Kota/Kabupaten

Published in Kota/Kabupaten

Ada Anomali Anggaran, Buktinya Ditutupi : KKN di Pemerintah Vulgar dengan Sistem ’’Sopo Siro’’

Dec 12, 2016 Publish by 
Drs. Muhammad Said Sutomo
Drs. Muhammad Said Sutomo

Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan ketentuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum maka berdasar asas hukum fiksi, maka sejak diundangkan atau disahkan sebagai peraturan maka masyarakat atau warga negara dianggap sudah mengetahui, mengerti, dan berhak melakukan kontrol atas penggunaan anggaran milik rakyat itu, walaupun selama ini mengenai transparansi anggaran masih sangat tertutup.


Bahkan menjadi strategi kepala daerah (gubernur maupun bupati/walikota) bersama jajaran terkait sengaja menyembunyikan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran secara masiv, produktif, dan deduktif. Bagaimana seharus APBN dan APBD dibeberkan secara terbuka kepada masyarakat, berikut ini wawancara dengan Said Sutomo.

Bagaimana seharusnya UU APBN dan Perda APBD disampaikan terbuka ke masyarakat luas ?

Pasca Undang Undang  No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU APBN dan Perda APBD bukan zamannya lagi menutup atau sengaja membuat hak rakyat itu tertutup atau disimpan terkunci di almari pejabat pemerintah karena dianggap sebagai rahasia negara. Tentang bagaimana cara mempublikasikannya sudah diatur dalam UU KIP tersebut.

Apa selama ini masyarakat sudah merasakan ada keterbukaan anggaran , khususnya APBD Jatim ?

Belum ada keterbukaan. Buktinya masyarakat masih kesulitan atau tidak mudah mendapatkan informasi detail tentang APBD Jatim maupun APBD kota atau kabupaten di Jatim.

Bagaimana dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya ?

Hampir sama masyarakat sebagian besar dibodohkan oleh pemerintah daerah dan dianggap tidak mengerti, sehingga tidak berhak mengetahui apalagi mengoreksi

Apakah kalau Perda  ditutup tutupi berarti membohongi publik ?

Kalau ada kesengajaan ditutupi dengan cara mempersulit masyarakat untuk mengetahui, mendapatkan dan memilki dokumen publik berupa Perda tersebut, maka dapat  dikualifikasikan membohongi publik. Tidak mustahil di dalam proses penyusunan Perda itu ada anomali atau penyimpangan prosedural yang melawan hukum. Kalau tidak ada penyimpangan kenapa ditutup-tutupi?

Evaluasi lembaga Anda transparansi anggaran seperti apa ?

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim dalam mengevaluasi tentang transparansi: Pertama, menggunakan prosedur untuk mendapatkan informasi publik di lembaga negara atau lembaga non negara, sesuai prosedur UU No 14/2008 tentang  KIP. kedua, survey terhadap persepsi publik tentang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap informasi publik UU APBN maupun Perda APBD provinsi/kota/kab.

Hasilnya bagaimana ?

Hasilnya memang dari dua model dalam melakukan evaluasi masih belum memuaskan. Artinya hampir semua anggaran baik dalam proses penyusunan maupun setelah ditetapkan, masih ditutupi, sehingga kalau terjadi penyimpangan atau anomali tidak diketahui. Dan inilah sesungguhnya bibit awal terjadinya KKN.

Apakah YLPK merasakan bahwa selama ini pejabat publik seakan akan menguasai dan masih kuat budaya KKN ?

Tentang rekrutmen PNS Praktik KKN masih berjalan meskipun tidak vulgar seperti zaman terdahulu, tapi KKN dalam proyek pemerintahan masih tetap vulgar dengan  sistem "sopo siro" iku..?

Walaupun UU KIP, Inpres 7/2015 tentang  Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah ada tapi prakteknya bagaimana ?

Ada tarik ulur dari sisi konsepsi pemberantasan korupsi. Padahal, sesungguhnya pencegahan korupsi yang paling utama adalah penindakan dengan hukuman yang paling berat atau maksimal. Kami kurang setuju dengan pendpt para pakar hukum yang menyatakan bahaw aksi pencegahan dengan mengurangi kuantitas dan kualitas penindakan. Justru pencegahan lewat penindakan yang berat itu mempunyai nilai pencegahan yang efektif. Bukan berarti, makin tahun makin banyak yang tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) atau ditemukan tindak pidana korupsi. Ini merupakan tidak efektifnya pemberantasan korupsi.

Sebaiknya bagaimana ?

Kuantitas dan kualitas proses penindakan korupsi wajib ditingkatkan. Terutama di kalangan penegak hukum sendiri. Jangan sampai penindakan hukum korupsi berhadapan dengan para koruptor penegak hukum korupsi, baik di KPK, kejaksaan dan di peradilan Tipikor.

Kalau menghilangkan lampiran APBD di website apa masuk katagori pelanggaran ?

Tentu termasuk pelanggaran, karena lampiran APBD itu merupakan satu kesatuan informasi publik yang wajib diinformasikan secara niscaya kepada publik tanpa diminta. (*/PR)


Drs. Muhammad Said Sutomo
- Wartawan Harian Bisnis Suara Indonesia 1989-1995
- Sekretaris Yayasan Konsumen Surabaya 1995-1999
- Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur sejak 2000-sekarang
- Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya 2016-2019

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...