Anggaran

Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Jakarta (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam penyidikan tindak pidana korupsi kartu tanda penduduk berbasis data tunggal secara elektronik (KTP-el).

 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumad

 

JAKARTA (KT) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta perusahaan swasta juga ikut berperan dalam melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor KIR untuk taksi "online" berbasis aplikasi.

Kepala Biro Humas & Protokol Pemprov Jatim Benny Sampirwanto menerima cideramata dari Asisten Pemerintahan Pemprov Sumsel Achmad Najib di kantor Gubrnuran Sumsel, Jumat (3/11/2017.

PALEMBNG (KT) – Kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Pemprov Sumsel tidak hanya menyangkut soal ekonomi melainkan  juga bidang yang lainya. Untuk itu Jumat (3/11/2017) Kepala Biro Humas & Protokol Pemrov Jatim Benny Sampirwanto mengajak wartawan yang ngepos di kantor gubernur Jatim untuk berkunjung ke  Pemprov Sumsel.

Perwakilan fraksi DPR melakukan lobi ketika mengikuti Rapat Paripurna DPR ke-10 yang membahas RUU APBN 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017). DPR melalui rapat paripurna menyetujui RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 menjadi undang-undang.

JAKARTA (KT) - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2018 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) yang mencakup postur pendapatan negara Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun.

Dari 10 fraksi yang hadir menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna tersebut, hanya fraksi Partai Gerindra yang menolak pengajuan RUU APBN 2018 menjadi Undang-Undang.

Namun Partai Gerindra tetap memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan keyakinan atas postur anggaran yang telah disusun tersebut. Sementara itu fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima dengan catatan.

"Apakah pembahasan mengenai RUU APBN 2018 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin sidang paripurna di Jakarta, Rabu.

"Setuju," jawab para peserta sidang paripurna.

APBN 2018 merupakan hasil penyusunan antara pemerintah dengan Badan Anggaran serta Komisi DPR RI yang telah berlangsung sesuai amanat konstitusi sejak pertengahan 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menghargai dukungan pimpinan dan anggota DPR-RI, termasuk Badan Anggaran dan semua Komisi DPR, yang bersama Pemerintah telah melaksanakan amanat konstitusional dengan melakukan pembahasan secara intensif dan konstruktif atas RUU APBN 2018.

"Semoga pencapaian ini memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan dengan terus melanjutkan program pembangunan kabinet kerja yang telah dimulai dalam tiga tahun terakhir," ujar Sri Mulyani saat menyampaikan pandangan akhir pemerintah.

Tema kebijakan fiskal 2018 adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan", artinya APBN Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja.

"Untuk itu, pada 2018 Pemerintah menempuh tiga strategi fiskal yaitu optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas, serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan," ujar Sri Mulyani.

Besaran indikator makro tahun 2018 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,2 persen dan nilai tukar Rp13.400 per dolar AS.

Asumsi makro lainnya mencakup harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) minyak 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan basis asumsi dasar ekonomi makro dan berbagai langkah kebijakan yang akan ditempuh maka postur pendapatan negara ditetapkan menjadi Rp1.894,7 triliun yang terbagi atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp275,4 triliun.

Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.220,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun.

Dalam belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian lembaga disepakati Rp847,44 triliun dan belanja non-kementerian lembaga sebesar Rp607,06 triliun.

Dengan postur RAPBN 2018 tersebut, maka defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp326 triliun atau sekitar 2,19 persen terhadap PDB.

Untuk menutup pembiayaan tersebut, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp414,52 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp15,5 triliun.(ant)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA (KT) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kementerian dan lembaga dapat fokus dalam menjalankan rencana belanja sesuai dengan postur anggaran 2018.

Bappenas Peroleh Tambahan Anggaran Rp475 Miliar

JAKARTA (KT) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperoleh tambahan anggaran Rp475 miliar dalam alokasi anggaran belanja RAPBN 2018 dan telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, mengatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan gedung.

Menurut Bambang, saat ini Bappenas tengah mengalami kondisi kekurangan ruang kantor untuk kegiatan operasional kementerian.

Selain itu, lanjut dia, terdapat bagian gedung kantor Bappenas di Menteng, Jakarta Pusat, yang sudah miring atau tidak memadai lagi.

"Kami kondisinya kekurangan ruang kantor. Apakah nanti membangun baru atau membeli (gedung) yang ada, pokoknya semua opsi kami cari yang paling murah," kata Bambang.

Menurut dia, keberadaan gedung yang layak menjadi salah satu penunjang dari pencapaian Bappenas dalam merancang rencana-rencana pembangunan.

"Kami akan menerapkan `good corporate government` dan pengadaan yang efisien supaya mendapat gedung dengan kualitas baik. Pemakaian anggaran juga nantinya akan dilakukan seefisien mungkin," kata Bambang.

Sebelumnya, usulan awal rancangan kerja anggaran Bappenas dalam RAPBN 2018 adalah sebesar Rp1,519 triliun. Angka tersebut kemudian diputuskan meningkat menjadi Rp1,994 triliun.

Komisi XI DPR RI juga telah menyetujui pagu alokasi anggaran belanja sejumlah instansi, di antaranya Kementerian Keuangan (Rp45,6 triliun), Badan Pusat Statistik (Rp4,7 triliun), Badan Pemeriksa Keuangan (Rp2,84 triliun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Rp1,4 triliun), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Rp224,8 miliar).

Ketua Komisi XI DPR, Melchias Marcus Mekeng berharap anggaran yang telah disetujui tersebut bisa digunakan secara efisien dengan memperhatikan sisi penerimaan negara.(ant)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...