Anggaran

Menteri Kuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit anggaran APBN pada triwulan I-2018 telah mencapai 0,58 persen terhadap PDB atau sekitar Rp85,8 triliun

"Realisasi defisit pada triwulan I APBN tahun 2018 turun dibandingkan periode yang sama pada tiga tahun terakhir," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers realisasi APBN triwulan I-2018 di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani mengatakan realisasi defisit anggaran ini lebih rendah dibandingkan periode 2015 sebesar 0,71 persen terhadap PDB, 2016 sebesar 1,13 persen terhadap PDB dan 2017 sebesar 0,76 persen terhadap PDB.

Ia menambahkan realisasi defisit anggaran ini berasal dari pendapatan negara yang hingga 31 Maret 2018 sudah mencapai Rp333,8 triliun dan belanja negara Rp419,6 triliun.

Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp262,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp71,1 triliun dan hibah Rp0,3 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp234 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp185,6 triliun.

Untuk realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementerian Lembaga Rp103,1 triliun dan belanja non-Kementerian Lembaga Rp130,8 triliun.

Pembiayaan anggaran juga sudah mencapai Rp149,8 triliun atau 46 persen dari target Rp325,9 triliun karena adanya strategi penerbitan Surat Berharga Negara sejak awal tahun.

Sri Mulyani mengatakan realisasi yang positif ini memperlihatkan kinerja APBN yang semakin baik dan menjadi insentif bagi perekonomian untuk tumbuh lebih optimal.

"Kita melihat tren APBN semakin baik dan semakin sehat," jelasnya.(sam)

Rawan Konflik Tapal Batas, Kapolres Donggala Kunker ke Polres Mamuju Utara

Donggala (Korantransparansi.com) - Kapolres Kabupaten Donggala AKBP Stanislaus Ferdinad suwarji, SE bersama rombongan Kepolisian Resort Kabupaten Donggala melaksanakan kunjungan kerja (kunker) sekaligus silahturahmi ke Polres Mamuju Utara, Jumat (06/04/2018).

Kunjugan membahas tapal batas itu, diterima langsung Kapolres Mamuju Utara AKBP Made Ary Pradana, S.I.K, M.H.

“Selaku Kapolres Donggala kami ucapkan terima kasih, kepada bapak Kapolres Mamuju utara karena sudah menerima kunjungan kami beserta rombongan dengan baik, ” kata Kapolres Donggala. Sabtu, (7/4/2018).

Dalam kunjungan itu, kedua Kapolres juga membicarakan situasi keamanan menjelang Pilkada serentak 2018 dan ketertiban di wilayah tapal batas antara Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala dengan Sulawesi Barat Kabupaten Pasangkayu.  

Selain itu, Kapolres Donggala mengharapkan sinergi dilakukan bersama Polres Mamuju Utara bisa menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan tentram diwilayah tapal batas.(nur/hms).

ILUSTRASI : Kegiatan Polres Donggala Sulteng di sebuah sekolah di Donggala mengenai Kamtobmas dan Tertib Lantas.

DONGGALA SULTENG (Korantransparansi.com) - Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Donggala, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) S. Ferdinand Suwarji menjelaskan, untuk menjadi anggota polisi, tidak ada pungutan biaya. 

Artinya, kelulusan seorang menjadi polisi bukan semata mata karena uang. Akan tetapi, kemampuan diri sebagai salah satu faktor utama pendukung. 

Demikian ditegaskan Kapolres yang didampingi Kasat Binmas, dalam sosialisasi penerimaan Anggota Polri Tahun 2018, di SMA Negeri I Banawa kabupaten Donggala, Kamis (05/04/2018).Acara sosialisasi di kemas dalam progam police goes to school. 

"Dengan dibukanya pendaftaran penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2018 Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama, kami mengajak kepada para pelajar yang berminat menjadi anggota Polri agar segera mendaftarkan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin baik fisik maupun akademik supaya pada saat seleksi nanti bisa mengikuti dengan lebih maksimal, "ungkapnya.

Selain itu, kapolres mengajak kepada seluruh siswa agar bijaksana dalam menggunakan media sosial. Sebab, berita bohong atau Hoax yang beredar, misalnya terkait ujaran kebencian dan isu SARA, itu dapat merusak kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala kembali berhasil membekuk pengedar narkotika jenis sabu.

Tersangka, FR (28) dibekuk tanpa perlawanan dirumahnya, Desa Tibo Kecamtan Sindue Kabupaten Donggala, rabu (04/04/2018).

Dari penangkapan tersebut petugas berhasil menyita barang bukti berupa 4 paket narkotika seberat 3,08 gram dan 1 buah pirex serta 1 buah timbang digital dan 2 pak plastik klip.Rencananya narkotika tersebut akan diedarkan di wilayah kecamatan sindue. Sebelumnya, pada jumat malam (30/03/2018), 

Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala yang dipimpin langsung Kepala Satuan Narkoba Polres Donggala IPTU Jamil menangkap tiga kurir pengedar narkotika jenis sabu didesa labuan Induk kecamatan labuan kabupaten. Donggala. 

Ketiga pelaku tersebut diantaranya, ER (34), MT (26) dan BD (24), merupakan warga desa labuan induk kec Labuan Kab. Donggala.

“ Mereka kami tangkap pada saat sedang menggelar pesta narkotika, mereka tidak sempat mengelak dan tidak sempat melarikan diri”. Kata IPTU Jamil.

Lanjut Iptu Jamil, dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 3 paket narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, dan 5 buah pipet, serta 2 buah pirex dan 16 sacet kosong.

“Kami juga melakukan pemriksaan urine terhadap mereka dan hasilnya mereka dinyatakan positiv mengkonkumsi narkotika. " Jelas IPTU Jamil.

Sementara itu, Kapolres Donggala AKBP S. Ferdinan Suwarji membenarkan penangkapan tersebut. 

"Kini ketiga pelaku bersama barang bukti di amankan di Polres Donggala guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut."Ungkapnya (Rahmad Nur/ Hms)

Kapolres Tegaskan Pihaknya Netral Dalam Pilkada  2018

SULTENG,DONGGALA (Korantransparansi.com) -  Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Donggala, AKBP S. Ferdinand Suwarji mengingatkan anggotanya untuk menjaga netralitas dalam pilkada Donggala tahun 2018. Penegasan ini disampaikan Kapolres di acara kunjugan silaturahmi kejajaran Polsek kabupaten Donggala, Senin (02/04/2018).

" Jangan sampai ada anggota terlibat dalam Politik, karena akan saya proses sesuai dengan hukum yang berlaku."Tegas Kapolres di dampingi Kabag Sumda Polres Donggala Kompol Abubakar.

Menurut kapolres, dalam pilkada serentak 2018 ini, satu hal yang perlu diwaspadai beredarnya berita Hoax. Untuk itu kata kapolres, para bhabinkamtibmas untuk rutin melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan terhadap berita Hoax. 

" Saya memerintahkan para Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan sosialisasi di desa binaan masing-masing khususnya tentang adanya penerimaan Polri terpadu Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama tahun 2018. "Jelasnya.

Kapolres menjelaskan, kunjungan kerja silaturahmi ini diharapkan sebagai sarana pengendalian, pengawasan serta evaluasi dan tatap muka bersama anggota dan pihak terkait.

Selain itu, Kapolres bersama rombongan melakukan pengecekan batas-batas dari wilayah Kabupaten Donggala.

Kunjungan tersebut di awali dari Polsek Sojol , Polsek Damsol, Polsek Balaesang dan dilanjutkan ke Polsek sirenja.Turut hadir dalam temu silaturahmi itu, Kapolsek, Danramil, Camat, Babinsa, para Kades dan Kadus serta tokoh agama dan tokoh masayrakat. (nur)

Kapolres Ingatkan Generasi Bangsa Patuhi Hukum,  Hindari Berita Hoax

SULTENG (Korantransparansi.com) - DONGGALA- Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Donggala AKBP S. Ferdinand Suwarji mengingatkan, para generasi bangsa untuk menanamkan sikap patuh hukum dan menghindari berita hoax. 

Foto : Suasana pertemuan Plt Setjen DPR Damayanti dengan DPRD Blitar di  Gedung DPR

JAKARTA (Korantransparansi.com) - Penjadwalan reses yang tidak teratur menjadi salah satu masalah yang sering disampaikan DPRD, baik Tingkat I atau II saat berkunjung ke DPR. Hal itu pula yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kepada Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti. 

Melihat hal ini, perlu dilakukan perubahan tata tertib mekanisme reses berjalan agar leblebih teratur.

“Dari hasil pertemuan ini, memang kalau yang kami lihat belum terpolanya mekanisme reses di DPRD Kabupaten Blitar. Untuk itu, kita harus membuat peraturan yang menaungi pengalokasian reses itu sendiri, supaya selebihnya nanti akan lebih mudah,” kata Maya, panggilan akrab Damayanti, usai menerima audiensi DPRD Blitar di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (09/3/2018).

Maya menambahkan, tidak adanya peraturan yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme reses, membuat jadwal kunjungan kerja anggota dewan ke daerah pemilihannya menjadi tidak teratur. Tidak jarang, kunjungan yang seharusnya dilakukan pada masa reses, dilakukan pada saat masa sidang. Hal ini tentunya akan menyulitkan Sekretaris Dewan dalam mengatur anggaran.

“Kalau kegiatan reses dikerjakan di waktu sidang, nanti Sekretaris Dewan juga akan kebingungan, karena anggaran yang harusnya turun di masa reses ternyata harus diajukan ke masa sidang,” jelas Maya.

Untuk itu, Maya menyarankan DPRD Blitar agar segera merevisi tata tertib terkait mekanisme reses, sehingga kedepannya akan memudahkan anggota dewan beserta jajarannya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebegai representasi rakyat di daerah pemilihannya.

Menanggapi saran tersebut, Sekretaris Dewan DPRD Blitar Izul Marom akan mempelajari dan menindaklanjuti permasalahan ini. “Kita sudah belajar dari DPR. Jadi setelah ini saya dan teman-teman yang ikut hadir di sini akan akan mempelajari teknisnya agar segera kami tidaklanjuti,” ungkapnya.  

Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Blitar Suwito, Wakil Ketua DPRD Blitar Sugianto, Sekretaris Dewan Izul Marom, dan 20 Anggota DPRD Blitar lainnya. Pembahasan lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah mengenai perkembangan revisi UU MD3.(sam)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...