Berita Utama

Joko Tetuko Abdul Latif, pemimpin redaksi korantranpsransi & www.korantransparansi.com

Surat Terbuka

Alhamdulillah, Mensyukuri Satu Tahun

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

(Semoga keselamatan dan rahmat Allah, serta keberkahan-Nya terlimpa)

Sungguh tidak terasa jika Korantransparansi.com bersama Koran Transpransi (media cetak Dwi Mingguan) sudah melalui masa-masa ujian selama satu tahun dengan berbagai suka dan sulit. Tentu saja sebagai media baru di dunia online dengan persaingan tidak bisa lagi dihitung dengan jari, maka menerbitkan secara konsisten dengan menjaga marwah profesional dan proporsional secara regional, nasional, dan internasional, bukan pekerjaan mudah.  

 Dokumentasi Presiden Joko Widodo (keempat kiri) dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe (ketiga kiri) menggelar pertemuan bilateral di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika tahun 2015, Jakarta Convention Center, Rabu (22/4/2015). Pertemuan tersebut guna menindaklanjuti berbagai kerja sama yang telah disepakati dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Jepang akhir Maret lalu.

MANILA,FILIPINA - Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Manila, Filipina, pada Minggu sore menjelang Pertemuan Retreat Pemimpin Asia Timur (East Asia Summit Leaders` Retreat).

Wapres Jusuf Kalla pencet tombol dibuka ISEF di Surabaya (Kamis (9/11/2017)

SURABAYA (KT) -  Wakil Presiden RI HM. Jusuf Kalla mengajak para santri untuk mulai usaha dengan cara berdagang. Menurutnya, berdagang merupakan cara yang halal, dan sesuai ajaran sunah rosul. tutur JK ketika membuka ISEF di Surabaya, Kamis (9/11/2017) 

Dokumentasi - Gabungan TNI-Polri berhasil meringkus 21 orang yang diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Nimbokrang, Jayapura, Papua, Senin (11/8/2014).

TIMIKA (KT) - Kepala Kepolisian Resor Mimika, Papua AKBP Victor Dean Mackbon menegaskan terdapat lebih dari 1.000 warga yang ingin segera dievakuasi dari kampung sekitar Kota Tembagapura yang kini dalam kendali kelompok kriminal bersenjata/KKB.

 Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo menyambut baik keluarnya ijin pemanfaatan hutan kawasan hutan negara oleh masyarakat yang dilindungi pemerintah dalam bentuk pengakuan dan perlindungan kemitraan perhutanan

MADIUN (KT) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo menyambut baik keluarnya ijin pemanfaatan hutan kawasan hutan negara oleh masyarakat yang dilindungi pemerintah dalam bentuk pengakuan dan perlindungan kemitraan perhutanan. Alasannya, pemberian ijin tersebut, akan meningkatkan masyarakat yang sejahtera. 

"Pemberian ijin ini merupakan penantian panjang masyarakat dalam terciptanya rasa aman dan nyaman dalam mengelola hutan. Dengan adanya rasa aman dan nyaman, maka masyarakat harus lebih produktif dalam memanfaatkan hutan agar bisa memberikan nilai tambah," ujarnya pada acara Penyerahan SK ijin Pemanfaatan Hutan Kawasan Hutan Negara Oleh Masyarakat Yang Dilindungi Pemerintah Dalam Bentuk Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Perhutanan di Desa Dungu, Kec. Wungu, Kab. Madiun , Senin(6/11).

Dijelaskan, dengan diberikan ijin, masyarakat tidak perlu mengurus perpanjangan ijin tiap tahunnya. Masyarakat diberikan keleluasaan dalam pengelolaan hutan pemerintah yang  berlaku selama 35 tahun. "Masyarakat bisa memanfaatkan secara maksimal dan tentunya disesuaikan dengan wilayahnya cocok ditanami apa," ungkap Pakde Karwo.

Gubernur Jatim itu menuturkan, pihaknya juga memberikan pelatihan kepada petani agar bisa meningkatkan SDM. Selain itu, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan alat pertanian, seperti  granul dan cooper."Sebagai contoh, dilakukan pelatihan ekstrak porang. Dengan tujuan meningkatkan nilai tambah petani agar memperoleh hasil yang lebih besar," ucapnya.

Presiden Serahkan SK Ijin ke Petani 3 Daerah

Dalam kunjungannya ke Desa Dungu, Kec. Wungu, Kab. Madiun Presiden RI, Joko Widodo menyerahkan SK Ijin Pemanfaatan Hutan Kawasan Hutan Negara Oleh Masyarakat Yang Dilindungi Pemerintah Dalam Bentuk Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Perhutanan kepada masyarakat di tiga kabupaten di Jatim, yaitu  Kab Madiun, Kab. Tuban dan Kab. Tulungagung.  Sebanyak 2.890,65 ha ijin diserahkan pada kegiatan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI mengingatkan dirinya tidak segan-segan untuk mencabut ijin pemanfaatan lahan jika para petani yang malas mengelola lahan pertanian. Menurutnya, masyarakat sudah dipermudah dengan diberikan ijin pemanfaatan hutan untuk jangka waktu 35 tahun.  Dengan diberikan ijin yang  panjang, harusnya dikelola dan dimaksimalkan. " Saya akan melakukan evaluasi selama 6 bulan. Apabila ada petani yang tidak memanfaatkan dnegam baik, maka ijin akan dicabut," tegasnya.

Petani, lanjutnya, harus menanami hutan tersebut dengan tanaman yang cocok dengan wilayah tersebut. Setelah ditanam, juga harus dirawat sehingga akan ada hasil yang maksimal.

Ditambahkan, utuk memperluas akses modal, pemerintah sudah melakukan kerjasama dengan perbankan. Para petani bisa memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, kurang lebih 7-9 persen."Apabila mendapatkan modal dari perbankan, harus dimanfaatkan  untuk usaha misal dibelikan bibit atau pupuk. Jangan sampai  uang pinjam bank tersebut, digunakan untuk kepentingan lain seperti membeli sepeda motor.Meminjam uang harus untuk kegiatan produktif dan harus berhati hati," paparnya.(MIN)

 Menperi Perindustrian Airlangga Hartarto mencoba membatik disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar ketika mengunjungi Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) di Yogyakarta

Jakarta (KT) - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menginginkan agar Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) serta Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) di Yogyakarta menjadi pusat unggulan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan sektor industri.

“Oleh karena itu, agar menjadi center of excellence, diperlukan langkah revitalisasi untuk memperbarui segala peralatan dan teknologinya sehingga dapat mengikuti permintaan pasar saat ini. Misalnya, alat uji untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)," kata Airlangga melalui keterangannya diterima di Jakarta, Minggu.

“Alat pengujian ini diharapkan dapat mendukung pula kebutuhan para pelaku industri kecil menengah (IKM) yang ingin mendapatkan SNI,” kata Airlangga.

Terlebih lagi, di Yogyakarta, IKM batik merupakan salah satu sektor yang masih berpotensi tumbuh dan berkembang.

“Dengan batik ber-SNI, produknya bisa lebih berdaya saing di tingkat global,” imbuhnya.

BBKB telah mengeluarkan batik mark untuk IKM yang memenuhi syarat, berupa label yang disematkan di produk untuk menjamin kualitas. 

Sertifikat batik mark tersebut berlaku selama tiga tahun setelah dikeluarkan dan IKM akan dievaluasi kembali untuk menjamin mutu produknya.

Dengan pelaku IKM mengajukan label batik mark, proses untuk menuju sertifikasi SNI batik lebih mudah karena telah memenuhi beberapa persyaratan, seperti memiliki merk dan izin industri.

Setiap pelaku IKM batik dapat memiliki lebih dari satu sertifikat SNI, misalnya masing-masing satu sertifikat untuk batik tulis, cap dan kombinasi buatan mereka.

“Kami juga mendorong agar para pelaku IKM batik nasional untuk mengembangkan batik tulis atau batik peawarna alam sehingga produk batik IKM kita dapat naik kelas. Apalagi, proses pengembangan pewarnaan alam saat ini sudah go green, sehingga kita mempunyai nilai jual lebih," paparnya. 

Selain itu, pelaku IKM batik juga perlu berinovasi dengan desain dan proses pembuatan batik.

Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara mengatakan, pihaknya terus mendorong seluruh balai-balai di bawah binaan BPPI Kemenperin untuk menghasilkan inovasi yang sesuai kebutuhan dunia industri saat ini.

Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk nasional di tingkat global.

“Kami giat menggandeng sektor swasta agar ikut berkontribusi memajukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) pada sektor manufaktur,” ujarnya. 

Jumlah unit litbang di Kemenperin saat ini mencapai 11 Balai Besar dan 11 Balai Riset Standardisasi (Baristand) Industri.

Ngakan menambahkan, Kemenperin berkomitmen memacu peran unit litbang yang dimilikinya agar gencar melakukan alih teknologi sebagai salah satu wujud nyata mendorong terjadinya pengembangan iptek di Tanah Air. 

“Hingga saat ini, Balai Besar dan Baristand Industri di bawah unit BPPI telah menghasilkan 93 paten yang terdiri dari 82 paten dan 11 paten sederhana,” ungkapnya.

Dari keseluruhan hasil litbang tersebut, baik yang sudah maupun belum dipatenkan telah diterapkan oleh industri, seperti kertas kemasan baja, peredam suara dari limbah tekstil, alat pembuat kacang goyang, rekayasa alat pengganti kuas pengoles sambal keripik sanjai, dan lainnya. (kh)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...