Anggaran

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi.

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi saat menghadiri The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, 12-13 September 2018, memberikan dorongan agar energi nuklir bisa menjadi topik pembahasan dan bisa diterapkan di setiap negara masing-masing dari anggota parlemen yang hadir. Ide ini dia sampaikan dengan maksud mewujudkan industri hijau di masa yang akan datang. 

“Energi nuklir di samping bersih, juga bisa menghasikan listrik 24 jam. Teknologi nuklir sudah sangat maju, sekarang generasi keempat. Energi nuklir sudah sangat aman.

Saya dari Komisi VII mendorong agar energi nuklir yang merupakan energi baru, masuk dalam pemikiran perlemen dunia, diterapkan di setiap negara masing-masing. Agar betul-betul tercipta industri hijau ke depan,” jelas Kurtubi sesaat setelah pembukaan forum WPFSD ke-2, di Bali, Rabu (12/9/2018). 

Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik sudah sangat aman. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan reaksi atom sebagai sumber energi pembangkitan listrik.

Pembangkit nuklir merupakan jenis pembangkit thermal yang sumber panasnya dari reaktor nuklir. Sama seperti tipe pembangkit thermal lainnya, panas ini digunakan untuk menggerakkan turbin uap yang kemudian memutar generator. 

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tidak berkontribusi terhadap emisi karbon. Tak ada emisi CO2 yang dikeluarkan oleh PLTN, karenanya PLTN tidak menjadi penyebab global warming. PLTN juga tidak mengeluarkan partikel polutan seperti halnya pembangkit thermal dari bahan fosil. Sehingga tidak menimbulkan pencemaran udara yang dapat menyebabkan hujan asam.

Energi nuklir memiliki intensitas energi yang tertinggi, energi yang sangat besar diproduksi dari jumlah bahan bakar yang sangat sedikit.

Politisi dapil NTB ini juga mengapresiasi forum parlemen yang bertajuk “Kemitraan menuju Energi Berkelanjutan bagi Semua” dengan dihadiri 194 peserta yang berasal dari parlemen 45 negara dan 5 negara observer itu.

“Saya pikir topik dari pertemuan parlemen dunia yang kedua di Bali ini sangat tepat. Ini sejalan juga dengan Paris Agreement, yang Indonesia, DPR di dalamnya juga Komisi VII, ikut meratifikasi menjadi undang-undang. Dimana kita harus konsen untuk mengurangi pemakaian energi kotor yang menimbulkan polusi, yang menghasilkan CO2, karbon dioksida yang besar,” jelas Kurtub. (sam)

Jelang HUT RI Polres Donggala Gelar Operasi Simpati

 

Donggala (KoranTransparasi.com) - Untuk menciptakan rasa aman dan mengurangi angka kecelakaan lalulintas jalan raya, yang tiap tahunnya menelan korban jiwa, pihak kepolisian Resor Kabupaten Donggala kembali menggelar operasi simpati tahun 2018. Operasi yang digelar hingga pekan depan, memfokuskan kelengkapan surat kendaraan bermotor baik roda dua, maupun roda empat.

Kapolres Donggala AKBP Ferdinand Suwarji menjelaskan, operasi simpati 2018 yang digelar pihak satuan lalulintas polres donggala merupakan upaya untuk mengingatkan kembali masyarakat khususnya pihak pengendara akan pentingnya aturan berlalulintas.

" Operasi simpati ini untuk mengingatkan kembali kesadaran masyarakat berlalulintas, "Jelas Kapolres Donggala AKBP Ferdinand Suwarji, Rabu (8/8/2018) melalu pesan singkat.

Menurut Kapolres, angka kecelakaan lalulintas  dalam tiap tahunnya bisa dikurangi dengan mentaati peraturan rambu lalulintas. Sedangkan untuk melihat tingkat kesadaran dan memberikan pelajaran berlalulintas maka diperlukan gelar operasi lalulintas.

Sebab menurut kapolres, pentingnya mentaati aturan berlalulintas merupakan salah satu cara, untuk menghindari lakalantas. Sebagai contoh, lakalantas yang terjadi dijalan Trans Donggala-Surumana tepatnya di Desa Tosale Kecamatan Banawa selatan Kabupaten Donggala. Dimana seorang pengendara bermotor berinisial AS (57), lepas kendali kemudian  terjatuh hingga akhirnya meninggal dunia.

Kronologis lakalantas kata Kapolres,  berawal sebuah sepeda motor honda Supra X 125 DN 4931 BP dikendarai AS (57), membawa 3 termos ikan rono. Kemudian, AS bergerak dari arah Donggala menuju arah Surumana  atau dari arah utara menuju arah Selatan.

Namun naas, saat melalui Jalan Trans Donggala-Surumana, desa Tosale Kecamatan Banawa selatan Kabupaten Donggala kendaraan terus bergerak cepat melintasi jalan pendakian yang agak menikung dijalur kanan, yang akhirnya pengendara lepas kendali kemudian terjatuh hingga  kepala korban mengalami benturan di bahu jalan sebelah kanan pada lajur arus lalu lintas berlawanan arah. 

Dari kejadian itu kapolres mengingatkan akan pentingnya peraturan berlalulintas sebagai upaya mengurangi angka kecelakaan berlalulintas.

"Taati peraturan rambu lalulintas, lengkapi surat2 kendaraan, sim, lengkapi perlengkapan kendaraan. Misalnya, lampu sein, nomor polisi, gunakan helm untuk roda dua dan berkendara saling menghormati dan saling menjaga keselamatan., "Himbau Kapolres. (nur)

Sambut 17 Agustus dan Idul Adha, Harga Umbul Umbul, Sapi dan Kambing Berfariasi

Palu (KoranTransparansi.com) - Menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 pada 17 Agustus 2018, para pedagang bendera dan umbul umbul mulai menjamur. Khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu, para pedagang atribut 17 an itu menjajahkan barang dagangannya dibeberapa titik pusat kota palu. 

Terpantau pada Kamis (2/8/2018) sejumlah ruas jalan di kota palu mulai tampak pedagang musiman yang berjualan beranekaragam model bendera dan umbul-umbul. Seperti yang terpantau di Jalan Moh.Yamin. Menariknya, 17 Agustus tahun ini bertepatan dengan masuknya Idul Adha 1439 H, yakni hari lebaran dan hari korban bagi umat muslim di seluruh dunia. 

Hasil pantauan memasuki dua pekan jelang idul adha 1439 H,  para pemilik ternak dan penjual hewan qurban mulai mempersiapkan hewan sapi dan kambing. Bahkan penjualan hewan qurban tahun ini diperkirakan meningkat. Walaupun demikian, hewan qurban berasal dari Sulteng masi tetap stabil dalam penjualannya. Akan tetapi, perkiraan masuknya hewan qurban dari luar sulteng belum dapat dipastikan. Sementara harga jual hewan qurba jenis sapi dan kambing masih tetap stabil. 

Namun, informasi dari beberapa pedagang hewan qurban tidak dapat memastikan jika harga bisa saja mengalami perubahan dan berfariasi. Seperti harga hewan qurban diluar sulawesi misalnya, di madura dibandrol dengan harga tertinggi yakni mencapai Rp 22 juta.

Sedangkan harga sapi di Soppeng Sulawesi Selatan menjelang hari raya idul adha saat ini, berkisar mulai dari Rp. 7,5 juta sampai Rp.13,5 juta. Namun dengan tingginya minat masyarakat untuk berkurban pada hari raya Idul Adha 2018 ini, tidak membuat stok hewan kurban berkurang. (r.nur)

 Anggota Komisi V DPR RI, Firmandez (F-PG) menerima 80 kepala desa dan perangkat desa/gampong se-Kota Langsa, Aceh, di Gedung DPR RI.

Jakarta (KoranTranspaansi.com)  - Dana Desa harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.  Pemanfaatan Dana Desa yang efektif diharapkan dapat mengangkat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Anggota Komisi V DPR RI Firmandes saat beraudiensi dengan 80 kepala desa dan perangkat desa/gampong se-Kota Langsa, Aceh, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7/2018). Turut Hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa Al Azmi.

“Anggaran Dana Desa setiap tahunnya meningkat. Dana ini jika dikelola dengan baik dapat menjadi stimulus pemberdayaan ekonomi desa,” ungkap  politisi Partai Golkar ini.

Kepada sejumlah aparat desa yang hadir, Firmandez melanjutkan, Dana Desa bisa digunakan untuk pengembangan wisata lokal, diantaranya untuk perbaikan infrastruktur menuju tempat wisata serta pemberdayaan masyarakat sekitar. Menurutnya,  pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan destinasi wisata lokal sangat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan APBD.

“Beberapa tahun terakhir ini Kota Langsa terasa giat pembangunannya, menjadi kota yang hidup. Karena itu, kita selalu mendorong bagaimana Dana Desa dapat meningkatkan ekonomi di sana," jelas politisi dari daerah pemilihan Aceh II ini.

Selain itu, Firmandez juga memberikan sosialisasi terkait tugas dan fungsi badan legislatif.  Mengingat,  ini merupakan kali pertamanya aparat desa Kota Langsa berkunjung ke gedung parlemen.

Ia menuturkan, DPR RI selain melakukan fungsi pengawasan dan anggaran juga merancang undang-undang,  salah satunya buah karya DPR ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Melalui UU tersebut,  diharapkan desa ditempatkan sebagai ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (sam)

Dihadapan sidang DPR RI Menteri Keuangan menyatakan bahwa engelaolaan APBN tahun 2017 adalah yang terbaik

JAKARTA (KoranTranparansi.com) - Pemerintah menilai tahun 2017 merupakan tahun terbaik dalam sejarah pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan perekonomian nasional sepanjang tahun 2017 menunjukkan pencapaian-pencapaian yang positif,  sehingga dapat dikatakan bahwa tahun 2017 merupakan tahun terbaik pengelolaan APBN.

 Menteri Keuangan Sri Mulyani

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Anggota Komisi XI DPR RI Elviana menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani soal tantangan berdebat mengenai utang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

"Bu, kenapa tidak berani debat dengan Pak Rizal?" kata Elviana dalam rapat kerja dengan Kemenkeu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin.

"Kan saya debatnya sama Komisi XI dalam hal ini. Saya Menteri Keuangan, saya bukan tukang debat, jadi saya mengelola fiskal," jawab Sri Mulyani.

Sebelum menyinggung soal debat, Elviana sempat bercerita kalau dirinya berada dalam satu grup WhatsApp dengan Rizal Ramli.

Dalam grup tersebut, ia mengaku mendapatkan masukan-masukan mengenai isu perekonomian terkini.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan sejumlah isu yang dibahas di grup aplikasi pesan instans itu, di antaranya menyangkut pelemahan rupiah dan masalah utang.

"Apakah APBN bisa berjalan bila pemerintah tidak menarik utang baru dalam dua atau tiga bulan saja? Jadi, saya hanya menyampaikan bahwa kami mendapat masukan juga di luar forum-forum seperti ini. Di satu sisi, yang mereka sampaikan ada benarnya juga," kata Elviana.

Menanggapi pertanyaan itu, Sri Mulyani menjawab bahwa APBN pada kenyataan masih bisa dijalankan. Ia juga menjelaskan bahwa dalam APBN 2018 telah disetujui dengan defisit 2,19 persen terhadap PDB atau sekitar Rp325,9 triliun.

"Kalau harga minyak naik dan kursnya melemah, penerimaan pajak kita naik karena pajak migas dan PNBP meningkat, makanya kalau hanya murni dari situ, sebetulnya APBN kita defisitnya bisa lebih kecil. Karena subsidi harus ditambah, maka ada pengeluaran tambahan. Tapi secara total postur, kita akan tetap di maksimum (defisit) 2,19 persen," kata Sri Mulyani.

Menkeu juga menegaskan bahwa semua penjelasan yang ia berikan selalu mengacu kepada Undang-Undang yang merupakan informasi publik.tegasnya sebagaimana diwartakan Antara

"Kami ingin ekonomi kita tetap aman, terjaga, relatif dalam hal ini walaupun ada goyangan tapi tetap terjaga, berkelanjutan dan tetap bisa menciptakan `progress` perbaikan," ujar Sri Mulyani. (min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...