Propinsi

Rawan Konflik Tapal Batas, Kapolres Donggala Kunker ke Polres Mamuju Utara

Donggala (Korantransparansi.com) - Kapolres Kabupaten Donggala AKBP Stanislaus Ferdinad suwarji, SE bersama rombongan Kepolisian Resort Kabupaten Donggala melaksanakan kunjungan kerja (kunker) sekaligus silahturahmi ke Polres Mamuju Utara, Jumat (06/04/2018).

Kunjugan membahas tapal batas itu, diterima langsung Kapolres Mamuju Utara AKBP Made Ary Pradana, S.I.K, M.H.

“Selaku Kapolres Donggala kami ucapkan terima kasih, kepada bapak Kapolres Mamuju utara karena sudah menerima kunjungan kami beserta rombongan dengan baik, ” kata Kapolres Donggala. Sabtu, (7/4/2018).

Dalam kunjungan itu, kedua Kapolres juga membicarakan situasi keamanan menjelang Pilkada serentak 2018 dan ketertiban di wilayah tapal batas antara Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala dengan Sulawesi Barat Kabupaten Pasangkayu.  

Selain itu, Kapolres Donggala mengharapkan sinergi dilakukan bersama Polres Mamuju Utara bisa menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan tentram diwilayah tapal batas.(nur/hms).

ILUSTRASI : Kegiatan Polres Donggala Sulteng di sebuah sekolah di Donggala mengenai Kamtobmas dan Tertib Lantas.

DONGGALA SULTENG (Korantransparansi.com) - Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Donggala, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) S. Ferdinand Suwarji menjelaskan, untuk menjadi anggota polisi, tidak ada pungutan biaya. 

Artinya, kelulusan seorang menjadi polisi bukan semata mata karena uang. Akan tetapi, kemampuan diri sebagai salah satu faktor utama pendukung. 

Demikian ditegaskan Kapolres yang didampingi Kasat Binmas, dalam sosialisasi penerimaan Anggota Polri Tahun 2018, di SMA Negeri I Banawa kabupaten Donggala, Kamis (05/04/2018).Acara sosialisasi di kemas dalam progam police goes to school. 

"Dengan dibukanya pendaftaran penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2018 Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama, kami mengajak kepada para pelajar yang berminat menjadi anggota Polri agar segera mendaftarkan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin baik fisik maupun akademik supaya pada saat seleksi nanti bisa mengikuti dengan lebih maksimal, "ungkapnya.

Selain itu, kapolres mengajak kepada seluruh siswa agar bijaksana dalam menggunakan media sosial. Sebab, berita bohong atau Hoax yang beredar, misalnya terkait ujaran kebencian dan isu SARA, itu dapat merusak kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala kembali berhasil membekuk pengedar narkotika jenis sabu.

Tersangka, FR (28) dibekuk tanpa perlawanan dirumahnya, Desa Tibo Kecamtan Sindue Kabupaten Donggala, rabu (04/04/2018).

Dari penangkapan tersebut petugas berhasil menyita barang bukti berupa 4 paket narkotika seberat 3,08 gram dan 1 buah pirex serta 1 buah timbang digital dan 2 pak plastik klip.Rencananya narkotika tersebut akan diedarkan di wilayah kecamatan sindue. Sebelumnya, pada jumat malam (30/03/2018), 

Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala yang dipimpin langsung Kepala Satuan Narkoba Polres Donggala IPTU Jamil menangkap tiga kurir pengedar narkotika jenis sabu didesa labuan Induk kecamatan labuan kabupaten. Donggala. 

Ketiga pelaku tersebut diantaranya, ER (34), MT (26) dan BD (24), merupakan warga desa labuan induk kec Labuan Kab. Donggala.

“ Mereka kami tangkap pada saat sedang menggelar pesta narkotika, mereka tidak sempat mengelak dan tidak sempat melarikan diri”. Kata IPTU Jamil.

Lanjut Iptu Jamil, dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 3 paket narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, dan 5 buah pipet, serta 2 buah pirex dan 16 sacet kosong.

“Kami juga melakukan pemriksaan urine terhadap mereka dan hasilnya mereka dinyatakan positiv mengkonkumsi narkotika. " Jelas IPTU Jamil.

Sementara itu, Kapolres Donggala AKBP S. Ferdinan Suwarji membenarkan penangkapan tersebut. 

"Kini ketiga pelaku bersama barang bukti di amankan di Polres Donggala guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut."Ungkapnya (Rahmad Nur/ Hms)

Kapolres Tegaskan Pihaknya Netral Dalam Pilkada  2018

SULTENG,DONGGALA (Korantransparansi.com) -  Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Donggala, AKBP S. Ferdinand Suwarji mengingatkan anggotanya untuk menjaga netralitas dalam pilkada Donggala tahun 2018. Penegasan ini disampaikan Kapolres di acara kunjugan silaturahmi kejajaran Polsek kabupaten Donggala, Senin (02/04/2018).

" Jangan sampai ada anggota terlibat dalam Politik, karena akan saya proses sesuai dengan hukum yang berlaku."Tegas Kapolres di dampingi Kabag Sumda Polres Donggala Kompol Abubakar.

Menurut kapolres, dalam pilkada serentak 2018 ini, satu hal yang perlu diwaspadai beredarnya berita Hoax. Untuk itu kata kapolres, para bhabinkamtibmas untuk rutin melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan terhadap berita Hoax. 

" Saya memerintahkan para Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan sosialisasi di desa binaan masing-masing khususnya tentang adanya penerimaan Polri terpadu Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama tahun 2018. "Jelasnya.

Kapolres menjelaskan, kunjungan kerja silaturahmi ini diharapkan sebagai sarana pengendalian, pengawasan serta evaluasi dan tatap muka bersama anggota dan pihak terkait.

Selain itu, Kapolres bersama rombongan melakukan pengecekan batas-batas dari wilayah Kabupaten Donggala.

Kunjungan tersebut di awali dari Polsek Sojol , Polsek Damsol, Polsek Balaesang dan dilanjutkan ke Polsek sirenja.Turut hadir dalam temu silaturahmi itu, Kapolsek, Danramil, Camat, Babinsa, para Kades dan Kadus serta tokoh agama dan tokoh masayrakat. (nur)

Kapolres Ingatkan Generasi Bangsa Patuhi Hukum,  Hindari Berita Hoax

SULTENG (Korantransparansi.com) - DONGGALA- Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Donggala AKBP S. Ferdinand Suwarji mengingatkan, para generasi bangsa untuk menanamkan sikap patuh hukum dan menghindari berita hoax. 

 Sejumlah Pecang atau pengamanan adat Bali mengikuti gelar pasukan pengamanan pilkada serentak di Monumen Bajra Sandhi Denpasar, Jumat (5/1/2018). Polda Bali mengerahkan setidaknya 10.000 lebih personel gabungan untuk mengamankan tahapan pelaksanaan pilkada serentak di dua kabupaten dan satu provinsi di Bali.

Denpasar (Koran Transparansi) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyatakan sejumlah berkas administrasi yang menjadi syarat pasangan kedua bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Bali 2018 belum memenuhi sejumlah persyaratan.

Malahan, hasil verifikasi sementara ada salah satu pasangan calon Ijazahnya antara SMA,S1 DAN S3nya berbeda. Namun KPU masih teru melakukan ferifikasi tehadap persaratan calon lainya. Ini prlu perbaikan.    

Hingga penutupan masa pendaftaran Pilkada Bali 2018 dua pasangan bacagub-bacawagub telah mendaftarkan diri yakni, pasangan Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (KBS-Ace) maupun Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), namun tahapan verifikasi menemukan keduanya sama-sama masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk pasangan bakal calon KBS-Ace yang perlu dilakukan perbaikan, pertama, surat keterangan dari pengadilan," kata Ketua KPU Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat Rapat Pleno Penetapan dan Pemberitahuan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon dalam Pikada Bali 2018, di Denpasar, Kamis.

Karena itu, KPU Bali memberikan tenggat waktu hingga 20 Januari mendatang pukul 24.00 Wita untuk dilakukan perbaikan.

Raka Sandi mengemukakan, terkait surat keterangan pasangan KBS-Ace, ketentuannya bahwa pasangan calon itu tidak pernah diancam dengan pidana lima tahun, Suratnya sudah ada dan judulnya sudah benar. Namun, ada substansi yang perlu dilakukan perbaikan.

Selanjutnya, untuk tanda terima yang sudah terverifikasi KPK mengenai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari pasangan KBS-Ace ini juga perlu dilakukan perbaikan.

Sedangkan untuk pasangan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta juga ada sejumlah dokumen yang perlu diperbaiki.

Pertama, terkait persyaratan sebagai pejabat eksekutif, apakah sebagai wali kota atau wakil gubernur, sesuai ketentuan perlu menyatakan kesediaan untuk cuti selama masa kampanye. "Sebetulnya tinggal memberikan tanda centang saja agar secara administrasi bisa dipenuhi," ucap Raka Sandi.

Berikutnya, sama dengan pasangan KBS-Ace terkait tanda terima LHKPN dari KPK. Untuk pasangan Mantra-Kerta juga perlu dilakukan perbaikan. Ketiga, tanda terima pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.

Untuk Rai Mantra, juga ada ketidaksesuaian nama antara di e-KTP dan di ijazah. KPU Bali meminta itu diperbaiki, misalnya ada surat keterangan resmi yang berwenang untuk itu, bahwa maksud orangnya sama.

Perbedaannya terletak pada kata "Mantra". Pada KTP elektronik, dan syarat pencalonan ada nama "Mantra". Sedangkan di ijazah SMA, S1, dan S2 tidak kata "Mantra".

Foto dan pasfoto dari pasangan calon Mantra-Kerta juga belum memenuhi syarat. Seharusnya yang diserahkan adalah foto terbaru.

Terkait persyaratan kesehatan, Raka Sandi mengatakan kedua pasangan tersebut dinyatakan mampu oleh tim pemeriksa kesehatan.

"Artinya kedua bakal pasangan calon memenuhi syarat untuk menjadi calon. Kedua bakal pasangan calon ini dari aspek kesehatan, baik jasmani maupun psikologi, dan bebas penyalahgunaan narkotika memenuhi syarat," katanya. (rin)

Dewan Setujui Raperda APBD Jatim TA. 2018

SURABAYA - DPRD JAWA TIMUR akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah/Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018. Dari pandangan kesembilan fraksi-fraksi yang hadir pada rapat paripurna, semua fraksi dapat menerima dan menyetujui raperda ini. 

  •  Start 
  •  1 
  •  End 
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...