Archipelago

Menag: MUI Tetap Miliki Kewenangan Sertfikasi Halal

JAKARTA (KT) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Majelis Ulama Indonesia tetap memiliki kewenangan terkait proses sertifikasi produk halal, meski saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diresmikan.

"Ada tiga kewenangan MUI meski sudah ada BPJPH," kata Lukman di kantornya MH Thamrin, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan tiga peran MUI terkait sertifikasi halal tersebut di antaranya penerbitan surat rekomendasi produk halal yang nantinya ditindaklanjuti BPJPH.

"Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, harus ada keputusan MUI terkait dengan kehalalan produk tersebut," kata dia.

Selanjutnya, kata Lukman, MUI tetap memiliki peran untuk mengeluarkan fatwa halal terhadap produk yang didaftarkan di BPJPH.

Selain itu, lanjut dia, MUI memiliki peran tidak tergantikan untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yaitu organisasi auditor produk halal.

"Auditor-auditor yang terkait ini harus mendapat persetujuan dari MUI," kata dia.

Sementara itu, Lukman mengatakan BPJPH yang bekerja sama dengan MUI akan memainkan peranannya untuk menerbitkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan produk di Indonesia. Dengan begitu, penegakan hukum terkait UU JPH menjadi lebih terjamin dari sebelumnya.

Ujungnya, kata dia, terdapat perlindungan umat Islam terhadap paparan produk tidak halal sekaligus meningkatkan daya saing produk.

Menambahkan, Kepala BPJPH Sukoso mengatakan lembaganya berwenang untuk meregistrasi produk halal di dalam dan luar negeri, mencabut label halal, memeriksa akreditasi LPH dan mengupayakan penegakkan hukum apabila ditemukan pelanggaran terkait produk halal.

Dia mengatakan badan yang dipimpinnya itu bersinergi dengan MUI untuk tata kelola yang baik terkait UU JPH. Dengan kerja sama yang baik itu akan menjadi alat penting untuk akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lewat sertifikasi produk.

"Kerja sama yang baik untuk pelayanan JPH dengan transparansi standar halal ini, dengan komunikasi yang baik menjadikan JPH memberi nilai tambah terciptanya daya saing produk," kata dia.(ant)

Warga membentangkan kain batik bermotif parang asem arang, saat memperingati Hari Batik Nasional di Kampung Batik Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/10/2017). Pembuatan kain batik sepanjang 33 meter tanpa sambungan tersebut dikerjakan oleh 10 orang pembatik selama enam bulan.

JAKARTA (KT) - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengajak masyarakat untuk terus melestarikan batik sebagai upaya menjaga budaya khas Nusantara dan juga menyelamatkan industri yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja itu.

"Melestarikan batik tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga menjaga industri batik yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu sampai ke hilir. Dari pengusahanya, UMKM, para pengrajinnya, sampai pada karyawan dan penjualnya. Itu menyerap tenaga kerja yang jumlahnya sangat besar," kata Hanif di Jakarta, Senin.

Tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai hasil dari ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbenda pada tahun 2009 oleh Badan PBB yang membidangi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO.

Sementara itu, Hanif menambahkan agar batik bisa lestari dan industrinya bisa bersaing secara global, maka pengrajin batik harus kreatif dan inovatif.

"Kuncinya kreativitas. Pengrajin batik harus terus inovatif menciptakan motif yang unik, yang susah ditiru. Pelaku industri batik juga harus mengedukasi masyarakat terkait jenis-jenis batik dimana ada yang dibuat dengan tangan (batik tulis), dengan cap (batik cap) atau campuran tangan dan cap (batik kombinasi) sehingga masyarakat semakin tertarik," ujarnya.

Menaker juga meminta pelaku industri batik untuk mulai memanfaatkan penggunaan E-commerce atau sistem penjualan secara daring.

Model penjualan daring terbukti lebih mudah serta tak terbatas ruang dan waktu apalagi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di mana arus lalu lintas barang jasa semakin terbuka.

"Pemberlakuan MEA memperlancar arus barang, jasa, modal, serta investasi di kawasan ASEAN harus dimanfaatkan industri batik Indonesia dalam memasarkan produk-produknya," ungkap Hanif.

Oleh karena itu, pemerintah mengajak para pelaku indutri batik terus mempertahankan dan mengembangkan usahanya karena selain merupakan warisan tradisi budaya nusantara, industri batik baik yang bersifat tradisinal atau modern mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional, industri batik harus mampu memikat masyarakat dengan produksi yang berkualitas dari tenaga kerja yang terampil dan kompeten," pungkas Menaker.(ant)

Ilustrasi Bonek Persebaya.

SURABAYA (KT) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya dua orang korban tawuran antara suporter Persebaya Bonekmania dengan Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Teratai di Bundaran Margomulyo-Tandes, Surabaya, Sabtu (30/9) malam.

"Saya atas nama Pemerintah Kota Surabaya dan warga Kota Surabaya mengucapkan permintaan maaf kepada keluarga korban meninggal kemarin (30/90) malam," kata Risma melalui siaran persnya di Surabaya, Minggu.

Untuk selanjutnya, Wali Kota Surabaya akan mengirimkan perwakilan ke rumah korban tawuran tersebut sebagai permintaan maaf. Wali Kota Surabaya juga mengimbau kepada semua pihak untuk tidak saling membalas.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolrestabes Surabaya agar masalah ini diusut. Yang salah tetap salah agar tidak ada yang saling balas dendam," ujarnya.

Sementara itu, berdasar perkembangan terkini, perwakilan Pemkot Surabaya bersama perwakilan Polrestabes Surabaya telah mengunjungi rumah kedua korban.

Dua tim dibagi untuk menyampaikan ucapan belasungkawa di rumah korban di daerah Simo Pomahan, Surabaya dan Desa Tlogorejo, Kabupaten Bojonegoro.

Selain menyampaikan ungkapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, utusan dari wali kota Surabaya juga menyampaikan santunan kepada keluarga korban.(yon)

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa .

SIDOARJO (KT) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meyebut angka perceraian di Provinsi Jawa Timur tinggi bahkan menempati peringkat tiga besar nasional bersama Jawa Barat dan Jawa Tengah.

"Di Jawa Timur perceraiannya cukup tinggi tapi yang aneh, gugat cerai yang tinggi justru jadi sumber kebahagiaan. Ini yang harus ditelaah bersama apa yang sebetulnya sedang terjadi pada keluarga ini dan harus ada solusi yang kita ambil bersama," kata Khofifah usai menjadi pemateri Workshop "Layana Lembaga Konsultasi Keluarga Maslahah" yang digelar PW Muslimat NU di Sidoarjo, Sabtu.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya perceraian itu seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam posisi seperti itu, Mensos berharap bahwa ketika suatu permasalah keluarga berakhir di pengadilan agama maka kemudian tidak harus keputusan gugat cerai mudah disepakati dan disetujui.

"Marilah kita melihat implikasi dari perceraian itu bisa menimbulkan anak-anak yang menjadi terdampak dan bisa mendapatkan masalah baru seperti suami atau istri kawin lagi sehingga "role model" di keluarga tidak ditemukan," kata Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama itu.

Dirinya juga mengajak untuk melihat dampak dari perceraian itu bisa mempengaruhi karakter anak, bisa mempengaruhi moralitas dan tak terbangunnya refrensi di keluarga.

Untuk menekan angka perceraian, konsultasi keluarga bisa menjadi harapan agar jika terjadi suatu masalah tidak sedikit-sedikit ke pengadilan agama. Sebab, keluarga-keluarga yang bisa memberikan pertimbangan bagaimana kebaikan terbangun bisa dilakukan.

"Oleh karena itu saya ingin mengajak Muslimat NU menjadi bagian untuk mencari solusi dari berbagai hal yang musti bergandengan tangan untuk menyelesaikannya," kata dia.

Selain itu, di Kementerian Sosial, pihaknya sudah menyiapkan Mobil Anti Galau. "Di mobil itu orang bisa mendengarkan konselor, bisa bersapa psikolog supaya bisa curhat dan mendapatkan solusi. Mereka sudah menyiapkan solusi keluarga maslahat," ujarnya.(ant)

Ketua PWI Jatim, Akhmad Munir (tengah).

SURABAYA (KT) - Wartawan yang kompeten harus benar-benar berintegritas. Ini harus diterapkan dan diejawantahkan saat menjalankan tugas jurnalistik untuk menjaga marwah profesi mulia yang dijalani.

Demikian ditegaskan Ketua PWI Jatim, Akhmad Munir, saat penutupan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan ke-21, Jumat (29/9/2017) sore, di Gedung PWI Jatim, Jalan Taman Apsari, Surabaya.

UKW tersebut terlaksana berkat kerjasama antara PWI Jatim dengan Bank Mayapada, yang memberikan dukungan penuh.

Menurut Munir, dalam program UKW Angkatan ke-21 yang berlangsung selama dua hari, 28-29 September 2017, dari 54 orang peserta, setelah dilakukan uji kompetensi selama dua hari oleh tim penguji, sebanyak 49 orang wartawan dinyatakan kompeten. Sementara lima dinyatakan tidak kompeten.

Dari lima yang tidak kompeten tersebut, satu berasal dari kelas madya dan empat dari kelas muda.

"Khusus kelas muda, satu mengundurkan diri karena ibunya sakit. Sedang tiga lainnya tidak kompeten," ujarnya.

Terhadap yang telah dinyatakan kompeten, Munir minta wartawan tersebut benar-benar dapat menjaga komitmen, mempertanggungjawabkan dan menjaga marwah sertifikasi yang telah disandangnya.

Caranya, dengan selalu memegang teguh tiga hal penting yang ada di Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh si wartawan diatas materai, sebelum ikut UKW.

"Pakta integritas bermaterai tersebut sudah mulai kita berlakukan sejak pelaksanaan UKW angkatan ke-17. Sementara untuk angkatan 11 sampai 16, saat mengambil kartu UKW dan sertifikat, mereka juga harus meneken pakta integritas tersebut," jelasnya.

Tiga komitmen yang ada di pakta integritas adalah, pertama menjadi anggota PWI dan senantiasa menjaga nama baik organisasi. Kedua, sanggup menjalankan tugas-tugas jurnalistik dengan memegang teguh dan patuh kepada Kode Etik Jurnalistik.

"
Disinilah wartawan kompeten yang berintegritas harus bebas dari persoalan dan terhindar dari sengketa pers," tegasnya.

Ketiga, bersedia tidak ikut organisasi profesi kewartawanan sejenis selain PWI.

Jika di kemudian hari terbukti salah satu dari poin pakta integritas tersebut di langgar, maka wartawan yang telah dinyatakan kompeten setelah lulus ikut UKW, harus mengembalikan kartu PWI dan kartu UKW beserta sertifikatnya ke PWI Jatim.



"Itu sebagai tanda, bahwa dia sudah tidak lagi menjadi anggota PWI dan pemegang kartu UKW," tandas pria yang juga Kepala LKBN Antara Biro Jatim ini.

Selain itu, pentingnya komitmen dan pakta integritas, karena pihaknya, kata Munir ingin membangun organisasi profesi wartawan yang solid dan pers yang sehat di Jatim.

"Luar biasanya, pakta integritas yang diterapkan oleh PWI Jatim ini mendapat apresiasi luar biasa dari PWI Pusat dan akan dijadikan sebagai role model nasional," bebernya.

Komisi Pendidikan PWI Pusat Hendro Basuki memberikan apreasisi luar biasa terhadap program UKW yang digelar oleh PWI Jatim dan jumlahnya paling banyak dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

"Terima kasih untuk PWI Jatim. PWI yang paling keren se-Indonesia," tegasnya.

Menurutnya, dengan seringnya PWI Jatim menggelar UKW, bahkan saat ini sudah sampai angkatan ke-21, wartawan yang kompeten di Jatim jumlahnya semakin banyak dan terus bertambah.

Terhadap wartawan yang sudah kompeten, Hendro minta benar-benar menjaga profesionalitas dan etika, serta senantiasa terus belajar.

"Kalau wartawan tidak profesional, kalah dengan tukang batu dan bidan," katanya.

Selain itu, mereka yang tidak profesional dan tak punya etika, tidak layak bernaung di organisasi profesi
PWI.

"Makanya keberadaan pakta integritas sangat penting," tandas Hendro.

Namun, kata Hendro, yang jauh lebih penting lagi adalah, adanya standar yang lebih tinggi, yakni berkomitmen pada diri sendiri. Baik kaitannya dengan kontrak sosial maupun diri pribadi atau secara personal. (yon)

Ilustrasi

LONDON (KT) - Kedutaan Besar Indonesia di Kopenhagen bekerjasama dengan Kotamadya Gentofte Kopenhagen ikut berpartisipasi dalam Culture Night Festival Gentofte 2017, yang digelar di halaman Kedutaan Besar Indonesia di Kopenhagen, dihadiri ratusan masyarakat Denmark dan Diaspora Indonesia di Denmark.

"Kegiatan budaya ini juga menyajikan sejumlah makanan dan minuman jajanan pasar khas Indonesia yang dijual dengan harga terjangkau, sekitar 20-45 kroner Denmark atau sekitar Rp40.000-Rp80.000 rupiah per porsi," kata Koordinator Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar Indonesia di Kopenhagen, Sabtu.

Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Denmark, Muhammad Ibnu Said , menyampaikan, ini partisipasi perdana Indonesia dalam Festival Gentofte dan diharapkan masyarakat Denmark dapat menikmati sajian makanan khas Indonesia dan hiburan yang disajikan.(ant/yon)

banner

> BERITA TERKINI lainnya ...