Anggaran

Published in Anggaran

DIPA dan DPA Jatim capai Rp 119 T, Gubernur segera panggil Bupati/Walikota yang tidak hadir

Dec 15, 2017 Publish by 
Gubernur Jatim Soekarwo menerima DIPA/DPA dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti  untuk Jatim yang mencapai Rp. 119,8 trilyun.
Gubernur Jatim Soekarwo menerima DIPA/DPA dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti untuk Jatim yang mencapai Rp. 119,8 trilyun. (foto/kt/min)

SURABAYA (KT) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo segera memanggil Bupati/Walikota yang tidak hadir  pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Prov Jatim Tahun Anggaran 2018. Sikap tegas dilakukan semata-mata  agar pemanfaatan keuangan negara nantinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. 

“Uang negara harus dipertanggung jawabkan dengan baik. Sebagai wakil pemerintah pusat, Saya harus melakukan pembinaan dan  pengawasan kepada bupati dan walikota dengan baik,” tegas Gubernur saat menyampaikan sambutan pada acara Penyerahan DIPA dan DPA Provinsi Jatim yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (15/12). 

Lantaran tidak hadir itupula Gubernur menunda penyerahan terhadap Bupati/Walikota yang tidak datng di grahadi. Mereka diantranya WaliKota Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kota Blitar, Kota Batu dan Kabupaten. Jombang. 

DIPA dan DPA harus diterima Bupati/Walikota dan tidak bisa diwakilkan pada stfnya. Apalagi DIPA Provinsi Jatim tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 119 Trilyun, dibanding tahun 2017 sebesar Rp 115 trilyun. 

Rincian DIPA dan DPA Jatim tahun 2018 yakni dana pemerintah pusat sebesar Rp 44,3 trilyun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 75 trilyun. Sedangkan untuk APBD Provinsi Jatim tahun 2018 sebesar Rp 30,762 trilyun. 

Pakde Karwo menegaskan keharusan pemanfaatan  DIPA dan DPA Provinsi Jatim tahun 2018 ini yang harus sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat, khusunya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. 

Setelah penyerahan DIPA, Pakde Karwo berharap agar  segera diberikan kepada OPD dan satker untuk segera dilakukan lelang  barang dan jasa.

Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2018. Berbagai rencana strategis  dan kebijakan umum yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 wajib dituangkan dalam DIPA. 

Diharapkan  penyerahan DIPA tersebut dilaksanakan lebih awal, agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, yaitu awal Januari 2018.

Dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti SE, AK, M Laws menjelaskan  DIPA  Jatim dengan total mencapai Rp. 119,8 trilyun tsb terbagi  dua kelompok besar, yaitu Rp 44,8 trilyun untuk  instansi kementerian / lembaga, dan Rp. 75 trilyun untuk transfer ke daerah.  “Itu termasuk  penyaluran dana fisik dan dana desa,” jelasnya. 

Ia meminta kepada seluruh Satker dan OPD agar usai penyerahan DIPA agar telah disiapkan lelang, walaupun  pelaksanaan fisiknyasendiri baru bisa dilakukan dimulai 1 Januai 2018. Dengan demikian,  belanja tidak menumpuk di triwulan keempat. Perilaku belanja satker agar diubah, sehingga tidak landai di awal tahun dan kemudia kemudian melonjak di akhir tahun. (min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...