Berita Foto

Gubernur Soekarwo Siap Dukung LATSITARDA 2019 di Jatim

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo siap mendukung pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Wreda/LATSITARDA XXXIX Tahun 2019 yang rencananya akan dilaksanakan di beberapa kabupaten di Jatim. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Danjen Akademi TNI di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (9/8).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini mengatakan, pelaksanaan LATSITARDA ini diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Selain itu, dengan melihat para taruna taruni yang terjun langsung ke masyarakat, diharapkan dapat mendorong motivasi dan semangat anak-anak muda di daerah untuk masuk TNI/Polri dan memperkuat rasa nasionalisme.

“Ini sekaligus menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang kuncinya adalah persatuan dan kesatuan,” katanya.

Menurut Pakde Karwo, kegiatan LATSITARDA ini juga menjadi bagian dari pendidikan mendasar para taruna tingkat akhir baik dari Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Kepolisian (Akpol) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam terjun langsung membantu masyarakat di daerah.

“Ini penting sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Kegiatan ini, lanjutnya, juga menjadi bagian dalam mendidik para calon pemimpin masa depan untuk memahami betul kultur yang ada di masyarakat, termasuk soal leadership. Dimana di Jatim terdapat empat kultur atau budaya, yakni Mataraman sebanyak 45 persen, Madura sebanyak 30 persen, Arek sebanyak 20 persen dan Osing sebanyak lima persen.

“Masyarakat di setiap kultur ini berbeda-beda, termasuk tokoh panutannya seperti Mataraman yang tokoh panutannya lebih ke birokrasi kemudian tokoh agama dan tokoh masyarakat,” jelasnya.

erkait pelaksanaan LATSITARDA, Pakde Karwo meminta para bupati yang kabupatennya akan dijadikan lokasi LATSITARDA untuk memberikan dukungan. Tidak hanya soal kesiapan pemda, tapi juga lokasi, akomodasi serta dukungan masyarakat.

Nantinya, setiap Bupati akan berkoordinasi dengan jajarannya termasuk dengan Dandim setempat terkait program apa saja yang bisa disinergikan dengan program LATSITARDA. Baik soal pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial atau kemasyarakatan.  

 “Bila nanti ada masalah, dari dandim bisa dikomunikasikan dengan pangdam dan bupati bisa dikomunikasikan dengan gubernur, sehingga dapat dicari langkah-langkah solusinya,” kata Pakde Karwo. (ais)

Ditengah kesibukannya yang padat Presiden Jokowi bertemu dengan para korban gempa di NTB pada Senin (6/8/2018)

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak gempa Lombok di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (30/7/2018). Ia berbincang banyak dengan masyarakat yang menjadi korban gempa Lombok.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman brsama GUbrnur Soekarwo di Surabaya, Selasa (7/8/2018) malam

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Menteri Pertanian RI  Amran Sulaiman mengatakan, Rakornas program tahun 2018 yang mengambil tema Bersinergi Mengentaskan Kemiskinan  adalah program untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan. 

Ketika berada di Surabaya Selasa malam , Menteri Amran menegaskan sasaran lokasi program bekerja tahun 2018 tersebar di sepuluh provinsi meliputi Jatim, Sumatra Utara, Jateng, Jabar, Banten,Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan NTB.

Sementara untuk target Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 200.000 di 21 kabupaten, 60 kecamatan dan 807 desa. 

Program #Bekerja lanjutnya, hadir untuk meningkatkan aset produktif sehingga meningkatkan pendapatan keluarganya. Dengan ditambah dukungan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), maka pengeluaran rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan lauk pauk bisa dikurangi, sehingga pendapatan dan status gizi keluarga dapat meningkat. 

 "Bantuan berupa ayam, itik, atau kambing serta bibit sayuran, buah buahan dan tanaman perkebunan menjadikan masyarakat miskin memiliki aset produktif. Aset produktif tersebut akan menjadi sumber penghasilan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang," ujarnya. 

Turut mendampingi Gubernur antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Kadis Pertanian, Kadis Peternakan, Kadis Perkebunan Prov Jatim dan Karo Umum Setdaprov Jatim.  (ais)

 

Gubernur Jawa Timur melantik tiha pejabat Buapati di Grahadi Surabaya, Sabtu (3/8/2018) malam

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo  resmi melantik tiga Penjabat (Pj) Bupati di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (3/8) malam.

Ketiga Pj Bupati tersebut adalah Pj. Bupati Pasuruan, Dr. Ir. Abdul Hamid, MP yang sehari-hari sebagai Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim, Pj Bupati Madiun, Boedi Prijo Suprajitno, SH, M.Si yang kesehariannya sebagai Kepala Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil) Bojonegoro, serta Pj Bupati Magetan, Dr. Gatot Gunarso, M.Hum, MM yang sehari-hari sebagai Kepala Baperwil Madiun.

Para Pj Bupati ini menggantikan bupati yang masa jabatannya berakhir. Yakni Bupati Pasuruan, H.M. Irsyad Yusuf, SE, M.MA masa jabatannya berakhir pada tanggal 9 Juli 2018, Bupati Magetan, Dr. Drs. H. Sumantri, MM (23 Juli 2018), dan Bupati Madiun , H. Muhtarom, S.Sos yang berakhir pada tanggal 3 Agustus 2018.

Kepada ketiga Pj Bupati, Pakde Karwo secara tegas mengingatkan  amanah Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Th. 2014 yang menekankan bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam pemerintahan. Karena itu, sebagai langkah awal, para Pj Bupati harus segera menjalin koordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD di wilayahnya.

“Ini perintah UU, Pj Bupati itu disumpah agar melaksanakan UUD 45 dan melaksanakan UU selurus-lurusnya. Jika tidak dilaksanakan, maka akan diperingatkan dan disekolahkan oleh mendagri selama tiga bulan. Jika tidak berubah, maka akan diberhentikan sebagai Pj” tegasnya.

Ditambahkan, salah satu kebijakan strategis yang harus dilakukan Pj Bupati bersama DPRD adalah menyusun APBD, baik APBD murni, perubahan APBD, dan laporan pertangung jawaban. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan, karena ini adalah siklus anggaran atau budget-cycle yang ditetapkan UU.

“Ini adalah bulan-bulan dimana harus menyiapkan untuk perubahan anggaran. Karena jika telat sampai bulan September, dan baru turun di bulan Oktober, maka nanti waktunya habis di perubahan. Jadi, Pj Bupati harus segera berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah secepatnya dalam menyusun perubahan anggaran” tambahnya.

Dalam pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014, lanjut Pakde Karwo, juga diperintahkan bahwa tugas Pj bupati adalah  koordinator pejabat struktural dan vertikal di wilayahnya. Artinya, sebagai koordinator dalam forkopimda, mulai Kapolres, Dandim, dan Kajari.

“Jadi Pj bupati harus berinisiatif melakukan koordinasi dengan dewan sebagai unsur pemerintahan daerah, juga anggota forkopimda, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini penting dalam pengambilan keputusan strategis bersama, khususnya terkait penanganan permasalahan sosial di wilayahnya” katanya.

Pakde Karwo juga mengucapkan terima kasih kepada para bupati yang telah purna tugas. Menurutnya, dharma bakti mereka telah mampu meningkatkan kesejahteraan bagi daerahnya. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada para istri Pj Bupati yang merupakan Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda di wilayahnya. (ais)

 

Pakde Karwo Ajak Tingkatkan Kinerja Dengan Semangat Kemerdekaan

Surabaya (KoranTransparnsi.com) - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengajak seluruh karyawan di lingkup Pemprov Jatim untuk meningkatkan kinerjanya dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia/RI. Peningkatan kinerja ini penting dilakukan, karena akan berbanding lurus dengan kesejahteraan.

“Semangat kemerdekaan sendiri sebenarnya adalah bekerja, dimana akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Pakde Karwo-sapaan lekat Soekarwo saat membuka Pertandingan Olahraga dan Lomba di Lingkungan Kantor Gubernur Jatim dalam rangka HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2018, di halaman Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Jumat (03/08).

Pakde Karwo menambahkan, fokus atau prioritas program saat ini yaitu peningkatan kinerja pegawai. Oleh sebab itu, tugas Sekdaprov Jatim baru nantinya harus merumuskan tunjangan kinerja pegawai untuk dimasukkan pada tahun 2019. “Banyak hal yang telah kita rapatkan dengan Menpan, karenanya kinerja dan produktifitas mesti dihitung dengan baik dan bisa diimplementasikan di 2019,” tegasnya.

Terkait pelaksanaan lomba dan pertandingan, Pakde Karwo menyampaikan, kegiatan ini merupakan sarana bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan dan kesehatan yang telah diberikan. Selain itu, kegiatan ini juga ajang untuk bersilaturrahim dan saling atensi kepada lingkungan sekitar. 

“Mari kita berolahraga penuh dengan rasa syukur karena telah diberi kemerdekaan. Karenanya, mari tunjukkan semangat olahraga dan sportifitas,” pinta orang nomor satu di Jatim ini. 

Kemerdekaan Jembatan Emas Menuju Kesejahteraan

Pakde Karwo mengatakan, bahwa api 17 Agustus adalah api semangat kemerdekaan yang menjadi jembatan emas menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Kesejahteraan ini bisa diwujudkan dengan harmoni antar sesama seperti layaknya rhytem do re mi. Apalagi, budaya Indonesia khususnya Jatim bukanlah budaya tanding melainkan musyawarah mufakat. 

“Ketika ada masalah bisa saling bertemu untuk dibicarakan dan dimusyawarahkan. Tapi tentunya dengan mengeluarkan pendapat yang tidak berlebihan untuk kepentingan umum,” ungkap Pakde Karwo sembari menegaskan agar sebisa mungkin mengurangi ketegangan untuk mewujudkan harmoni dalam kehidupan.

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Biro Adm. Kesos Setda Prov. Jatim, Dr. Himawan Estu Bagijo mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk memperingati dan merayakan HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2018, dan membangun semangat koordinasi, sinergi dan kerjasama di lingkungan Kantor Gubernur Jatim. Tema yang diangkat pada perlombaan kali ini yaitu “Dengan kerja bersama kita wujudkan Jatim lebih maju dan sejahtera”, dan temanya “Gembira-Sehat-Berkarya”.

Cabang olahraga dan lomba yang dipertandingkan dan dilombakan ada sembilan. Diantaranya yaitu bola voli putra dan putri, tenis meja putra dan putri, bulutangkis beregu, futsal, hadang, dan lomba kreasi memasak berbahan dasar ikan untuk bapak-bapak eselon II. Sedangkan peserta yang mengikuti pertandingan dan seni adalah karyawan/karyawati dan dharma wanita dari Bappeda, BPKAD, DPM, Satpol PP, Setwan DPRD, UPT Sekretariat Korpri, dan biro-biro di lingkungan Setda Prov. Jatim.

Pembukaan pertandingan olahraga dan lomba di lingkungan Kantor Gubernur Jatim ini dibuka dengan pertandingan excibisi bola voli antara tim voli Gubernur dengan tim voli Bank Indonesia. Pertandingan ini dimenangkan oleh tim voli Gubernur yang terdiri dari gabungan kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim(ais)

 

Ketua PWI Cabang Jawa Timur Ahmad Munir

SURABAYA  (KoranTransparansi.com) - Setelah Provinsi Jawa Timur (Jatim) ditunjuk sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2019 dan HUT PWI ke-73, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur menggelar lomba karya desain maskot HPN 2019 dan HUT PWI ke-73.

"Kita harapkan partisipasi kalangan pengelola media massa (wartawan dan karyawan perusahaan pers) untuk bisa ikut serta lomba ini," kata Ketua PWI Jatim, H Akhmad Munir di Surabaya, Selasa (24/7/2018).

Maskot HPN dan HUT PWI ke-73 ini harus bercirikan dan menunjukkan adat, budaya, dan ciri khas Jawa Timur. Peserta lomba adalah insan media di Jawa Timur (wartawan atau karyawan perusahaan pers yang berbadan hukum, dibuktikan dengan menyertakan ID Card pada perusahaan media tempat bekerja).             Karya desain maskot HPN 2019  harus asli, bukan saduran atau jiplakan (plagiat). Karya desain maskot HPN 2019  boleh dihasilkan dari perorangan atau tim (kelompok), dan  setiap peserta lomba hanya boleh mengirimkan satu karya desain.

"Seluruh karya desain maskot HPN 2019 merupakan tanggung jawab peserta. Panitia lomba terbebas dari segala  tuntutan dari pihak ketiga. Setiap peserta lomba karya desain maskot HPN 2019 harus menuliskan judul dan cerita singkat tentang karyanya. Panitia berhak untuk mempublikasikan hasil karya desain maskot HPN 2019 yang dinilai terbaik dalam bentuk apapun," tegas Munir.

Selain itu, tambah Munir, karya desain maskot HPN 2019 yang dikirimkan dalam bentuk soft copy dan berupa print out (cetak) di kertas ukuran A4, dan desain 3 dimensi, rangkap 3 (tiga). "Karya desain terbaik akan mendapat hadiah Rp 10 juta, dan setiap nominator akan mendapatkan hadiah Rp 2,5 juta," ujar Munir.

Tentang pelaksanaan lomba ini, Munir mengatakan, karya desain maskot HPN 2019 dikirimkan mulai 1-16 Agustus 2018 (cap pos) ke sekretariat panitia, Gedung PWI Jawa Timur, Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan pemenang dan nominator akan diumumkan pada minggu terakhir bulan Agustus 2018. Dalam kegiatan ini, PWI Jawa Timur melibatkan sejumlah tokoh sebagai anggota Dewan Juri. Mereka berasal dari kalangan wartawan senior, akademisi, dan praktisi.

"Keputusan dewan juri bersifat mutlak, sah, dan tidak dapat diganggu gugat. Dan pemenang lomba adalah karya desain terbaik serta 4 nominator," tegas Munir. (fir)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...