Propinsi

Published in Propinsi

Perlindungan Nelayan Antara Harapan dan Kenyataan

Dec 11, 2016 Publish by 
Perlindungan Nelayan Antara Harapan dan Kenyataan

Jawa Timur benar-benar ingin mewujudkan menjadi provinsi paling terdepan memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap nelayan, terbukti Provinsi Jawa Timur akhirnya mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.


Perda itu disetujui melalui rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Juni 2016. Payung hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan itu merupakan Perda yang pertama kali di Indonesia setelah  ditetapkannya UU. No  7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam.

Menurut Kadis Kelautan dan Perikanan Jatim, Heru Tjahyono, Perda No  3 Tahun 2016 ini  hanya mengambil target  nelayan saja, sedangkan pembudidaya dan petambak garam akan dibuatkan Perda tersendiri, karena problematika yang ada di pesisir, khususnya yang dihadapi  para nelayan sudah cukup banyak, sehingga dikhususkan kepada nelayan agar dapat fokus berjalan dengan sebaik baiknya.

Dua hal pokok yang dimuat dalam Perda  tersebut yaitu Perlindungan  dan Pemberdayaan Nelayan, dimaksudkan perlindungan  terhadap keberlangsungan usaha bagi nelayan dan pemberdayaan atas keterbatasan nelayan, dalam memanfaatkan pengelolaan sumberdaya ikan secara maksimum dan bijaksana (berkesinambungan).

Pada acara sosialisasi Perda dan penyusunan Pergub Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan tersebut, Sekretaris HNSI Jatim, Kamil Anajib mengingatkan beberapa hal pokok yang dihadapi nelayan sehari-hari yang urgen untuk diatasi antara lain, masalah listrik, BBM, sumber daya ikan serta konflik antarnelayan.

Persolan listrik menjadi hal yang klasik di kampung nelayan terutama di Pelabuhan Perikanan. “Sering didiskusikan, diseminarkan tapi listrik yang memadai tak kunjung masuk di pelabuhan perikanan,” ujarnya. Di Sendang Biru contohnya, pelabuhan taraf international serta ikannya banyak diekspor, tapi tidak mempunyai cold storage, pabrik es yang menjadi kebutuhan vital.

Koperasi Mina Jaya Sendang Biru sudah berulangkali minta PLN untuk memasang jaringan
SUTM dan pengadaan pasang baru listrik daya 160 KV tetapi tidak pernah terealisasi. Kebutuhan listrik tersebut untuk menunjang investasi pengadaan cold storage dan pabrik es di sekitar pelabuhan yang selama ini didatangkan dari Malang dan Kediri.

Demikian pula halnya dengan masalah pasokan dan harga BBM di kepulauan yang sangat memberatkan nelayan. Target pemerintah untuk meningkatkan produksi perikanan dari nelayan tangkap, tampaknya bakal sekadar wacana. Pasalnya, tidak ada kebijakan pendukung yang sinergi dengan target tersebut. Salah satunya adalah persoalan solar sebagai bahan bakar kapal nelayan yang tidak terjamin pasokannya.

Kuota solar bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah untuk nelayan di Jawa Timur di 23 unit SPDN (solar paket dealer nelayan), tempat pengisian bahan bakar solar khusus nelayan, tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada.

“Pertamina memberi kuota solar bersubsidi kepada nelayan di 23 unit SPDN yang tersebar di 13 Kabupaten/kota sebanyak 14.000 ton per tahun atau 43,5% dari total kebutuhan. Sementara kebutuhannya sebanyak 61.392 ton per tahun. Jadi nelayan masih kekurangan bahan bakar,” Kata Kamil Anajib.

Ia menambahkan, Gubernur Jawa Timur sudah mengirimkan surat ke Kementerian Kelautan sejak Agustus 2011, agar kuota BBM nelayan ditambah. Hingga kini, surat tersebut belum ada respon sehingga untuk mengatasi kekurangan BBM nelayan harus pergi jauh membeli solar non subsidi di SPBU.

Bahkan dalam prakteknya, pembelian solar di SPBU rentan terhadap penangkapan oleh aparat berwenang. Sebab nelayan akan dituduh sebagai pelaku penimbunan BBM. Oleh karenanya HNSI Jawa Timur meminta kepada Kementrian Kelautan khususnya Pertamina agar kuota BBM bersubsidi bagi nelayan di Jawa Timur segera ditambah seiring makin luasnya wilayah tangkapan nelayan.

“Konsumsi BBM nelayan bertambah disebabkan areal penangkapan semakin jauh dan jumlah nelayannya bertambah. Kalau kuota BBM sebagai pendukung operasional penangkapan ikan tidak ditambah, maka hasil tangkapan akan menurun,” tandasnya.

Menurut Gunawan Saleh, Kabid Tangkap DKP,  tidak semua kapal akan mendapatkan BBM bersubsidi. Kapal yang diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi hanya dengan bobot di bawah 30 GT. Sementara di atas 30 GT maksimal pembeliannya 25 KL.

Di sisi lain, meski ada upaya untuk konversi ke gas, namun supply CNG (compressed natural gas) tidak ada. “Sekarang kami sudah mempunyai sekitar 300 tabung gas di Lekok, tapi supply gasnya tidak ada,” tambahnya.
Asuransi Nelayan

Perlindungan kepada nelayan juga dapat dimaksimalkan. Adanya asuransi bagi nelayan dapat membantu kebutuhan kesehatan nelayan maupun keluarga nelayan. "Ini bisa membantu kondisi dan memberi jaminan kepada nelayan saat tidak melaut karena kondisi cuaca buruk," katanya.

Perda ini juga bisa membantu nelayan untuk mengurus segala administrasi untuk melaut hingga mengurus administrasi untuk menjual hasil tangkapannya. Menurut Zainul pengurusan izin melaut nantinya dapat difasilitasi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. "Konteks kebijakan anggaran juga nantinya dapat berpihak kepada nelayan dengan disahkannya perda ini," (adv)
 




banner