pelaku tewas dan masyarakat dan polisi yang ada di sekitar ledakan juga terluka.

Selanjutnya pada 16 Mei 2018 terduga teroris menyerang Mapolda Riau yang menyebabkan seorang polisi meninggal, sedangkan 4 orang terduga teroris ditembak hingga tewas. (guh)

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah).

 

 

 

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah).

 

 

Pekanbaru (KoranTransparansi.com) - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan delapan terduga teroris berhasil ditangkap di sejumlah daerah di Riau pascaserangan teroris di Markas Polda Riau. Tito meyakini teror di Riau itu satu rangkaian dengan teror di Mako Brimob dan teror bom di Jatim karena dilakukan oleh jaringan yang sama, Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

"Kelanjutan kasus ini sendiri sudah ada delapan orang yang ditangkap oleh tim," kata Tito saat berkunjung ke Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Kamis

Tito tidak menjelaskan lokasi para terduga ditangkap dan demikian pula dengan identitas mereka. Tito hanya mengungkapkan bahwa kedelapan teroris itu ditangkap oleh tim gabungan Mabes Polri, Polda Riau dan Polres.

Tito menegaskan bahwa polisi terus menyelidiki dan mengembangkan kasus ini. Tito juga menyebut pihaknya masih turut mendalami jaringan terduga teroris yang melakukan penyerangan dan yang ditangkap.

Akan tetapi, jika melihat serangkaian aksi teror yang terjadi mulai dari Mako Brimob, Surabaya hingga Mapolda Riau, Tito yakin mereka berasal dari jaringan yang sama, yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

"Saya sudah sampaikan, semua yang laksanakan kegiatan (terorisme) Jamaah Ansharut Daulah. Saya berani tunjuk hidung karena 3-4 tahun kita melihat pengembangan dari kelompok jaringan ini," kata Tito sebagaimana dilaporkan Antara.

Empat tersangka teroris mati dalam percobaan serangan ke Mapolda Riau Rabu pagi kemarin. Seluruh tersangka berasal dari Kota Dumai.

Setelah teror itu, Polres Dumai menggeledah lima lokasi untuk menangkap sejumlah orang, namun tidak mengungkapkan secara detail para pelaku ini. (sam)

 

Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh dan Deputi bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Gatot Darmanto menandatangani kerjasama pengembangan aplikasi e-performance based budgeting untuk pemerintah daerah di Jakarta

JAKARTA (KoranTrasparnsi.com) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mewujudkan anggaran berbasis kinerja secara elektronik (e-performance base budgeting). 

Sayangnya banyak  Kabupaten/Koata dan Provinsi yang baru menerapkan  e-budgeting sehingga masih banyak bolong-bolong yang berpotensi menimbulkan in efisiensi. Meski begitu ini hal yang angat positif.

Kementerian PANRB mendorong seluruh Pemerintah Daerah (pemda) di Indonesia  untuk menerapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Perencanaan yang telah dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Penerapan aplikasi berbasis teknologi informasi itu bertujuan untuk mewujudkan manajeman perencanaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.

Sestama BPKP Dadang Kurniawan mengatakan, dalam aplikasi SIMDA ada sejumlah sub sistem pendukung, yaitu SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, dan SIMDA Gaji. “Sampai 31 April 2018, aplikasi SIMDA telah diterapkan di 444 pemda. 

Sedangkan untuk aplikasi SIMDA Perencanaan, per 30 April 2018, sudah diimplementasikan oleh 161 pemda,” ujarnya  dalam acara Penandatangan Kerjasama Pengembangan Aplikasi E-Performance Based Budgeting untuk pemerintah daerah dan Penyerahan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2017, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (16/05).

Selain SIMDA Perencanaan (e-planning), BPKP sudah mengembangkan berbagai aplikasi, antara lain e-musrenbang, dan e-ASB, sebagai bagian grand design sistem tata kelola pemda yang terintegrasi dengan e-budgeting pada aplikasi SIMDA Keuangan. 

“Aplikasi itu sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Korupsi antara BPKP dengan KPK untuk memfasilitasi pemda dalam menyusun dokumen perencanaan daerah,” imbuhnya.

Penggunan aplikasi ini membantu pemdadalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, transparan, akuntabel dan auditable. Dadang berharap, pengembangan Aplikasi SIMDA Perencanaan dapat menambah, memperkuat, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaann tata kelola pemda, mulai dari perencanaan daerah sampai pelaksanaan tahunan.

Sinergi dengan Kementerian PANRB ini merupakan salah satu kontribusi pemerintah pusat kepada pemda untuk penerapan e-gov terintegrasi, yaitu pengintegrasian fungsi e-planning, e-budgeting sampai dengan e-SAKIP.

Untuk mendukung semua itu dilakukanlah penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri PANRB Asman Abnur, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntablilitas Aparatur dan Pengawasan M Yusuf Ateh, dan Sestama BPKP Dadang Kurniawan.

Penandatanganan itu diharapkan dapat menjadi langkah maju untuk terus meningkatkan hubungan kerjasama guna mendorong percepatan terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih. 

“Koordinasi dan sinergi harus terus dilakukan secara berlanjut dalam rarngka pengembangan dan implementasi e-gov terintegrasi pada seluruh pemda,” tegas Dadang. (rom)

Dalam keterangan persnya Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengutuk keras tindakan biadab pengeboman tiga gereja di Surabaya secara serentak yang memakan korban

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengutuk keras tindakan biadab pengeboman tiga gereja di Surabaya secara serentak yang memakan korban, tidak saja orang dewasa tapi juga anak-anak pada minggu dan Senin.

“Saya atas nama DPR dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban serangan bom di tiga gereja di Surabaya. Saya juga mengutuk keras aksi keji peledakan bom di tiga gereja yang merenggut korban jiwa. Aksi terorisme seperti ini tidak bisa dibiarkan.

Tidak ada satupun ajaran agama yang memperbolehkan umatnya membunuh orang lain. Aparat keamanan harus menindak tegas pelaku dan jaringan terorisme yang terlibat,” ujar Bamsoet.

Kejadian itu, lanjut Bamsoet, sekaligus menyadarkan kita bahwa para pelaku teror atau teroris itu ada di sekitar kita. Hidup bersama kita. Bisa jadi mereka juga ada di media sosial yang selama ini ikut mengutuk dan mencaci maki aparat yang melakukan penindakan kepada para terduga teroris dengan tuduhan pelanggaran HAM.

Dan kini, pasca tragedi penyanderaan di Mako Brimob beberapa waktu lalu, jaringan atau sel-sel yang selama ini terkesan tidur mulai muncul ke permukaan. Mulai dari aksi penikaman anggota intel polri di Depok hingga aksi peledakan bom di beberapa titik di Surabaya minggu pagi yang memakan korban anak-anak tak berdosa. Kita tidak tahu berapa banyak lagi target mereka.

“Sebagai Ketua DPR RI, saya kehabisan kata-kata untuk mengutuk keras aksi bom bunuh diri yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di tiga gereja di Surabaya. Kecuali mendorong aparat penegak hukum untuk segera mengungkap jaringan pelaku serta menindak tegas tanpa pandang bulu,” pungkasnya

Atas nama DPR, politisi dari Fraksi Partai Golkar ini meminta tindakan para pelaku harus segera diproses hukum. Sebab, apabila aparat kepolisian tidak bergerak cepat, dikhawatirkan akan ada pihak yang memprovokasi masyarakat sehingga kerukunan dan kedamaian bisa terganggu.

“Saya tegaskan, negara kita tidak memberikan ruang toleransi bagi para pelaku tindakan kekerasan dan terorisme. Apalagi ini bisa mengganggu kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat,” tegas Bamsoet. (sam)

Presiden Jokowidi GKI Surabaya usai ledakan bom teroris

Surabaya - Presiden Joko Widodo menyebut teror bom di 3 gereja di Surabaya sebagai aksi biadab. Jokowi menegaskan negara tidak akan tinggal diam untuk mengusut jaringan pelaku teroris.

"Tindakan terorisme kali ini sungguh biadab dan di luar batas kemanusiaan," kata Jokowi dalam jumpa pers di RS Bhayangkara, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5/2018).

Berikut pernyataan lengkap Presiden Jokowi:

Hari ini telah terjadi aksi teror di 3 lokasi di Surabaya. Tindakan terorisme kali ini sungguh biadab dan di luar batas kemanusiaan yang menimbulkan korban anggota masyarakat, anggota kepolisian dan juga anak-anak yang tidak berdosa.

Termasuk pelaku yang menggunakan dua anak berumur kurang lebih 10 tahun yang digunakan juga untuk pelaku bom bunuh diri.

Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apa pun. Semua ajaran agama menolak terorisme apa pun alasannya.

Tak ada kata yang dapat menggambarkan betapa dalam rasa duka cita kita semuanya atas jatuhnya korban akibat serangan bom bunuh diri di Surabaya ini.

Pagi tadi saya sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan saya perintahkan untuk membongkar jaringan itu sampai akar- akarnya.

Seluruh aparat tak akan membiarkan tindakan pengecut semacam ini dan mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama nilai nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan.

Saya juga mengimbau seluruh rakyat di seluruh pelosok tanah air agar semua tetap tenang, menjaga persatuan dan waspada. Hanya dengan upaya bersama seluruh bangsa terorisme dapat kita berantas kita harus bersatu melawan terorisme

Terakhir marilah kita berdoa kepada para korban yang meninggal dunia semoga mereka mendapatka tempat yang terbaik di sisi Allah SWT dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan.

Korban-korban yang luka-luka mari kita doakan agar diberi kesembuhan dan negara, pemerintah menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban.

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...