Wednesday, 17 January 2018 18:25

Presiden lantik empat pejabat baru

 

Jakarta (Koran Transparansi) - Presiden Joko Widodo melantik empat pejabat pemerintah yaitu Idrus Marham, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dan Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Menurut laporan Antara di Istana Negara Jakarta pada Rabu, Presiden Joko Widodo memasuki ruangan acara pelantikan pada pukul 09.10 WIB.

Sejumlah menteri Kabinet Kerja menghadiri acara tersebut sejak pukul 08.30 WIB.

Presiden melantik politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko dilantik oleh Presiden sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.

Sementara itu, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Kemudian Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Yuyu sebelumnya merupakan Wakil KSAU.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan lupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa saya akan setia menjunjung tinggi Sumpah Prajurit," demikian Presiden menuntun pengambilan sumpah jabatan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Yuyu.

Para pejabat yang diangkat juga telah menandatangani berita acara pelantikan dihadapan Presiden dan disaksikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga menghadiri pelantikan itu.

Para undangan yang hadir juga memberikan selamat dan menyalami para pejabat yang baru dilantik. (sam/rom)

KEDIRI (Koran Transparansi) - Sebanyak 30 lembaga di jenjang Sekolah Dasar (SD) Kota Kediri menerima bantuan buku tulis, Rabu (17/1/2018), bertempat di aula Dinas Pendidikan Kota Kediri. Sejumlah 1.500 buku tulis tersebut diberikan bagi para siswa.

Penyaluran bantuan buku dari Yayasan Amanah Madani Kota Kediri diharapkan dapat mengurangi beban para siswa dalam memenuhi kebutuhan belajar mengajar siswa. Rencananya, pemberian bantuan bagi dunia pendidikan tersebut akan diberikan secara berkelanjutan.

Pembina Yayasan Amanah Madani, Kota Kediri, Reza Ahmad Zaid mengatakan, pemberian bantuan bertujuan untuk membantu sesama. Bantuan ini, sebenarnya tidak hanya bagi dunia pendidikan, melainkan juga warga fakir miskin dan yatim piatu.

"Sebenarnya tidak hanya buku tulis, tetapi juga hewan kurban dan masih banyak lagi. Tujuan kami yakni berkhitmah dalam sosial keagamaan untum warga Kota Kediri dengan memberikan contoh memulai dari diri kita sendiri," ujarnya.

Guz Reza panggilan akrabnya, menguraikan, pemberian bantuan berupa buku tulis kali ini lantaran melihat kondisi pendidikan di Indonesia yang sudah menjadi sorotan utama dan menjadi bagian penting bagi kemajuan bangsa.

"Kota Kediri setidak-tidaknya bisa menjadi suatu contoh dengan mengajak semua masyarakat peduli dengan dunia pendidikan," imbuhnya.

Dirinya menambahkan, perhatian pemerintah terhadap dunia Pendidikan setempat sejauh ini sudah berlangsung secara sinergi. Bahkan, sinergi ini tidak hanya di Kota Kediri namun juga di semua daerah di Jawa Timur.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Siswanto mengaku, pihaknya berterimakasih dengan bantuan

yang diberikan Yayasan Amanah Madani.

"Prinsipnya bantuan bagi siswa kurang mampu ini wujud dari tanggung jawab dari masyarakat, lembaga pendidikan untuk kemajuan dunia pendidikan," ungkapnya

Sekedar diketahui, bantuan yang didapatkan dari Yayasan Madani melalui para anggotanya yang tiap bulannya dilakukan dengan cara menabung.Lalu, memberikan sumbangannya untuk diberikan bagi kaum duafa maupun warga yang membutuhkan di Kota Kediri. (bud)

Wednesday, 17 January 2018 16:06

Pakde Karwo : KLB Difteri Jadi Anomali di Jatim

Surabaya (Koran Transparansi) - Kejadian luar biasa (KLB) penyakit difteri di Jawa Timur menjadi sebuah anomali bagi provinsi ini. Artinya, meskipun Jatim telah memperoleh capaian ekonomi yang tinggi dan berbagai prestasi tingkat nasional, namun di sisi lain Jatim juga mendapatkan KLB penyakit difteri.

 

“Saya sedih melihat hal ini, sebuah anomali ketika berbagai hal yang baik terjadi di Jatim, misalnya pendapatan masyarakat yang meningkat tajam dan berbagai fasilitas kesehatan tersedia, tapi ada hal lainnya yang membuat kaget kita, yakni permasalahan penyakit difteri ini,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo saat memimpi  Rapat Koordinasi Pemantapan Outbreak Response Immunization Difteri se-Jawa Timur di Kantor Dinas Kesehatan Prov. Jatim Jl. A Yani Surabaya, Rabu (17/1) pagi.

 

Ekonomi bagus masyarakat Jatim tsb, jelasnya, antara lain terlihat dari pendapatan perkapita masyarakat Jatim yang naik 200% dibanding tahun 2008. Demikian pula, fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Jawa Timur. 

 

Diantaranya, 371rumah sakit,  961 puskesmas  dari 661 kecamatan yang ada, yang berarti banyak kecamatan memiliki puskesmas lebih dari satu buah. Juga, puskemas pembantu sebanyak  2.668, pondok kesehatan sebanyak  3.213,  serta polindes 4.711 buah.

 

Untuk itu, Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim mengajak pemerintah kabupaten/kota se-Jatim secara serius menangani difteri. “Posisi kita dalam KLB penyakit difteri. Mari kita bergerak bersama menangani difteri,” ujarnya.

 

Salah satu langkah yang dilakukan, lanjutnya, yakni Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran Outbreak Response Immunization (ORI) dengan 82 persen untuk operasional sesuai kebutuhan kabupaten/kota. 

 

Diperkirakan total kebutuhan anggaran untuk menangani difteri sebanyak Rp 98 milyar, dengan pembiayaan sharing antara Pemprov sebesar Rp. 49 milyar dan sebesar Rp. 49 milyar lainnya menjadi tanggungan pemerintah kab/kota se-Jatim.

 

Sasaran penggunaan anggaran ORI tersebut ditujukan untuk 38 kab/kota di Jatim, dengan target sebanyak 10.717.765 orang, yakni usia 1-19 tahun. “Seluruh anak di Jatim usia 1-19 tahun untuk diimunisasi semuanya. Mereka yang diprioritaskan untuk diberikan vaksin imunisasi ORI,” tegasnya sambil menjelaskan imunisasi diberikan sebanyak tiga kali pemberian dengan interval pemberian 5 bulan.

 

Makna dilakukannya pemberian imunisasi massal ORI, jelas Pakde Karwo, untuk merespon kejadian luar biasa difteri ini sehingga penyakit tidak semakin meluas, dapat memutus penularan difteri, dan terjadi penurunan kasus difteri. “Pelaksanaan imunisasi ini harus benar-benar dikontrol, diberikan selama tiga kali. Dengan demikian, penanganan difteri ini bisa dilakukan dengan tuntas,” pesan orang nomor satu di Jatim tersebut.

 

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga mengharapkan dilakukannya penelitian  penyebab anomali tsb, termasuk angka ibu hamil dan anak yang cukup tinggi. "Misalnya, apakah ibu meninggal karena clamsia dan preclamsia. Juga anaknya meniggal karena kurang gizi yang diaebabkan ditinggal ibunya bekerja,"ujarnya.

 

Di Jawa Timur, kasus difteri tertinggi terjadi di Sampang, Gresik, Nganjuk, Pasuruan, Surabaya, yakni kasus lebih dari 21 penderita. Sementara itu, daerah dengan kasus antara 10-20 penderita berada di Bojonegoro, Sidoarjo, Jombang, Batu, Kota Malang, Kab. Malang, Lumajang, Kab. Blitar, dan Kota Blitar. (min)

Wednesday, 17 January 2018 09:41

Komisi A DPRD Sidoarjo Sidak Persiapan Pilkades

SIDOARJO (Koran Transparansi) - .Komisi A DPRD Sidoarjo melakukan inspeksi ke beberapa desa di Kecamatan Gedangan dan Sedati, untuk melihat persiapan pelaksanaan Pilkades serentak 2018, Selasa (16/1/2018).
 
Rombongan komisi A yang dipimpin H. Taufiqulbar selaku ketua komisi dan H.Saiful Ma’ali sekretaris komisi, bergerak dari gedung dewan menuju Desa Bangah Kecamatan Gedangan, yang akan menggelar Pilkades pada Maret 2018 mendatang.
“Desa Bangah ini memiliki hak pilih sekitar 4.900 hingga 5000 jiwa. Anggaran yang diajukan sebesar Rp 150 juta dengan presentase 70 persen bantuan APBD dan 30 persen dana APBDes,” jelasnya.
 
Kasi Pemerintahan Farkhan Jazuli yang menjabat sebagai Pjs Kades Bangah menyebutkan tidak ada masalah pada persiapan Pilkades di Desa Bangah, yang akan dilakukan secara manual.
 
“Namun kita lebih fokus pada akurasi DPT, untuk kepastian jumlah hak pilih nanti,” ujar Farkhan.
 
Setelah dari Desa Bangah,  rombongan Komisi A DPRD Sidoarjo, bergerak ke Desa Semambung, salah satu desa yang akan menggelar Pilakades dengan sistem E-Voting.
 
 Abdul Muis selaku Camat Gedangan dalam sambutan di balai Desa Semambung, menegaskan persiapan E-Voting Pilkades Semambung sudah sekitar 70 persen. Karena saat ini, laporan APBDes masih terus digodok ulang, untuk menentukan besaran anggaran E-Voting pada Pilkades nanti.
 
“APBDes Desa Semambung masih kita evaluasi untuk pembenahan. Karena harus ada angka yang pas untuk anggaran Pilkadesnya,” ujar Abdul Muis.
 
Sementara itu pada pertemuan ini, komisi A dengan tegas mewanti wanti agar panitia Pilkades tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun dari calon kepala desa setempat.

 

“Kita tekankan hal ini, agar tidak ada persoalan di belakang hari,” ulas Saiful Ma’ali sekretaris Komisi A ". tegasnya" .(eka/med)
Page 1 of 1297
banner