Anggaran

 Sejumlah Pecang atau pengamanan adat Bali mengikuti gelar pasukan pengamanan pilkada serentak di Monumen Bajra Sandhi Denpasar, Jumat (5/1/2018). Polda Bali mengerahkan setidaknya 10.000 lebih personel gabungan untuk mengamankan tahapan pelaksanaan pilkada serentak di dua kabupaten dan satu provinsi di Bali.

Denpasar (Koran Transparansi) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyatakan sejumlah berkas administrasi yang menjadi syarat pasangan kedua bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Bali 2018 belum memenuhi sejumlah persyaratan.

Malahan, hasil verifikasi sementara ada salah satu pasangan calon Ijazahnya antara SMA,S1 DAN S3nya berbeda. Namun KPU masih teru melakukan ferifikasi tehadap persaratan calon lainya. Ini prlu perbaikan.    

Hingga penutupan masa pendaftaran Pilkada Bali 2018 dua pasangan bacagub-bacawagub telah mendaftarkan diri yakni, pasangan Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (KBS-Ace) maupun Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), namun tahapan verifikasi menemukan keduanya sama-sama masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk pasangan bakal calon KBS-Ace yang perlu dilakukan perbaikan, pertama, surat keterangan dari pengadilan," kata Ketua KPU Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat Rapat Pleno Penetapan dan Pemberitahuan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon dalam Pikada Bali 2018, di Denpasar, Kamis.

Karena itu, KPU Bali memberikan tenggat waktu hingga 20 Januari mendatang pukul 24.00 Wita untuk dilakukan perbaikan.

Raka Sandi mengemukakan, terkait surat keterangan pasangan KBS-Ace, ketentuannya bahwa pasangan calon itu tidak pernah diancam dengan pidana lima tahun, Suratnya sudah ada dan judulnya sudah benar. Namun, ada substansi yang perlu dilakukan perbaikan.

Selanjutnya, untuk tanda terima yang sudah terverifikasi KPK mengenai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari pasangan KBS-Ace ini juga perlu dilakukan perbaikan.

Sedangkan untuk pasangan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta juga ada sejumlah dokumen yang perlu diperbaiki.

Pertama, terkait persyaratan sebagai pejabat eksekutif, apakah sebagai wali kota atau wakil gubernur, sesuai ketentuan perlu menyatakan kesediaan untuk cuti selama masa kampanye. "Sebetulnya tinggal memberikan tanda centang saja agar secara administrasi bisa dipenuhi," ucap Raka Sandi.

Berikutnya, sama dengan pasangan KBS-Ace terkait tanda terima LHKPN dari KPK. Untuk pasangan Mantra-Kerta juga perlu dilakukan perbaikan. Ketiga, tanda terima pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.

Untuk Rai Mantra, juga ada ketidaksesuaian nama antara di e-KTP dan di ijazah. KPU Bali meminta itu diperbaiki, misalnya ada surat keterangan resmi yang berwenang untuk itu, bahwa maksud orangnya sama.

Perbedaannya terletak pada kata "Mantra". Pada KTP elektronik, dan syarat pencalonan ada nama "Mantra". Sedangkan di ijazah SMA, S1, dan S2 tidak kata "Mantra".

Foto dan pasfoto dari pasangan calon Mantra-Kerta juga belum memenuhi syarat. Seharusnya yang diserahkan adalah foto terbaru.

Terkait persyaratan kesehatan, Raka Sandi mengatakan kedua pasangan tersebut dinyatakan mampu oleh tim pemeriksa kesehatan.

"Artinya kedua bakal pasangan calon memenuhi syarat untuk menjadi calon. Kedua bakal pasangan calon ini dari aspek kesehatan, baik jasmani maupun psikologi, dan bebas penyalahgunaan narkotika memenuhi syarat," katanya. (rin)

DPRD Jatim Setujui Raperda Pengelolaan Aset

SURABAYA (KT) - DPRD Provinsi Jatim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemprov Jatim pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jatim di Gedung DPRD Provinsi Jatim Jl Indrapura Surabaya, Jum’at (22/12)

Perda tersebut dinilai penting  karena pemerintah pusat dan daerah sangat membutuhkan  tersedianya sarana dan prasarana yang terkelola dengan baik dan efisien.

Selama ini pemerinah telah menerbitkan berbagai peraturan perundangan dalam rangka memberikan perdoman bagi pengelolaan barang milik negara maupun milik daerah.  Namun demikian, persoalan pengelolaan barang milik negara/daerah semakin kompleks, sehingga perlu diterbitkan  peraturan baru yang lebih mudah.

Diharapkan dengan adanya Perda pengelolaan barang milik Pemprov Jatim semakin baik, dan secara signifikan mampu mengurangi permasalahan baik masalah administrasi maupun  pemanfaatannya. 

Dalam rangkaian Sidang Paripurna tersebut, Gubernur Jatim  Dr H Soekarwo juga menyampaikan tanggapan/ jawaban atas pemandangan umum Fraksi DPRD Prov Jatim terhadap Raperda  tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jatim 2017 – 2037.

Menurut Pakde Karwo – sapaan Akrab Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, konsep tersebut sudah dibicarakan dengan stakeholder yang ada, khususnya dunia industri. Penyusunan rencana pembangunan industri di Jatim ini telah  melalui beberapa tahapan, sejak penyusunan naskah akademik hingga penyusunan draft raperda . 

Komunikasi intensif juga telah dilakukan dengan pemerintah kabupaten/ kota, para pelaku industri, serta instansi terkait tingkat provinsi. Ditambah juga dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Penyusunan RPIP  juga sudah  dikaitkan dengan fenomena industri digital. Persiapan yang dilakukan Pemprov, kata Pakde Karwo, melakukan peningkatan SDM industri digital melalui pelatihan, meningkatkan daya saing industri digital melalui festival animasi untuk pelajar dan umum bekerjasama dengan perguruan tinggi, melakukan bisnis matching antara industri digital dengan mitra dan user.

Dijelaskan pencapaian proses industrialisasi  di Jatim tahun 2016 mencapai 4,51 % dan tahun 2017 sampai triwulan III mencapai 4,82 %. Angka tersebut didukung  oleh pertumbuhan ekonomi Jatim 5,21 %.

Pertumbuhan industri tersebut memberikan kontribnusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 28,92 %. Sementara industri pengolahan di Jatim  kontribusinya  terhadap  nasional sebesar 21,08 %, melebihi  Prov Jateng, DIY, DKI Jakarta dan Prov Banten.

Industri  pengolahan di Prov Jatim masih di dominasi  oleh industri makanan dan minuman sebesar 30,44 %, disusul industri pengolahan tembakau 27,07 %, industri kimia dan obat tradisional 8,30 %, sedangkan industri lainnya 34,19 %. 

Kesiapan Jatim dalam mewujudkan provinsi Industri, pakde Karwo menambahkan, Provinsi Jatim sudah siap sebagai provinsi Industri, infrastruktur sebagai Provinsi industri sudah tersedia dan akan dikembangkan lagi.

Kawasan industri Jatim saat ini seluas 4.759,5 hektar, terdiri  tujuh kawasan industri. Mendatang  akan menambah kawasanindustri baru seluas 36.344,28 hektar yang terdiri dari kawasan industri di Jombang, Tuban, Kota Malang, Lamongan, Gresik, Banyuwangi, Mojokerto, Bangkalan, dan kawasan industri Kab Madiun. (min)

 

Gubernur Jatim Soekarwo menerima DIPA/DPA dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti  untuk Jatim yang mencapai Rp. 119,8 trilyun.

SURABAYA (KT) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo segera memanggil Bupati/Walikota yang tidak hadir  pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Prov Jatim Tahun Anggaran 2018. Sikap tegas dilakukan semata-mata  agar pemanfaatan keuangan negara nantinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. 

“Uang negara harus dipertanggung jawabkan dengan baik. Sebagai wakil pemerintah pusat, Saya harus melakukan pembinaan dan  pengawasan kepada bupati dan walikota dengan baik,” tegas Gubernur saat menyampaikan sambutan pada acara Penyerahan DIPA dan DPA Provinsi Jatim yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (15/12). 

Lantaran tidak hadir itupula Gubernur menunda penyerahan terhadap Bupati/Walikota yang tidak datng di grahadi. Mereka diantranya WaliKota Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kota Blitar, Kota Batu dan Kabupaten. Jombang. 

DIPA dan DPA harus diterima Bupati/Walikota dan tidak bisa diwakilkan pada stfnya. Apalagi DIPA Provinsi Jatim tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 119 Trilyun, dibanding tahun 2017 sebesar Rp 115 trilyun. 

Rincian DIPA dan DPA Jatim tahun 2018 yakni dana pemerintah pusat sebesar Rp 44,3 trilyun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 75 trilyun. Sedangkan untuk APBD Provinsi Jatim tahun 2018 sebesar Rp 30,762 trilyun. 

Pakde Karwo menegaskan keharusan pemanfaatan  DIPA dan DPA Provinsi Jatim tahun 2018 ini yang harus sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat, khusunya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. 

Setelah penyerahan DIPA, Pakde Karwo berharap agar  segera diberikan kepada OPD dan satker untuk segera dilakukan lelang  barang dan jasa.

Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2018. Berbagai rencana strategis  dan kebijakan umum yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 wajib dituangkan dalam DIPA. 

Diharapkan  penyerahan DIPA tersebut dilaksanakan lebih awal, agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, yaitu awal Januari 2018.

Dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti SE, AK, M Laws menjelaskan  DIPA  Jatim dengan total mencapai Rp. 119,8 trilyun tsb terbagi  dua kelompok besar, yaitu Rp 44,8 trilyun untuk  instansi kementerian / lembaga, dan Rp. 75 trilyun untuk transfer ke daerah.  “Itu termasuk  penyaluran dana fisik dan dana desa,” jelasnya. 

Ia meminta kepada seluruh Satker dan OPD agar usai penyerahan DIPA agar telah disiapkan lelang, walaupun  pelaksanaan fisiknyasendiri baru bisa dilakukan dimulai 1 Januai 2018. Dengan demikian,  belanja tidak menumpuk di triwulan keempat. Perilaku belanja satker agar diubah, sehingga tidak landai di awal tahun dan kemudia kemudian melonjak di akhir tahun. (min)

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait APBN 2018 akan dpercepat

JAKARTA (KT) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait APBN 2018 akan dilakukan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya agar pelaksanaannya segera terlaksana.

"Penyerahan DIPA lebih cepat dibanding tahun lalu. Penyerahan DIPA dari Presiden langsung ke semua kementerian dan lembaga termasuk kepala daerah," ujar Askolani dalam diskusi APBN 2018 di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan penyerahan DIPA yang lebih cepat itu maka perencanaan belanja negara dapat lebih optimal, sehingga diharapkan segera berdampak pada perekonomian nasional serta memberi manfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah konsisten melakukan upaya ini, dan akan terus dilanjutkan disertai berbagai evaluasi diantaranya menyangkut efektivitas dan efesiensi sehingga kita dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih baik," katanya.

Pada 2018, lanjut Askolani, beberapa program yang menjadi perhatian pemerintah yakni mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan, serta percepatan program pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur ini menjadi kebutuhan pokok Indonesia. Kalau infrastruktur dibangun, investasi akan masuk dan akan mengurangi pengangguran," paparnya.

Dalam postur RAPBN 2018 yang sudah disetujui parlemen, disepakati pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun. Belanja negara akan meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa Rp766,2 triliun. Dalam belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian disepakati Rp847,44 triliun dan belanja nonkementerian /lembaga Rp607,06 triliun.

Askolani menambahkan bahwa meski pendapatan dan belanja Pemerintah Indonesia relatif lebih rendah dari negara lain, kinerja yang dihasilkan pemerintah lebih baik yang memiliki pendapatan dan belanja yang lebih tinggi.

Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), pendapatan Indonesia sebesar 14 persen dari Produk Domestic Bruto (PDB) dan belanja 16,6 persen dari PDB. Pendapatan dan belanja Indonesia lebih rendah dibanding negara lain seperti Brazil.

"Kinerja kita jauh lebih baik dibanding negara lain, pertumbuhan ekonomi kita lima persen, sedangkan Brazil di bawah lima persen," kata Askolani.

Ia menambahkan bahwa kepercayaan negara lain terhadap Indonesia juga lebih baik seiring dengan meningkatnya peringkat layak investasi (investment grade) yang diberikan oleh beberapa lembaga pemeringkat internasional diantaranya Standard & Poor`s (S&P), Moody's Investors Service, dan Fitch Ratings.

Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengharapkan DIPA yang diserahkan lebih cepat itu juga harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja mengingat 2018 merupakan tahun politik.

"Jangan sampai ada pemotongan anggaran yang berdampak pada efek psikologis dan memicu timbulnya kegaduhan. Apalagi terjadi pada tahun politik," katanya.(jn)

M. Misbakhun

 

JAKARTA (KT) - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memproyeksikan realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat mencapai 90 persen dari target dalam APBN-P 2017.

Dewan Setujui Raperda APBD Jatim TA. 2018

SURABAYA - DPRD JAWA TIMUR akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah/Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018. Dari pandangan kesembilan fraksi-fraksi yang hadir pada rapat paripurna, semua fraksi dapat menerima dan menyetujui raperda ini. 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...