Anggaran

Rawan Konflik Tapal Batas, Kapolres Donggala Kunker ke Polres Mamuju Utara

Donggala (Korantransparansi.com) - Kapolres Kabupaten Donggala AKBP Stanislaus Ferdinad suwarji, SE bersama rombongan Kepolisian Resort Kabupaten Donggala melaksanakan kunjungan kerja (kunker) sekaligus silahturahmi ke Polres Mamuju Utara, Jumat (06/04/2018).

Kunjugan membahas tapal batas itu, diterima langsung Kapolres Mamuju Utara AKBP Made Ary Pradana, S.I.K, M.H.

“Selaku Kapolres Donggala kami ucapkan terima kasih, kepada bapak Kapolres Mamuju utara karena sudah menerima kunjungan kami beserta rombongan dengan baik, ” kata Kapolres Donggala. Sabtu, (7/4/2018).

Dalam kunjungan itu, kedua Kapolres juga membicarakan situasi keamanan menjelang Pilkada serentak 2018 dan ketertiban di wilayah tapal batas antara Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala dengan Sulawesi Barat Kabupaten Pasangkayu.  

Selain itu, Kapolres Donggala mengharapkan sinergi dilakukan bersama Polres Mamuju Utara bisa menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan tentram diwilayah tapal batas.(nur/hms).

ILUSTRASI : Kegiatan Polres Donggala Sulteng di sebuah sekolah di Donggala mengenai Kamtobmas dan Tertib Lantas.

DONGGALA SULTENG (Korantransparansi.com) - Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Donggala, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) S. Ferdinand Suwarji menjelaskan, untuk menjadi anggota polisi, tidak ada pungutan biaya. 

Artinya, kelulusan seorang menjadi polisi bukan semata mata karena uang. Akan tetapi, kemampuan diri sebagai salah satu faktor utama pendukung. 

Demikian ditegaskan Kapolres yang didampingi Kasat Binmas, dalam sosialisasi penerimaan Anggota Polri Tahun 2018, di SMA Negeri I Banawa kabupaten Donggala, Kamis (05/04/2018).Acara sosialisasi di kemas dalam progam police goes to school. 

"Dengan dibukanya pendaftaran penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2018 Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama, kami mengajak kepada para pelajar yang berminat menjadi anggota Polri agar segera mendaftarkan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin baik fisik maupun akademik supaya pada saat seleksi nanti bisa mengikuti dengan lebih maksimal, "ungkapnya.

Selain itu, kapolres mengajak kepada seluruh siswa agar bijaksana dalam menggunakan media sosial. Sebab, berita bohong atau Hoax yang beredar, misalnya terkait ujaran kebencian dan isu SARA, itu dapat merusak kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala kembali berhasil membekuk pengedar narkotika jenis sabu.

Tersangka, FR (28) dibekuk tanpa perlawanan dirumahnya, Desa Tibo Kecamtan Sindue Kabupaten Donggala, rabu (04/04/2018).

Dari penangkapan tersebut petugas berhasil menyita barang bukti berupa 4 paket narkotika seberat 3,08 gram dan 1 buah pirex serta 1 buah timbang digital dan 2 pak plastik klip.Rencananya narkotika tersebut akan diedarkan di wilayah kecamatan sindue. Sebelumnya, pada jumat malam (30/03/2018), 

Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala yang dipimpin langsung Kepala Satuan Narkoba Polres Donggala IPTU Jamil menangkap tiga kurir pengedar narkotika jenis sabu didesa labuan Induk kecamatan labuan kabupaten. Donggala. 

Ketiga pelaku tersebut diantaranya, ER (34), MT (26) dan BD (24), merupakan warga desa labuan induk kec Labuan Kab. Donggala.

“ Mereka kami tangkap pada saat sedang menggelar pesta narkotika, mereka tidak sempat mengelak dan tidak sempat melarikan diri”. Kata IPTU Jamil.

Lanjut Iptu Jamil, dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 3 paket narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, dan 5 buah pipet, serta 2 buah pirex dan 16 sacet kosong.

“Kami juga melakukan pemriksaan urine terhadap mereka dan hasilnya mereka dinyatakan positiv mengkonkumsi narkotika. " Jelas IPTU Jamil.

Sementara itu, Kapolres Donggala AKBP S. Ferdinan Suwarji membenarkan penangkapan tersebut. 

"Kini ketiga pelaku bersama barang bukti di amankan di Polres Donggala guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut."Ungkapnya (Rahmad Nur/ Hms)

Kapolres Tegaskan Pihaknya Netral Dalam Pilkada  2018

SULTENG,DONGGALA (Korantransparansi.com) -  Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Donggala, AKBP S. Ferdinand Suwarji mengingatkan anggotanya untuk menjaga netralitas dalam pilkada Donggala tahun 2018. Penegasan ini disampaikan Kapolres di acara kunjugan silaturahmi kejajaran Polsek kabupaten Donggala, Senin (02/04/2018).

" Jangan sampai ada anggota terlibat dalam Politik, karena akan saya proses sesuai dengan hukum yang berlaku."Tegas Kapolres di dampingi Kabag Sumda Polres Donggala Kompol Abubakar.

Menurut kapolres, dalam pilkada serentak 2018 ini, satu hal yang perlu diwaspadai beredarnya berita Hoax. Untuk itu kata kapolres, para bhabinkamtibmas untuk rutin melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan terhadap berita Hoax. 

" Saya memerintahkan para Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan sosialisasi di desa binaan masing-masing khususnya tentang adanya penerimaan Polri terpadu Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama tahun 2018. "Jelasnya.

Kapolres menjelaskan, kunjungan kerja silaturahmi ini diharapkan sebagai sarana pengendalian, pengawasan serta evaluasi dan tatap muka bersama anggota dan pihak terkait.

Selain itu, Kapolres bersama rombongan melakukan pengecekan batas-batas dari wilayah Kabupaten Donggala.

Kunjungan tersebut di awali dari Polsek Sojol , Polsek Damsol, Polsek Balaesang dan dilanjutkan ke Polsek sirenja.Turut hadir dalam temu silaturahmi itu, Kapolsek, Danramil, Camat, Babinsa, para Kades dan Kadus serta tokoh agama dan tokoh masayrakat. (nur)

Kapolres Ingatkan Generasi Bangsa Patuhi Hukum,  Hindari Berita Hoax

SULTENG (Korantransparansi.com) - DONGGALA- Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Donggala AKBP S. Ferdinand Suwarji mengingatkan, para generasi bangsa untuk menanamkan sikap patuh hukum dan menghindari berita hoax. 

Foto : Suasana pertemuan Plt Setjen DPR Damayanti dengan DPRD Blitar di  Gedung DPR

JAKARTA (Korantransparansi.com) - Penjadwalan reses yang tidak teratur menjadi salah satu masalah yang sering disampaikan DPRD, baik Tingkat I atau II saat berkunjung ke DPR. Hal itu pula yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kepada Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti. 

Melihat hal ini, perlu dilakukan perubahan tata tertib mekanisme reses berjalan agar leblebih teratur.

“Dari hasil pertemuan ini, memang kalau yang kami lihat belum terpolanya mekanisme reses di DPRD Kabupaten Blitar. Untuk itu, kita harus membuat peraturan yang menaungi pengalokasian reses itu sendiri, supaya selebihnya nanti akan lebih mudah,” kata Maya, panggilan akrab Damayanti, usai menerima audiensi DPRD Blitar di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (09/3/2018).

Maya menambahkan, tidak adanya peraturan yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme reses, membuat jadwal kunjungan kerja anggota dewan ke daerah pemilihannya menjadi tidak teratur. Tidak jarang, kunjungan yang seharusnya dilakukan pada masa reses, dilakukan pada saat masa sidang. Hal ini tentunya akan menyulitkan Sekretaris Dewan dalam mengatur anggaran.

“Kalau kegiatan reses dikerjakan di waktu sidang, nanti Sekretaris Dewan juga akan kebingungan, karena anggaran yang harusnya turun di masa reses ternyata harus diajukan ke masa sidang,” jelas Maya.

Untuk itu, Maya menyarankan DPRD Blitar agar segera merevisi tata tertib terkait mekanisme reses, sehingga kedepannya akan memudahkan anggota dewan beserta jajarannya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebegai representasi rakyat di daerah pemilihannya.

Menanggapi saran tersebut, Sekretaris Dewan DPRD Blitar Izul Marom akan mempelajari dan menindaklanjuti permasalahan ini. “Kita sudah belajar dari DPR. Jadi setelah ini saya dan teman-teman yang ikut hadir di sini akan akan mempelajari teknisnya agar segera kami tidaklanjuti,” ungkapnya.  

Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Blitar Suwito, Wakil Ketua DPRD Blitar Sugianto, Sekretaris Dewan Izul Marom, dan 20 Anggota DPRD Blitar lainnya. Pembahasan lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah mengenai perkembangan revisi UU MD3.(sam)

Luhut Saat Berbincang dengan Bupati Abas di Jakarta

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Bandara Banyuwangi telah ditunjuk sebagai bandara pendukung Bandara Ngurah Rai menyambut pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank) yang akan dihelat di Bali pada Oktober 2018 mendatang. Dalam ajang yang diikuti 18.000 delegasi dari 189 negara itu, sebagian rombongan akan mendarat di Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, kesempatan itu dimanfaatkan Banyuwangi untuk mengungkit ekonomi lokal, termasuk dari sektor wisata dengan penyiapan sejumlah paket tur untuk delegasi dari luar negeri. Guna pemantapan kesiapan tersebut, Anas menghadap Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Senin (26/2). 

“Pak Luhut meminta kami memanfaatkan momen tersebut untuk menggerakkan ekonomi lokal. Pemerintah pusat akan bantu memfasilitasi yang dibutuhkan daerah. Ini memang momen bagus, kita menunjukkan ke dunia tentang Indonesia yang indah, rukun dalam keberagaman, sehingga mendukung pencapaian 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019 sesuai target Presiden Jokowi,” ujar Anas.

Anas mengatakan, untuk menyambut kehadiran delegasi tersebut, sejumlah destinasi dan atraksi wisata telah disiapkan. Antara lain Gunung Ijen dengan fenomena api birunya, kawasan konservasi bahari Bangsring Underwater, dan desa wisata Songgon. “Sejumlah atraksi wisata budaya seperti tari Gandrung hingga wisata petik kopi Desa Gombengsari juga disiapkan,” papar Bupati.

Ditambahkan Anas, amenitas Banyuwangi juga terus dilengkapi. Pada tahun ini, segera diresmikan dua hotel bintang 4 dan bintang 3 dan penambahan kamar di sejumlah hotel berbintang yang mencapai 400 kamar. "Kami juga meminta dukungan kepada pemerintah pusat untuk membenahi sejumlah fasilitas di lokasi wisata yang kewenangannya ada pada pusat. Seperti memperbanyak dan melengkapi toilet di Ijen dan Taman Nasional Alas Purwo. Begitu juga dengan pembangunan marina di Pantai Boom bisa segera dituntaskan,” jelas Anas.

Sebelumnya, Ketua pelaksana harian pertemuan tahunan IMF Susiwijono Moegiarso telah meninjau kesiapan Banyuwangi menjadi tujuan destinasi unggulan para delegasi. "Ribuan orang penting dunia akan datang ke Indonesia, dan ini harus kita manfaatkan dengan baik. Network mereka ini di seluruh dunia, jadi kita harus sinergi dan bikin strategi bagaimana meninggalkan kesan yang baik bagi mereka,” kata Susiwijono, yang juga sebagai staf ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi tersebut.

Para delegasi pertemuan terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, delegasi dari lembaga kerja sama ekonomi global dan regional, perwakilan lembaga masyarakat sipil, kalangan swasta dan akademisi, serta awak media  dari seluruh dunia. "Rencananya, awal bulan depan Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Agus Martowardojo akan ke Banyuwangi untuk membahas detail persiapan menyambut para delegasi?” bebernya. (ari)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...