Anggaran

Gubernur Jatim Soekarwo menerima DIPA/DPA dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti  untuk Jatim yang mencapai Rp. 119,8 trilyun.

SURABAYA (KT) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo segera memanggil Bupati/Walikota yang tidak hadir  pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Prov Jatim Tahun Anggaran 2018. Sikap tegas dilakukan semata-mata  agar pemanfaatan keuangan negara nantinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. 

“Uang negara harus dipertanggung jawabkan dengan baik. Sebagai wakil pemerintah pusat, Saya harus melakukan pembinaan dan  pengawasan kepada bupati dan walikota dengan baik,” tegas Gubernur saat menyampaikan sambutan pada acara Penyerahan DIPA dan DPA Provinsi Jatim yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (15/12). 

Lantaran tidak hadir itupula Gubernur menunda penyerahan terhadap Bupati/Walikota yang tidak datng di grahadi. Mereka diantranya WaliKota Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kota Blitar, Kota Batu dan Kabupaten. Jombang. 

DIPA dan DPA harus diterima Bupati/Walikota dan tidak bisa diwakilkan pada stfnya. Apalagi DIPA Provinsi Jatim tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 119 Trilyun, dibanding tahun 2017 sebesar Rp 115 trilyun. 

Rincian DIPA dan DPA Jatim tahun 2018 yakni dana pemerintah pusat sebesar Rp 44,3 trilyun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 75 trilyun. Sedangkan untuk APBD Provinsi Jatim tahun 2018 sebesar Rp 30,762 trilyun. 

Pakde Karwo menegaskan keharusan pemanfaatan  DIPA dan DPA Provinsi Jatim tahun 2018 ini yang harus sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat, khusunya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. 

Setelah penyerahan DIPA, Pakde Karwo berharap agar  segera diberikan kepada OPD dan satker untuk segera dilakukan lelang  barang dan jasa.

Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2018. Berbagai rencana strategis  dan kebijakan umum yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 wajib dituangkan dalam DIPA. 

Diharapkan  penyerahan DIPA tersebut dilaksanakan lebih awal, agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, yaitu awal Januari 2018.

Dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti SE, AK, M Laws menjelaskan  DIPA  Jatim dengan total mencapai Rp. 119,8 trilyun tsb terbagi  dua kelompok besar, yaitu Rp 44,8 trilyun untuk  instansi kementerian / lembaga, dan Rp. 75 trilyun untuk transfer ke daerah.  “Itu termasuk  penyaluran dana fisik dan dana desa,” jelasnya. 

Ia meminta kepada seluruh Satker dan OPD agar usai penyerahan DIPA agar telah disiapkan lelang, walaupun  pelaksanaan fisiknyasendiri baru bisa dilakukan dimulai 1 Januai 2018. Dengan demikian,  belanja tidak menumpuk di triwulan keempat. Perilaku belanja satker agar diubah, sehingga tidak landai di awal tahun dan kemudia kemudian melonjak di akhir tahun. (min)

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait APBN 2018 akan dpercepat

JAKARTA (KT) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait APBN 2018 akan dilakukan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya agar pelaksanaannya segera terlaksana.

"Penyerahan DIPA lebih cepat dibanding tahun lalu. Penyerahan DIPA dari Presiden langsung ke semua kementerian dan lembaga termasuk kepala daerah," ujar Askolani dalam diskusi APBN 2018 di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan penyerahan DIPA yang lebih cepat itu maka perencanaan belanja negara dapat lebih optimal, sehingga diharapkan segera berdampak pada perekonomian nasional serta memberi manfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah konsisten melakukan upaya ini, dan akan terus dilanjutkan disertai berbagai evaluasi diantaranya menyangkut efektivitas dan efesiensi sehingga kita dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih baik," katanya.

Pada 2018, lanjut Askolani, beberapa program yang menjadi perhatian pemerintah yakni mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan, serta percepatan program pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur ini menjadi kebutuhan pokok Indonesia. Kalau infrastruktur dibangun, investasi akan masuk dan akan mengurangi pengangguran," paparnya.

Dalam postur RAPBN 2018 yang sudah disetujui parlemen, disepakati pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun. Belanja negara akan meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa Rp766,2 triliun. Dalam belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian disepakati Rp847,44 triliun dan belanja nonkementerian /lembaga Rp607,06 triliun.

Askolani menambahkan bahwa meski pendapatan dan belanja Pemerintah Indonesia relatif lebih rendah dari negara lain, kinerja yang dihasilkan pemerintah lebih baik yang memiliki pendapatan dan belanja yang lebih tinggi.

Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), pendapatan Indonesia sebesar 14 persen dari Produk Domestic Bruto (PDB) dan belanja 16,6 persen dari PDB. Pendapatan dan belanja Indonesia lebih rendah dibanding negara lain seperti Brazil.

"Kinerja kita jauh lebih baik dibanding negara lain, pertumbuhan ekonomi kita lima persen, sedangkan Brazil di bawah lima persen," kata Askolani.

Ia menambahkan bahwa kepercayaan negara lain terhadap Indonesia juga lebih baik seiring dengan meningkatnya peringkat layak investasi (investment grade) yang diberikan oleh beberapa lembaga pemeringkat internasional diantaranya Standard & Poor`s (S&P), Moody's Investors Service, dan Fitch Ratings.

Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengharapkan DIPA yang diserahkan lebih cepat itu juga harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja mengingat 2018 merupakan tahun politik.

"Jangan sampai ada pemotongan anggaran yang berdampak pada efek psikologis dan memicu timbulnya kegaduhan. Apalagi terjadi pada tahun politik," katanya.(jn)

M. Misbakhun

 

JAKARTA (KT) - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memproyeksikan realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat mencapai 90 persen dari target dalam APBN-P 2017.

Dewan Setujui Raperda APBD Jatim TA. 2018

SURABAYA - DPRD JAWA TIMUR akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah/Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018. Dari pandangan kesembilan fraksi-fraksi yang hadir pada rapat paripurna, semua fraksi dapat menerima dan menyetujui raperda ini. 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Jakarta (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam penyidikan tindak pidana korupsi kartu tanda penduduk berbasis data tunggal secara elektronik (KTP-el).

 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumad

 

JAKARTA (KT) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta perusahaan swasta juga ikut berperan dalam melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor KIR untuk taksi "online" berbasis aplikasi.

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...